WAMENA | Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, resmi melaunching layanan perizinan dan non perizinan terpadu di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Gubernur Papua Pegunungan, Dr (HC) John Tabo menegaskan bahwa Provinsi Papua Pegunungan terbuka bagi investor yang berniat menanamkan investasinya di daerah itu. meski begitu, perijinan berusaha bagi masyarakat Papua dan pengusaha daerah harus lebih diutamakan.
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Putaran Pertama Cagub BTM Meraih Suara Terbanyak 269.970 Suara
“Setiap investasi yang masuk tentunya dapat mendorong percepatan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,”kata Gubernur saat meluncurkan layanan tersebut, Senin 30 Juni 2025,di kantor DPMPTSP Wamena, Jayawijaya, Papua Pegunungan.
Tabo apresiasi langkah konkret DPMPTSP Papua Pegunungan yang memulai pelayanan program perijinan dan non perijinan sebagai salah satu terobosan mendukung 100 hari kerja kepala daerah.
Gubernur Tabo mengingatkan agar setiap pemberian ijin usaha bagi investor dibidang-bidang tertentu seperti pertambangan berskala besar, harus dilakukan dengan cermat, teliti dan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku.
Untuk investasi skala besar, Gubernur menekankan agar koordinasi langsung dengan pimpinan daerah melibatkan dinas terkait dalam setiap dalam pengambilan keputusan terkait pemberian perijinannya, sehingga tidak menimbulkan masalah dan dampak hukum yang merugikan semua pihak.
“Pemberian ijin terhadap investasi (investor) skala besar seperti pertambangan dan lainnya harus dikoordinasikan dengan baik sehingga tidak menimbulkan masalah hukum,”pinta Tabo.
Gubernur mengingatkan seluruh jajaran ASN di Provinsi Papua Pegunungan untuk bekerja jujur dan profesional dalam melayani masyarakat dan penyelenggaran pembangunan.
Ia meminta setiap OPD harus bisa melakukan terobosan program pembangunan dalam 100 hari kerja gubernur dan wagub.
“Apresiasi kepada ibu kepala dinas DPMPTSP yang sudah memulai dan meletakan dasar pelayanan program layanan perijinan dan non perijinan. Ini adalah langkah nyata mendukung 100 hari kerja kepala daerah dan wakil kepala daerah. Saya harap OPD yang lain bisa mengikuti,”ungkap Gubernur.
Setiap ASN di Papua Pegunungan, lanjutnya, patut bekerja sesuai dengan tupoksi dan melayani masyarakat dengan baik.
“Tuhan sudah bilang dan kita semua tau bahwa hak kaisar kasih ke kaisar dan hak Tuhan kasih ke Tuhan. Itu berarti kita bekerja dengan jujur, karena hak kita sudah ditentukan begitu juga hak orang lain harus kita berikan,”ucap Gubernur Tabo mengingatkan.
Plt.Kepala DPMPTSP Papua Pegunungan, Dr.Suryani Yigibalom menjelaskan pelayanan terpadu satu pintu yang diluncurkan ini dalam rangka investasi berkelanjutan di Papua Pegunungan.
Terobosan yang dilakukan juga untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non-perizinan secara cepat, tepat, dan terintegrasi berbasis OSS-RBA.
“Launching hari ini dalam rangka mendorong tumbuhnya iklim investasi yang kondusif, aman, dan berkelanjutan di wilayah Papua Pegunungan,”jelas Suryani.
Ia menambahkan DPMPTSP siap berkolaborasi dan membangun kemitraan strategis dengan pelaku usaha, masyarakat adat, dan pemangku kepentingan dalam rangka percepatan pembangunan daerah.
“DPMPTSP meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparatur dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dan pelaku usaha serta mengembangkan sistem pelayanan yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk di wilayah pedalaman,”pungkas Suryani.
Editor | HENDROL K | PAPUA GROUP
Komentar