JAYAPURA | PAPUA TIMES- Pemerintah mengambil langkah-langkah negosiasi dalam penanganan kasus kasus penyanderaan pilot Susi Air, Philips Mark Merthens. Negosiasi ditangani pemerintah daerah yang dipimpin Bupati Nduga.
“Negosiasi ditangani oleh pemerintah daerah yang dipimpin Bupati Nduga,” terang Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Theo Litaay dalam keterangan persnya, Sabtu, 8 Juli 2023.
Kasus penyanderaan pilot Susi Air, Philips Mark Merthens, oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), jelas Theo, Presiden Jokowi tetap mendorong langkah-langkah negosiasi dalam penanganan kasus tersebut. Arahan Presiden ini disampaikan pada rapat terbatas yang digelar di Papua, Kamis malam (6/7).
Theo Litaay mengatakan, kehadiran Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama tiga hari di Papua telah menyentuh berbagai aspek. Mulai dari pembangunan kesejahteraan hingga keamanan, termasuk dalam kaitan penyelesaian kasus penyanderaan pilot Susi Air.
“Ini semakin menegaskan bahwa pemerintah pusat terus memberikan perhatian, dukungan dan pendampingan bagi kemajuan pembangunan dan keamanan di wilayah Papua,” kata Theo, di Jakarta, Sabtu (8/7).
Dari konteks pembangunan kesejahteraan, jelas Theo, Presiden Jokowi hadir dan meresmikan Bandar Udara Ewer, di kabupaten Asmat, Papua Selatan. Keberadaan Bandar Udara ini diharapkan bisa membuka akses bagi masyarakat setempat untuk mendapat pendidikan dan pelayanan kesehatan.
Selain itu, Presiden Jokowi juga meresmikan Papua Street Carnival dan Festival Danau Sentani, di kabupaten dan kota Jayapura, serta melakukan panen jagung, di kawasan food estate, di kabupaten Keerom.
Menurut Theo, kegiatan Presiden yang intensif dan luas ini menunjukkan situasi di wilayah Papua sangat kondusif bagi investasi dan kegiatan perekonomian. “Sekaligus memberikan penguatan tentang political will (keinginan politik) pemerintah pusat yang tidak pernah berhenti memberikan perhatian kepada pembangunan kesejahteraan di Papua,” ujarnya.
Sementara itu, Panglima Komando Daerah Perang III Ndugama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), Egianus Kogoya membantah meminta uang senilai Rp5 miliar untuk membebaskan pilot Sisir Air, Philip Mark Mehrtens yang disandera sejak Februari lalu.
Dikutip dari CNNIndonesia.com, Egianus mengatakan isu yang menyebut organisasinya meminta uang Rp5 miliar sebagai tebusan untuk membebaskan sandera hanya omong kosong. Dia menegaskan pihaknya hanya ingin kemerdekaan Papua lewat sandera pilot Susir Air.
“Jadi seluruh media di tv maupun media mana, ada isu bahwa Kodap III minta Rp5 miliar, itu omong kosong. Dari mana saya minta uang Rp5 miliar,” ucap dia lewat keterangan video CNNIndonesia.com, Sabtu (8/7).
“Saya tangkap pilot tidak minta uang. Saya hanya minta kemerdekaan. Hanya satu itu saya tangkap,” imbuh dia.
Dia menegaskan tak akan menerima uang dalam jumlah apapun sebagai tebusan pembebasan pilot Susir Air. Egianus mengatakan dirinya akan membebaskan sandera hanya jika Papua merdeka.
“Indonesia mau kasih keluar uang Rp5 miliar kah, atau berapa miliar yang Indonesia kasih keluar, kami tidak akan terima. Hanya Papua lepas baru kami akan serahkan pilot. Kalau Papua tidak merdeka, kami tidak akak serahkan pilot,” kata dia.
Sementara itu, Juru Bicara Komnas TPNPB, Sebby Sambom berujar bahwa pilot Susir Air semula memang akan dibebaskan. Namun, rencana itu urung setelah ada isu pihaknya meminta uang Rp5 miliar.
Menurut dia, isu tersebut tidak benar. Sebby pun menyebut karena isu itu pihaknya kini harus kembali melobi Egianus dan pasukannya agar pilot Asal New Zealand itu bisa dilepaskan.
“Hal ini adalah kebodohan pimpinan militer dan Polisi Indonesia. Oleh karena itu kami harus kerja keras lagi lobi Panglima Egianus K dan pasukannya, supaya Pilot Asal NZ bisa diselamatkan,” kata Sebby.
Polda Papua sebelumnya menyebut KKB pimpinan Egiyanus Kogoya meminta uang tebusan sebesar Rp5 miliar untuk ditukar dengan Pilot Susi Air Kapten Philip Mark Mehrtens.
Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Benny Prabowo mengatakan permintaan uang tersebut sempat disampaikan KKB saat awal-awal penyanderaan Philip.
“Saat diawal penyanderaan minta (tebusan) Rp5 M (miliar),” ujarnya saat dikonfirmasi, Jumat (30/6).
Editor | RLS |TIM
