JAYAPURA (PTIMES) – Komisi IX DPR RI segera mencari cara agar seluruh masyarakat Papua yang belum memiliki KTP elektronik atau NIK (Nomor Induk Kependudukan), mendapat layanan BPJS kesehatan.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena kepada pers, usai rapat bersama Pemprov Papua di Sasana Karya Kantor Gubernur Dok II, Jayapura, Jumat (28/2/2020).
- Dr. BENHUR TOMI MANO | YERMIAS BISAI,S.H 53%, 55539 votes55539 votes 53%55539 votes - 53% of all votes
- KOMJEN POL MATHIUS D FAKHIRI,SIK | ARYOKO RUMAROPEN 47%, 50051 vote50051 vote 47%50051 vote - 47% of all votes
“Karena itu saya katakan permasalahan kesehatan di Papua nyatanya sangat kompleks jika mendengar dari hasil rapat tadi dengan Pemprov”.
“Untuk itu, mengenai banyaknya warga Papua yang tak ada NIK sehingga tak bisa dapat layanan BPJS, maka persoalan ini kita akan perjuangkan ke tingkat pusat supaya khusus untuk Papua ada pola tersediri. Sehingga bisa mengakomodir sebanyak mungkin orang Papua untuk dapat layanan BPJS,” terangnya.
Selain masalah kesehatan, pihaknya pun menyoroti masalah ketenagakerjaan di Papua yang cukup kompleks. Dimana tak berfungsi dengan maksimalnya sejumlah balai latihan kerja milik pemerintah daerah sehingga tak mampu mendongkrak masalah ketenagakerjaan.
“Makanya kami akan mencoba membantu dengan berbagai kebijakan melalui kementerian ketenagakerjaan. Supaya masalah pengangguran di Papua ini bisa kita kurangi,” ucap ia.
Sementara khusus untuk PON, lanjut dia, Komisi IX tetap memberi perhatian khusus dengan mendorong pemenuhan berbagai kebutuhan, mulai dari aspek kesehatan, peralatan hingga sumber daya manusia (SDM).
“Sebab PON yang merupakan agenda nasional ini wajib untuk disukseskan,” ucap ia.
Sekretaris Daerah Papua Hery Dosinaen, pada kesempatan itu mengapresiasi kepedulian Komisi IX DPR RI terhadap masalah kesehatan dan ketenagakerjaan di Bumi Cenderawasih.
“Apa yang diperjuangkan bapak dan dari Anggota DPR RI Komisi IX, semua itu juga merupakan apa yang kami aspirasikan”.
“Tentunya nanti kami akan buat dalam sebuah laporan resmi untuk disampaikan kepada DPR RI Komisi IX, mengenai apa
saja permasalahan yang perlu ditangani secara bersama di Papua. Sehingga kemudian bisa diperjuangkan untuk meningkatkan kesehatan dan ketenagakerjaan di Papua,” pungkas ia.
EDITOR : ERWIN
Komentar