JAYAPURA | PAPUA TIMES- Solidaritas ASN dan Masyarakat Papua hari ini dijadwalkan kembali menggelar demo damai jilid 2 di Kantor Gubernur Papua. Dengan tujuan mulia yakni melawan Nepotisme.
Semalam, Solidaritas ASN dan Masyarakat Papua menyegel kantor Otonom Kotaraja. Dalam seruan resminya, solidaritas tersebut mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengawal aspirasi menurunkan trio kwek-kwek di Kantor Gubernur Papua.
“Seruan Aksi Damai Jilid 2 Solidaritas ASN dan masyarakat Papua Turunkan PJ Gubernur dan Pj Sekda Papua, berkaitan dengan proses pelantikan pejabat Eselon III di Lingkungan Pemda Provinsi papua yang dinilai terjadi Nepotisme dan tidak memperhatikan keberpihakan pada OAP serta sejumlah Masalah di Provinsi Papua,”tulis seruan Solidaritas ASN dan Masyarakat Papua.
Mengapa ASN di lingkungan Pemprov Papua melawan kebijakan Pj Gubernur dan Pj Sekda Papua, menurut sumber media ini menyebutkan pelantikan para pejabat tidak sesuai dengan mekanisme. Parahnya lagi, yang menyusun dan menentukan nama-nama pejabat berdasarkan like and dislike oleh OPD yang tidak berwenang.
“Tugas ini kan ada dibiro kepegawaian, Kok bisa Biro Organisasi (Ortal) yang bikin? Aneh, ada apa ini? Bukan berarti Ketua PKK jadi mau atur segalanya! Helloooooo, kantor gubernur bukan milik kalian bertiga,”ungkap sumber tersebut.
Sebelumnya, Senin, 25 Maret 2024 pekan lalu, ASN Provinsi Papua menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Papua. Demo damai diikuti sekitar 500 lebih ASN yang berasal dari 40-an Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam aksinya, mereka menuntut Presiden Jokowi mencopot tiga pejabat (trio kwek-kwek) yakni Penjabat Gubernur Papua Dr. M. Ridwan Rumasukun, SE,MM, Penjabat Sekretaris Daerah Papua Y. Derek Hegemur, SH,MH dan Kepala Biro Ortal Papua yang juga merangkap Penjabat Ketua PKK Papua Linda Stelda Onibala, S.Sos,MM, turun dari jabatannya.
Ketua Forum Solidaritas ASN dan Masyarakat Papua (SAMP) Nattan Ansanay mengatakan, ketiganya dinilai telah melakukan praktik pemerintahan yang buruk, melawan aturan kepegawaian dalam proses pengangkatan jabatan eselon III, serta secara terang-terangan membangun dinasti dan KKN di dalam birokrasi Papua untuk memuluskan kepentingannya.
“Hari ini kami ASN Papua yang didominasi anak-anak Papua pemilik negeri ini datang dengan tujuan baik, kami tidak ingin menuntut jabatan tetapi menuntut keadilan dan kebenaran. Kami tolak hasil pelantikan eselon III dua 15 Februari 2024 yang benar-benar tidak sesuai aturan kepangkatan tanpa melalui mekanisme Baperjakat dan BKD,” kata Nattan dalam orasinya di depan ratusn ASN yang hadir.
Menurut Nattan, praktik nepotisme sangat tampak dalam pengangkatan pejabat eselon III Papua pekan lalu. Padahal, ada banyak putra-putri asli Papua asal Tabi Saereri yang memiliki jabatan sebelumnya, dicopot dan tidak dipakai.
“Anak Penjabat Gubernur Papua yang baru TMT 2010 sudah naik jabatan menjadi IVB, sementara masih banyak kami anak Papua yang layak untuk duduk di situ. Lihat, kami ASN yang berdiri di sini, kami datang untuk menegakkan harga diri kami di atas tanah kami. Kami dilantik untuk melayani masyarakat. Kami mampu bekerja. Kenapa Anda tidak memberdayakan kami? Apakah karena kami tidak setor jadi tidak dilantik,” tanya Natan dalam orasinya disambut teriakkan tepuk tangan.
“Karena itu kami minta, tidak boleh ada pelantikan lagi ke depan,” tegas Nattan.
Selain itu, Nattan mengkritik sistem pelayanan di Kantor Gubernur yang terlihat sangat elitis, dimana rakyat tidak bisa diberi akses dengan mudah untuk masuk menemui pejabat. Padahal, ia menilai, kantor gubernur adalah rumah milik rakyat Papua yang harus terbuka kepada siapa saja yang datang.
“Kantor ini seperti hotel megah untuk orang-orang tertentu. Kami sampai sekarang tidak tahu Pak Pj itu dia punya muka yang mana. Tapi keluar Papua terus bawa nama masyarakat Papua, berbicara tentang kebijakan pelayanan masyakarat di Papua, tetapi rakyat Papua tetap miskin dan menderita,” tegasnya.
Tuntut Presiden Penjabat
Sekretaris Forum Solidaritas ASN dan Masyarakat Papua (SAMP) Benyamin Wayangkau mengatakan, pemerintahan di era Penjabat Gubernur Papua Ridwan Rumasukun sangat redup dan miris. Padahal, dari kantor inilah, keluar kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan orang asli Papua.
“Nah bagaimana masyarakat bisa sejahtera sementara ASN Orang Asli Papua saja tidak diperhatikan. Karena itu, kita semua sudah satu suara, tuntut Penjabat Gubernur dan Penjabat Sekda dicopot. Kita akan bawa aspirasi ini juga ke DPR Papua dan MRP dan segera bersurat ke Jakarta,” tegas Benyamin dalam orasinya.
Gifli Buinei, Ketua Pemuda Saereri mengatakan, dirinya sangat menyayangkan praktik nepotisme dalam penempatan jabatan di eselon III Provinsi Papua. Sebab dengan tindakan ini, Penjabat Gubernur dan Penjabat Sekda telah melecehkan harga diri anak-anak Papua yang sudah sekian lama berkarir di pemerintahan. Mereka juga memiliki kemampuan untuk menduduki jabatan itu.
“Praktik ini meredupkan kesejahteraan ASN Papua. Hari ini kita lihat banyak spanduk dan anak Papua demo karena tidak diberi jabatan, itu artinya Penjabat Gubernur tidak punya hati untuk bangun Papua. Ini praktik yang buruk yang harus kita lawan. Hanya karena anak kandung, suku tertentu, agama tertentu, mereka yang dilantik naik jabatan,” sesal Gifli.
“Saya Yohanes Kaisepo, anak pahlawan. Saya saja tidak diperhatikan, apalagi kamu-kamu,” timpal Yohanes Kaisepo dari Dispenda Papua.
Sementara itu, salah seorang ASN lain, Silas Papare meme-warning Penjabat Gubernur dan Penjabat Sekda Papua yang tengah diam-diam hendak melakukan rotasi jabatan eselon II dan mengajukan Sekda Defenitif agar dihentikan segera. Ia meminta segala proses pengangkatan pejabat harus melalui mekanisme yang benar melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
“Kami minta segera kembalikan fungsi BKD. Hentikan segala proses yang tidak benar melalui Biro Ortal. Karena itu, kita semua sepakat tuntut hari ini, tidak hanya Penjabat Gubernur dan Penjabat Sekda yang dicopot, tapi juga Kepala Biro Ortal. Karena perempuan ini yang mengacaukan sistem pemerintahan Papua. Masa dia yang atur pelantikan, harusnya BKD,” tegas Papare.
Solidaritas ASN dan Masyarakat Papua menyampaikan beberapa tuntutan kepada Presiden Joko Widodo dan Kemendagri, antara lain.
Pertama, meminta KPK agar dapat menindaklanjuti temuan BPK RI atas laporan keuangan Pemprov Papua tahun anggaran 2022, atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kedua, meminta kepada Presiden Jokowi untuk memerintah KPK dan Kejaksaan Agung agar segera meminta pertanggungjawaban pj Gubernur sebagai KPA dan TAPD atas temuan terkait biaya makan minum tersangka Gubernur Papua, Alm. Lukas Enembe.
Ketiga, meminta Presiden Jokowi memberhentikan Pj Gubernur dan Pj Sekda Papua dan segera menunjuk Pj Gubernur dan Sekda yang baru.
Keempat, meminta Kemendagri membatalkan SK pelantikan pejabat eselon III dan IV dilingkungan Pemprov Papua tanggal 15 Maret 2024 lalu, karena tidak melalui mekanisme persetujuan (Pertek) dari BKN dan persetujuan Kemendagri.
Kelima, kami ASN Papua menolak proses pelantikan pejabat eselon III Sekretaris Dinas/Badan/Biro dan Kesekretariatan, yang ditunjuk sebagai Plt Kepala Dinas pada 40 OPD di lingkungan Pemprov Papua.
Keenam, kami meminta kepada Presiden Jokowi melalui Kemendagri untuk segera memerintahkan Pj Gubernur yang baru agar dapat menyelesaikan pembayaran TPP bulan Desember 2023 dan penetapan SK pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai tahun anggaran 2024.
Ketujuh, KPK segera melakukan pemeriksaan kepada Pj Gubernur Papua atas pengelolaan APBD yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
Kedelapan, dana stunting yang dikelola TP PKK Provinsi Papua harus diaudit karena tidak sesuai dengan hasil pembahasan renja Provinsi Papua yang dibahas sesuai dengan indicator sasaran pada Renja SKPD kabupaten/kota.
Kesembilan, DPR Papua untuk segera membentuk pansus guna menyelidiki penyimpangan dalam pengelolaan hasil pajak permukaan air yang tidak transparan, dengan nilai sebesar Rp 1.4 triliun dari PT Freeport Indonesia. Dana pajak air permukaan Rp 70 milyar pada saat itu, Pj Gubernur sebagai Sekda Papua.
Kesepuluh, kami meminta DPR dan MRP membentuk tim dan membawa dan menyampaikan aspirasi ASN Papua kepada Presiden Jokowi di Jakarta.
Editor | PAPUA GROUP
