Kejati Papua: Ada Temuan Dugaan Tindak Pidana Kasus Dana Desa Puncak Jaya

JAYAPURA | PAPUA TIMES- Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua,Rabu (17/3/2021) menggelar ekspose atau gelar perkara terkait perkembangan kasus dugaan korupsi dana desa di Kabupaten Puncak Jaya tahun 2019 yang mengindikasikan kerugian negara sebesar Rp160.587.294.800.

Hasilnya, disimpulkan adanya dugaan tindak pidana sehingga diputuskan untuk dilakukan penyidikan secara mendalam guna mengumpulkan bukti-bukti tambahan.

SIAPA CALON GUBERNUR PAPUA 2024-2029, PILIHAN ANDA
  • Add your answer

Asisten Intelijen (Asintel) Kejati Papua Akhmad Muhdhor mengatakan dari hasil gelar perkara yang dihadiri Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Papua, Nikolas Kodomo,SH.MH bersama seluruh Asisten Kejati Papua diputuskan untuk dilakukan penyidikan secara mendalam guna mengumpulkan alat bukti terkait kasus dugaan korupsi dana desa di Kabupaten Puncak Jaya.

“Kami telah melakukan ekspose. Keputusan ekspose tadi bahwa betul ada tindak pidana terkait dengan pemungutan. Tapi harus didukung alat bukti berupa dokumen surat maupun keterangan orang. Makanya kedepan dilakukan pendalaman lagi, untuk menguatkan barang bukti yang ada,”ungkap Akhmad dihadapan perwakilan 125 Kepala Kampung yang hadir di Kantor Kejati Papua, Dok IX, Jayapura.

Masyarakat Bersam Perwakilan 125 Kepala Kampung, Tokoh Masyarakat serta Tokoh Intelektual Saat Mengawal Ekspose Kasus Dugaan Korupsi Dana Desa Puncak Jaya di Halaman Kantor Kejati Papua.

Asintel menjelaskan ekspose atau gelar perkara merupakan proses untuk melakukan evaluasi terhadap fakta-fakta yang didapat baik dari keterangan orang maupun barang bukti lainnya berupa dokumen surat dan sebagainya.

Dan dalam kasus dugaan korupsi dana desa Kabupaten Puncak Jaya, berdasarkan diskusi serta argumentasi yuridis yang disampaikan pada gelar perkara ini disimpulkan untuk dilakukan pendalaman terhadap barang bukti dan keterangan dari pihak terkait.

Ekspose kasus tersebut dihadiri Kajati serta para asisten dan tim penyelidik kasus ini. “Jadi keputusan ini bukan pribadi saya tetapi keputusan semua orang. Berdasarkan hasil diskusi dan argumentasi yuridis masing-masing orang akhirnya kesimpulan yang diterima dan menjadi keputusan adalah dilakukan pendalaman untuk bukti-bukti seperti dokumen surat dan alat bukti lainnya,”jelasnya.

Akhmad menegaskan bahwa sebelum menetapkan tersangka dan memproses kasus ini untuk diadili di Pengadilan, Kejaksaan Papua harus benar-benar menyiapkan seluruh barang bukti yang kuat sehingga bisa dipertanggungjawabkan.

“Jadi sebelum disidangkan harus ada alat bukti yang kuat. Sehingga tidak melanggar hak asasi orang. Karena setelah ada tersangka dan kita naikkan ke Pengadilan maka ada hak asasi orang yang dibatasi karena dilakukan penahanan dan membatasi aktivitasnya. Makanya kita harus betul-betul dalami kasus ini dengan bukti-bukti yang sangat kuat,”ujarnya.

Untuk itu, lanjut Asintel Akhmad Muhdhor, Kejati Papua meminta dukungan dari para kepala kampung dan masyarakat Kabupaten Puncak Jaya membantu kejaksaan menyiapkan alat bukti tambahan diantaranya dokumen serta kesiapan dari pihak-pihak terkait di Kabupaten Puncak Jaya guna dmintai keterangan.

“Intinya, kita butuh alat bukti yang lengkap dan kuat sebelum kasus ini dinaikkan ke Pengadilan. Kita perkuat bukti-bukti dan kita minta agar pihak terkait siap untuk dimintai keterangan,”tandasnya.

Menginteraksi keputusan ekspose tersebut, Perwakilan 125 Kepala Kampung, Rafael Wambrauw, tokoh intelektual Kabupaten Puncak Jaya Chiko Wanena, didampingi tokoh masyarakat, para kepala kampung dengan tegas meminta Kejati Papua untuk serius menangani kasus ini.

“Kami minta kasus ini ditangani dengan serius, karena kasusnya sudah 1 tahun. Kalau merujuk pada SOP (Standar Operasional Prosedur) Intelijen Kejaksaan harusnya kasus ini sudah bisa ditetapkan tersangkanya dan diproses ke pengadilan. Namun karena alasan kejaksaan bahwa bukti dan keterangan belum cukup, maka kami siap mendampingi tim Kejaksaan untuk mengumpulkan bukti. Kami siap. Hari ini juga kami siap,”tegas Ambrauw

Chiko Wanena mengingatkan Kejati Papua agar tidak main-main dengan kasus ini, karena konsekuensinya, para jaksa akan berhadapan dengan masyarakat.”Jangan main-main dengan kasus ini. Kami sudah cukup lama menunggu prosesnya. Jangan sampai rakyat bergerak menutup kantor ini,”tambahnya.

Editor | HANS BISAY

Komentar