JAYAPURA | PAPUA TIMES- Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), Thomas Songgonau menyampaikan selamat kepada Penjabat Gubernur Papua, Ridwan Rumasukun yang resmi dilantik Menteri Dalam Negeri, Selasa, 5 September 2023 di Jakarta.
Kata Thomas, terobosan pertama yang perlu dilakukan Pj Gubernur adalah mengevaluasi seluruh pimpinan Organisasi Perangakat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua. Kepala OPD yang kinerjanya buruk dan tidak mampu menjalankan tugas serta layanannya tidak maksimal kepada masyarakat harus diganti dengan pejabat baru.
“Supaya layanan kepada masyarakat baik. Salah satunya Kominfo dan beberapa OPD kita dorong supaya Pj Gubernur ganti kepala dinasnya,”tegas Thomas dalam keterangan pers, Selasa malam (5/09/2023) di Jayapura.
Ia menekankan penempatan pejabat di Pemprov Papua selain berdasarkan jenjang karir, juga harus memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat dengan mengakomodir putra-putri asli Papua.
OPD seperti Kominfo dan beberapa OPD yang pejabatnya telah bertahun-tahun menjabat harus dievaluasi agar pembinaan karir ASN serta penyegaran di OPD. ”Khusus Kominfo dan beberapa OPD sudah ada catatan khusus. Kalau tidak diganti, maka kita akan gunakan kewenangan di dewan pada pembahasan APBD Induk 2024. Kita coret anggaran Kominfo yang diajukan,”tegasnya.
Thomas menyoroti pengelolaan anggaran Dinas Kominfo tahun 2023 yang cukup besar namun untuk membuat video pembangunan era Gubernur Lukas Enembe dan Klemen Tinal saja tidak mampu. Disebutkan pada APBD Perubahan 2023, dinas tersebut kurang lebih mendapat anggaran Rp 23 milyar, dana sebesar ini harus dikawal dan diawasi.
“Dinas Kominfo jangan jadikan videotron sebagai proyek. Dimana, videotron dibangun setelah itu hibah ke kabupaten/kota. Padahal, videotron tersebut dapat menjadi sarana sosialisasi program dan kegiatannya dipantau secara realtime oleh masyarakat kapan saja. Tapi faktanya sampai hari ini masih jauh dari apa yang diharapkan.”
“Saya minta kinerja kepala dinas Kominfo dan OPD lainnya harus diganti, karena hasil pembangunan yang dikerjakan di lima wilayah adat oleh mantan Gubernur Papua Lukas Enembe kurang dipublikasikan dengan baik,”tandasnya.
Anggota DPRP dari Partai Demokrat itu juga menyatakan pemberdayaan dan kerjasama dengan media-media lokal Papua harus diakomodir pada APBD-P 2023 untuk mempublikasikan program-program pembangunan dengan baik.
Sebelumnya, Forum Pemimpin Redaksi Media Orang Asli Papua (FPRM-OAP) mendukung DPR Papua agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua segera melakukan pergantian pejabat di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Provinsi Papua.
Ketua FPRM-OAP, Simon Baab, menegaskan sejak Pemprov Papua melakukan perampingan OPD tahun 2020 lalu, Biro Humas dan Protokoler Setda Papua dileburkan kedalam Dinas Kominfo Papua, saat itulah, peran dan kerjasama dengan pers tidak maksimal.
“Teman-teman pemimpin media asli Papua melaporkan tagihan-tagihan media mereka dikembalikan, tanpa alasan yang jelas. Padahal dinas ini kelola dana milliar rupiah. Kita ke kantor Kominfo tidak diterima, pejabatnya mungkin alergi dengan wartawan OAP. Kenapa Kadis Kominfo kembalikan tagihan media anak-anak asli Papua? Itu jadi pertanyaan,”kritik Simon.
Editor | TIM
