Gubernur Safanpo Dorong Pemkab di Papua Selatan Genjot Stunting dan Kemiskinan Ekstrem

MERAUKE | PAPUA TIMES- Penjabat (Pj) Gubernur Papua Selatan, Dr. Ir. Apolo Safanpo meminta seluruh Bupati di Provinsi Papua Selatan untuk beriringan dalam penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem.

Gubernur Safanpo menyampaikan Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan seluruh Gubernur, Bupati dan Walikota di Indonesia untuk bersatu padu menangani tiga program prioritas yakni penurunan angka inflasi daerah, angka kemiskinan ekstrem dan penurunan angka stunting yang terus dipantau Presiden melalui laporan berkala setiap minggu dari kepala daerah.

SIAPA CALON GUBERNUR PAPUA 2024-2029, PILIHAN ANDA
  • Add your answer
Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

“Kita sebagai ujung tombak wajib melaksanakan dan implementasi program nasional karena ini tujuan besar yang harus kita capai bersama,”seru Apolo disela-sela Kegiatan Rembuk Stunting dan Penilaian Kinerja Penurunan Stunting Bagi 4 Kabupaten se- Provinsi Papua Selatan tahun 2023, di Careinn Hotel, Merauke, Senin 04 September 2023.

Menurut Safanpo, stunting menjadi perhatian serius pemerintah sejalan dengan misi mempersiapkan generasi Indoensia di tahun 2045.

Program pembangunan SDM ini dimulai sejak bayi dikandung di dalam rahim ibu sampai tumbuh menjadi remaja terus dilakukan pendampingan. Standar atau ukuran tertentu dipakai sebagai acuan harus diterapkan untuk menekan peningkatan stunting.

“Mari kita melihat angka stunting di daerah kita masing-masing. Secara nasional berada di 21 persen, targetnya tahun 2024 turun menjadi 14 persen target nasional. Target ini harus tercapai guna mempersiapkan generasi unggul, cerdas, sehat dan berkualitas,”ajaknya.

Kabid Perekonomian dan Sosial Budaya Baperida, Adrianus Tuyu mengatakan, tujuan dari Rembuk Stunting adalah mendeklarasikan komitmen pemerintah daerah dan menyepakati rencana kegiatan intervensi penurunan stunting terintegrasi.

“Selain itu, membangun komitmen publik dalam kegiatan penurunan stunting secara terintegrasi di kabupaten, serta dapat menjadi dasar pengintegrasian program/kegiatan dalam mekanisme perencanaan dan penganggaran serta sebagai bahan publikasi/sosialisasi dan uji publik kebijakan penurunan stunting pada tingkat kabupaten,” pungkasnya.

Pewarta | RUDIS