ASN Bappeda Provinsi Papua Tuntut Insentif Beban Kerja Tahun 2023 Segera Dibayar

JAYAPURA | PAPUA TIMES- Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kamis, 22 Februari 2024 menggelar demo, menuntut pembayaran insentif atau biaya beban kerja pegawai Bappeda Provinsi Papua tahun 2023 yang hingga kini belum direalisasikan.

Demo disertai dengan pemasangan spanduk dan pamflet di dinding dan pintu masuk kantor Bappeda Papua itu mendesak Kepala Bappeda Provinsi Papua untuk segera memberikan penjelasan terkait hak-hak para ASN.

SIAPA CALON GUBERNUR PAPUA 2024-2029, PILIHAN ANDA
  • Add your answer
Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Staf Bappeda Provinsi Papua, Daniel Wonatorey mewakili para ASN menyatakan terpaksa melakukan aksi demo karena sejak awal tahun hingga kini tidak ada kejelasan dari Kepala Bappeda terkait insentif mereka.

“Aksi hari ini berdasarkan rapat tanggal 22 Januari 2024, dimana kitorang teman-teman staf tidak diberi hak bertanya dalam rapat. Tapi kami terus mencoba meminta waktu untuk berdiskusi dengan kepala, namun beliau sangat sibuk. Kami hanya ingin ada kejelasan kenapa tidak dibayarkan, namun sampai saat ini tidak ada kejelasan. Kami meminta Kepala Bappeda sebagai pimpinan, bisa menjelaskan realisasi hak-hak ASN yang belum dibayarkan Tahun Anggaran 2023,” ungkap Daniel.

ASN Bappeda menuntut hak mereka sesuai dengan kewajiban yang telah dilaksanakan dengan bekerja melebihi beban kerja dan waktu kerja khusus di Bappeda Provinsi Papua, dan itu sesuai dengan SK. Gubernur Papua Nomor : 188.4/166 Tahun 2023 Tentang Penetapan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pejabat Tertentu Penerima Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Kelebihan Beban Kerja dan Waktu Kerja Khusus di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.

Salah satu poin dalam Surat Keputusan Gubernur Papua itu menetapkan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (TP PNS) berdasarkan kondisi kerja yang besarnya 60 % (enam puluh persen) dan prestasi kerja sebesar 55 % (lima puluh lima persen) dari Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil.

Pada keputusan tersebut pada Diktum keempat menyebutkan TP PNS dimulai bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Desember 2023. Untuk itu pihaknya memohon kepada Kepala Bappeda Provinsi Papua untuk mendengar apa yang menjadi keluhan dari para staf.

“Kami harap Kepala Bappeda dapat meluangkan waktu untuk melihat staf dibawah. Sebenarnya kami tidak mau besarkan persoalan ini kalau saja ada penjelasan dan keterbukaan. Bapak inikan ibarat orang tua kami, jadi kami harap bapak bisa lihat kami anak-anak ini,” tandas para ASN.

Editor | PAPUA GROUP