oleh

Sagu di Pantai, Ubi Di gunung, Ujungnya Ketahanan Pangan

JAYAPURA- Pangan lokal di Provinsi Papua berbeda-beda. Di wilayah pesisir pantai, dan dataran lembah, masyarakatnya mengkonsumsi sagu sebagai makanan utama sedangkan di pegunungan Papua, umbi-umbian menjadi makanan pokok. Oleh karena itu, program pengembangan ketahanan pangan di Bumi Cenderawasih sepatutnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah.
Demikian ditegaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua, TEA Hery Dosinaen,S.IP,MKP disela-sela Rapat Dewan Ketahanan Provinsi Papua, di Jayapura. “Jangan membuat suatu program yang terlalu tinggi tetapi hal mendasar tidak diperhatikan. Buatlah program yang bisa mensejahterakan masyarakat seperti katahanan pangan harus buat program yang menyentuh langsung kebutuhan makanan masyarakat Papua,”tegas Sekda.
Pemerintah kabupaten dan kota melalui instansi terkait wajib untuk menyusun dan melaksanakan program-program yang riil dan bersentungan langsung dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Jangan bikin program yang muluk-muluk dan hasilnya pun tidak jelas. “Jangan bikin program yang sia-sia,”tambahnya.
Sekda menambahkan bahwa seluruh instansi tekhnis yang terkait dengan ketahanan pangan untuk mempelopori produktivitas tanaman pangan serta pengolahannya menjadi bahan makanan pokok masyarakat. Pemerintah Provinsi, lanjut Sekda, tak ingin ada lagi masyarakat Papua yang kelaparan karena kekurangan bahan pangan.
Dia mengakui bahwa saat ini Kabupaten Merauke telah menjadi sentra pertanian beras di Papua. Namun demikian kebutuhan pangan masyarakat di Papua perlu dipasok secara dengan pangan lokal.
Sebelumnya, Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal,SE,MM menginstruksikan intansi tekhnis di Provinsi Papua untuk membuat program kerja yang riil dan berdampak positif kepada masyarakat Papua. Tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diminta membuat program yang memberi penguatan maupun supervisi kepada kabupaten/kota. “Tidak usah bikin program yang aneh-aneh, kita dukung kabupaten/kota saja. Karena pemprov itu adalah perpanjangan tangan pusat. Ini berarti SKPD jangan bikin program baru lagi, yang nantinya overlaping dengan kabupaten/kota”.
Dia memberi contoh program penanaman pisang di kabupaten atau kota hendaknya didukung SKPD terkait dengan memberi supervisi lewat pendampingan dan penyuluhan. Bukan sebaliknya, ikut-ikutan membuat program penanaman pisang. “ Misalnya di kabupaten ada program penanaman pisang, maka SKPD provinsi bertugas biayai programnya dan memberi supervisi. Bukan sebaliknya ikut-ikutan buat program tanam pisang,”ungkap Wagub Tinal.

BACA JUGA  Menko Airlangga Beri Penghargaan untuk Pemprov Sulsel dan Papua Barat

Editor: HANS BISAY

Komentar