Kepala BSKDN Kemendagri Beberkan Isu Strategis 4 DOB Papua

NABIRE | PAPUA TIMES- “Kami berharap dari Bapperida (Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah) Provinsi Papua Tengah sudah in line untuk menyusun strategi kebijakan yang berkaitan dengan rencana umum ini (isu strategis),”terang Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo saat memberi sambutan dalam kegiatan Lokakarya Penguatan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Berbasis Karakteristik dan Kearifan Lokal pada 4 Daerah Otonom Baru (DOB) Papua di Kabupaten Nabire, Jumat (22/3/2024).

Lebih lanjut, Yusharto mencontohkan soal optimalisasi otonomi daerah yang dinilai sukses jika daerah berhasil melaksanakan enam urusan wajib pelayanan dasar. Hal itu terdiri dari kesehatan, pendidikan, sosial, permukiman dan perumahan, ketenteraman dan ketertiban, serta pekerjaan umum dan tata wilayah. “Ini barangkali yang menjadi ukuran kita untuk optimalisasi kualitas otonomi daerah,” tambahnya.

SIAPA CALON GUBERNUR PAPUA 2024-2029, PILIHAN ANDA
  • Add your answer
Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Sementara itu, isu strategis terkait pengendalian inflasi daerah dan kemiskinan ekstrem pada dasarnya berkaitan dengan keseimbangan antara penawaran dan permintaan. Karena itu, jangan sampai produk yang dihasilkan justru membebani masyarakat akibat harganya yang terlalu tinggi.

“Demikian juga dengan kemiskinan ekstrem, berbagai macam intervensi memperbaiki rumah layak huni sehingga bisa menjadi aset bagi masyarakat ini pun bisa menjadi salah satu strategi kita untuk mengeluarkan masyarakat kita dari kategori miskin ekstrem,” jelasnya.

Yusharto menambahkan, untuk menghasilkan strategi kebijakan yang berkualitas diperlukan sinergisitas antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Di lain sisi, kapasitas SDM juga harus terus ditingkatkan agar penyusunan kebijakan semakin baik. Terakhir, transformasi digital pemerintahan juga perlu diupayakan lebih maksimal agar penyelenggaraan pemerintahan di daerah dapat semakin mudah dan cepat.

“Ini tanggung jawab kita beruntun sampai dengan ASN yang ada di tempat kita dapat menciptakan cara-cara baru untuk mencapai tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan. Cara-cara baru ini yang kita sebut inovasi,” pungkasnya.
Ia juga menegaskan mengenai pentingnya inovasi dilihat dari sudut pandang penerima manfaat, yakni masyarakat. “Selain memiliki nilai kebaharuan dan nilai tambah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di daerah. Inovasi semestinya dikembangkan dengan melihat sejauh mana manfaatnya dirasakan oleh masyarakat,” ungkap Yusharto.

Yusharto melanjutkan, saat melaporkan inovasi pada Kemendagri melalui aplikasi Indeks Inovasi Daerah (IID) yang diinisiasi BSKDN, dia menyarankan agar Pemprov Papua Tengah juga memperhatikan tingkat kematangan inovasi yang dilaporkan karena hal itu sangat menentukan hasil pengukuran IID suatu daerah.

“Dalam pengukuran IID yang kita nilai adalah ekosistem inovasi yang ada di daerah bukan inovasi per inovasi,” tambahnya.

Dia mengingatkan Pemprov Papua Tengah tidak memelihara anggapan yang salah terkait inovasi. Misalnya anggapan bahwa inovasi adalah digitalisasi, sehingga di luar dari digitalisasi tidak bisa disebut sebagai inovasi. Anggapan yang keliru ini dapat memicu keengganan untuk berinovasi.

“Inovasi adalah bagaimana kita menyikapi permasalahan yang dihadapi daerah dapat terselesaikan dengan cara yang lebih mudah, lebih murah dan lebih cepat itulah hakikat inovasi. Inovasi bukan suatu yang mahal, digitalisasi tetapi sesuatu yang membawa banyak manfaat bagi masyarakat,” terangnya.

Sejalan dengan itu, Yusharto juga mengapresiasi Pemprov Papua Tengah yang pada 2023 sudah melaporkan inovasinya melalui aplikasi IID. Dia berharap ke depannya, kontribusi Pemprov Papua Tengah dalam pelaporan inovasi daerah dapat terus meningkat.

“Mudah-mudahan ini akan berlanjut dan mohon dukungan dari Bapak/Ibu Kepala Dinas,” jelasnya.

Sementara itu, terkait peningkatan inovasi di Papua Tengah, Yusharto mengatakan, pemprov dapat memanfaatkan proyek perubahan sebagai hasil dari pelatihan kepemimpinan yang diikuti oleh perangkat daerah untuk memperkuat ekosistem inovasi di wilayah Provinsi Papua Tengah.

“Pelatihan kepemimpinan ini yang akan menghasilkan proyek perubahan. Dari sini (proyek perubahan) inovasi akan lahir. Inovasi tersebut kemudian dapat kita catatkan sebagai inovasi milik Provinsi Papua Tengah apabila memiliki nilai kematangan yang baik,” pungkasnya.

Editor | PAPUA GROUP