oleh

Perang Urat Saraf Dana Pilgub

JAYAPURA- Anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua untuk penyelenggaraan Pemilihan gubernur (Pilgub) 2018 mendatang mendapat sorotan dari berbagai pihak termasuk wakil rakyat di gedung Dewan Perwakil Rakyat (DPR) Papua.
Ketua KPU Papua, Adam Arisoi,SE mengklaim bahwa penyelenggaran Pilgub 2018 berbeda kondisinya dengan Pilgub tahun 2014. Saat ini terjadi pemekaran kampung dan distrik sehingga bertambah pula petugas pelaksana. Seperti Panitia Pemilihan Daerah (PPD) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK),Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Komisi Panitia Pemungutan Suara (KPPS). Penambahan ini konsekuensinya penambahan biaya pelnyelenggaran pemilihan.
Arisoi menegaskan bahwa lonjakan anggaran sejalan dengan tingkat kemahalan di kawasan pegunungan Papua. Seluruh proses dan tahapan Pilgub di pegunungan menggunakan transportasi udara. “Anggaran Pilgub 2018 mengalami kenaikan sampai tiga kali lipat,“ungkap Arisoi dalam keterangan persnya, Selasa (10/10/2017) di Jayapura.
Lebih lanjut dijelaskannya bahwa untuk melaksanakan tahapan dalam selama tiga bulan kedepan, KPU Papua hanya dijatah dana Rp100 miliar. Nominal sebesar itu terbilang kecil dibandingkan tingkat kemahalan di daerah-daerah. Misalnya, di Kabupaten Yahukimo untuk melaksanakan tugas tersebut membutuhkan dana Rp18 miliar. Belum lagi pembentukan badan ad hoc (PPD dan PPS) untuk memverifikasi calon perseorangan.
“Beliau (Ketua DPR Yunus Wonda) anak gunung dan pasti paham tingkat kemahalan dan akses transportasi lebih banyak menggunakan jalur udara,”ungkap Arisoi mengiteraksi pernyataan Ketua DPR Papua, DR. Yunus Wonda,SH tentang anggaran KPU Papua
Mantan Ketua KPU Yalimo itu mengakui bahwa KPU Papua hingga kini belum melakukan sosialisasi kepada pemilih pemula karena keterbatasan anggaran. Bahkan sosialisasi di media massa juga belum terlaksana.”Makanya kami harapkan dan dukungan dari dewan,”ujarnya seraya mengatakan bahwa KPU tidak arogan dengan mempertahankan pengajuan anggaran sebesar Rp1,031 triliun. Karena KPU telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) senilai Rp850 miliar dengan Pemprov Papua,
Dia juga meminta Ketua DPR Papua mengklarifikasi dan meluruskan pernyataan terkait anggaran Pilgub yang dikelola KPU sebesar Rp Rp850 miliar. Menurutnya, KPU tidak berorientasi uang. “KPU melaksanakan tahapan sesuai aturan dan berlaku nasional. Makanya kita harap Ketua DPR Papua dapat membantu. Kami minta jangan dipandang bahwa KPU itu bekerja sema-mata atau berorientasi kepada uang,”harap Arisoi.

BACA JUGA  Presiden Jokowi Tanggapi Masalah Gubernur Enembe, Ini Pernyataannya

Editor: LEPIANUS KOGOYA

Komentar