SMK Gratis ala Ganjar Dinilai Potensial Diangkat Jadi Program Nasional

JAYAPURA | PAPUA TIMES- Pengamat pendidikan Doni Koesoema menilai program SMK gratis yang digagas bakal calon presiden (bacapres) Ganjar Pranowo saat menjadi Gubernur Jawa Tengah potensial direplikasi di tingkat nasional. Namun, ia menyarankan agar Ganjar mengevaluasi semua SMK yang ada di Indonesia terlebih dahulu jika kelak terpilih sebagai presiden.

“Agar hanya yang benar-benar baik saja yang boleh beroperasi. SMK yang dilihat Pak Ganjar kebetulan adalah SMK bagus yang didukung industri. SMK di Kudus, misalnya, yang sudah bisa membuat animasi kelas dunia,”kata Doni, Rabu (11/10/2023).

SIAPA CALON GUBERNUR PAPUA 2024-2029, PILIHAN ANDA
  • Add your answer
Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Program SMKN gratis digagas Ganjar sejak 2014. Hingga kini, SMKN Jateng telah meluluskan sebanyak 1.837 siswa. Lulusan terdiri dari 3 SMKN Jateng yakni SMKN Jateng Semarang 825 lulusan, SMKN Jateng Pati 336 lulusan, dan 676 lulusan SMKN Jateng Purbalingga.

Tahun ini, SMKN Jateng meluluskan 258 siswa di angkatan ke-7 dari tiga kampus. Sebanyak 70 persen lulusan sudah terserap di dunia kerja. Rinciannya, sebanyak 113 lulusan diterima kerja, 22 lulusan diterima kuliah, 35 lulusan ikut kursus bahasa Jepang untuk kerja dan kuliah ke Jepang, 10 lulusan ikut kursus bahasa Jerman.

Tak berhenti dengan 3 sekolah, Ganjar menambah 15 SMK semi boarding di 15 kabupaten untuk menampung siswa unggul dari keluarga miskin. Lima belas sekolah ini dinamakan SMK Semi Boarding karena 30 siswa yang lolos seleksi masih belajar dengan siswa reguler meskipun mereka tinggal di asrama.

Doni mengungkap tak semua SMK di Indonesia bisa menghasilkan lulusan yang berkualitas. Ada banyak SMK yang beroperasi ala kadarnya. “Ganjar belum lihat kondisi SMK lain di Indonesia yang tidak memiliki guru yang kompeten dan peralatan memadai. Yang seperti ada hampir 60 persen total SMK,” imbuh Doni.

Sebelum mereplikasi program SMKN Jateng, menurut Doni, Ganjar juga perlu mengubah paradigma SMK yang seolah hanya memproduksi pekerja tanpa memperhatikan kebutuhan industri. Dalam hal ini, pemerintah perlu menjembatani link and match antara kurikulum SMK dan industri. Dengan begitu, lulusan SMK mudah terserap di dunia kerja.

“Apakah kita akan tetap seperti sekarang? Tidak ada bedanya lulusan SMK dengan SMA di mana anak SMK pun juga tetap bisa masuk di perguruan tinggi? Karena perubahan paradigma ini penting agar kita tidak sekedar memperbanyak SMK, tapi tidak mampu menjaga kualitas. Jadinya seperti sekarang, pengangguran tertinggi ada di lulusan SMK,” ucap Doni.

Doni berpendapat pemerintah juga mengarahkan agar siswa SMK juga bisa melanjutkan pendidikan ke politeknik. Itu supaya ilmu-ilmu yang dipelajari lulusan SMK bisa diperdalam di tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan tak tersia-sia.

“Jalur SMK kurikulum diserahkan pada satuan pendidikan dan industri, Pemerintah melakukan supervisi dan koordinasi. Jalur SMK harus tunggal, dari SMP, SMK, ke politeknik. Kalau tidak, akan tidak produktif dan buang-buang waktu dan biaya,” tutur dia.

Saat berkunjung ke SMKN Jateng di Jalan Brotojoyo, Semarang, Agustus lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat memuji program SMKN gratis yang diinisiasi Ganjar. Ia mengatakan program itu perlu dikaji Kemendikbud dan direplikasi di provinsi-provinsi lain.

Ganjar sendiri menyatakan siap mengaplikasikan program SMKN Jawa Tengah yang dia gagas ke tingkat nasional jika terpilih jadi presiden. Ia meyakini akses atas pendidikan bagi semua kalangan merupakan kunci untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

“Saya percaya akses atas pendidikan bagi semua kalangan adalah langkah yang paling penting untuk mengangkat harkat hidup manusia Indonesia, membuka akses pada pekerjaan, penghidupan yang lebih layak dan pada akhirnya mendorong simpul-simpul akselerasi perekonomian Indonesia,” kata Ganjar.

Editor | TIM