DEIYAI | PAPUA TIMES- Penjabat (Pj) Gubernur, Dr. Ribka Haluk, S.Sos., MM mengajak seluruh bupati di Papua Tengah untuk fokus menangani masalah stunting atau ganggung pertumbuhan pada anak serta kemiskinan ekstrem.
Hal itu disampikannya saat kunjungan kerja ke Kabupaten Dogiyai dan Kabupaten Deiyai, bertajuk “Mama Gubernur Papua berkantor di 8 kabupaten di Provinsi Papua Tengah.”
Dihadapan kedua kepala daerah dan para ASN serta masyarakat di Dogiyai dan Deiyai, Mama Ribka Haluk menjelaskan ia berkantor ke 8 kabupaten dengan membawa seluruh pejabat SKPDnya dalam rangka percepatan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat.
“Tujuan saya berkantor ke 8 kabupaten itu dalam rangka percepatan pembangunan dan terlebih khusus melakukan pengawasan serta mensinkronisasikan program antara kabupaten dan provinsi. Nah kita juga ingin tau tantangan dan hambatan apa yang dialami oleh pemerintah di daerah, sehingga kita bisa bersama-sama memecahkannya,”jelasnya, Selasa, 01 Agustus 2023.
Gubernur Ribka Haluk menjelaskan pemerintah provinsi akan melakukan dukungan APBD yakni jaminan kesehatan masyarakat, bantuan sosial, pemberdayaan kesejahteraan masyarakat, pembimbingan dan penguatan pengasuhan 1000 HPK.
Seerta pengembangan ekonomi kreatif masyarakat, peningkatan pemahaman dan pengetahuan UMKM, sektor pendidikan dan infrastruktur.
“Jadi untuk jaminan kesehatan kami melakukan alokasi khusus untuk kartu otsus sehat Papua Tengah (KO Sehat Papua Tengah). Melalui kartu otsus sehat, nantinya masyarakat yang tidak memiliki BPJS silahkan berobat dengan jaminan kesehatan KO Sehat Papua Tengah,” jelasnya.
Kemudian untuk bantuan sosial, kata Ribka Haluk, pihaknya ingin bagaimana menurunkan dan menghapus kemiskinan ekstream di Provinsi Papua Tengah. Untuk menuntaskan angka masyarakat kategori miskin dan miskin ekstream sejumlah OPD.
“Menurut data BPS ada sebanyak 299.658 orang ketegori masyarakat miskin dan menurut BKKBN ada 168.658 orang kategori masyarakat miskin ekstrem di Papua Tengah. Data ini sedang kami validasi lagi dilapangan, sehingga kita bisa mencari solusi untuk mengatasi masyarakat miskin ekstream ke kategori masyarakat pra sejahtera dengan pendapatan di satu keluarga harus mencapai Rp 5.000.000 perbulan,” katanya.
Sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) merilis angka stunting di Provinsi Papua Tengah tergolong tinggi berada di Kabupaten Intan Jaya misalnya untuk kemiskinan ekstrim 4,57%, stunting 35,4%
Kemudian Kabupaten Puncak Jaya kemiskinan ekstrim 28,37%, stunting 42,5%, Kabupaten Puncak kemiskinan ekstrim 14,94%, stunting 42%, Dogiyai untuk kemiskinan ekstrim 10,88%, stunting 35,1%, Mimika untuk kemiskinan ekstrim 8,68%, stunting nya masih 33%.
Sedangkan tiga kabupaten lainnya cukup berhasil menangani masalah Stunting dan kemiskinan ekstrem yakni Kabupaten Deiyai kemiskinan ekstrem 9,62% stuntingnya relatif lebih rendah yaitu 13,4%.
Kemudian Kabupaten Paniai kemiskinan ekstremnya 1,83%, hampir mendekati kemiskinan ekstrem nasional rata-rata nasional kemudian stunting masih tinggi 45,2% dan Kabupaten Nabire kemiskinan ekstrimnya 14,6%, dan stunting 17,1%.
Editor | TIM
