JAYAPURA | PAPUA TIMES- Forum Pemimpin Redaksi Media Orang Asli Papua (FPRM-OAP) mendukung DPR Papua (DPRP) agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua segera melakukan pergantian pejabat di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Provinsi Papua.
Dukungan itu disampaikan Ketua FPRM-OAP, Simon Baab, di Jayapura, mengamini desakan Anggota DPR Papua, agar dilakukan pergantian Kepala Dinas Kominfo Papua.
Ia menegaskan sejak Pemprov Papua melakukan perampingan OPD tahun 2020 lalu, Biro Humas dan Protokoler Setda Papua dileburkan kedalam Dinas Kominfo Papua, saat itulah, peran dan kerjasama dengan pers tidak maksimal.
Terbukti dengan sosialisasi kebijakan dan implementasi pembangunan yang dilakukan Pemprov sangat minim. Hanya satu dua media yang diakomodir kerjasama, kalau diakumulasi dalam beberapa tahun terakhir mencapai ratusan bahkan milliar rupiah.
Sebaliknya,kata Simon,media-media OAP yang selama ini menjadi ujung tombak menginformasikan kebijakan pembangunan Pemprov Papua sama sekali tidak digubris dengan alasan yang tidak jelas. Padahal, dinas ini mengelola anggaran milliaran rupiah.
“Teman-teman pemimpin media asli Papua melaporkan tagihan-tagihan media mereka dikembalikan, tanpa alasan yang jelas. Padahal dinas ini kelola dana milliar rupiah. Kita ke kantor Kominfo tidak diterima, pejabatnya mungkin alergi dengan wartawan OAP. Kenapa Kadis Kominfo kembalikan tagihan media anak-anak asli Papua? Itu jadi pertanyaan,”kritik Simon.
Simon bilang saat Biro Humas dan Protokol Pemprov Papua dipimpin OAP, hubungan dan kerjasama dengan media-media OAP berjalan baik.
“Tapi sekarang, Kominfo kerjanya kelola medsos. Bikin Podcast pengadaan alat-alatnya, kemudian pengadaan videotron. Kelihatan sekali lebih berorientasi proyek,”tambahnya.
“Dana Otsus trilliunan yang dikirim Jakarta untuk Papua tujuannya untuk berdayakan OAP. Terus kerjasama media di Kominfo itu ada media OAP kah. Jangan bicara Affirmasi Otsus, kalau implementasinya nol besar,”tandas pria yang puluhan tahun menekuni dunia jurnalistik itu.
Sementara itu, dalam Laporan Komisi IV DPR Papua pada pembahasan Rancanangan Peraturan Daerah Provinsi (Raperdasi) tentang Perubahan APBD Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023, menyebutkan bahwa dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 bahwa mengalami perubahan dengan adanya penambahan dana sebesar Rp 2.397.462.763.864. Dari sebelumnya hanya sebesar Rp 3.517.754.004.800 menjadi Rp 5 trilliun lebih.
Dari jumlah tersebut yang dialokasikan untuk lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Mitra Komisi IV adalah sebesar Rp.1.020.611.540.141 atau mengalami penambahan sebesar Rp.203.644.520.746,- dari sebelumnya hanya Rp.816.967.019.395.
Prosentase alokasi anggaran untuk bidang infrastruktur dan sumber daya mineral mitra komisi IV adalah 17,25% dari total Perubahan APBD tersebut.
Dari 17,25% atau sebesar lebih dari Rp 1,02 triliun teralokasi kepada mitra komisi IV, didominasi oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR PKP) sebesar 84.10 % atau lebih dari Rp 858,2 milyard.
Kemudian Dinas perhubungan sebesar 5,11%,
Dinas ESDM dialokasikan sebesar 4,93 %,
Dinas PMK OAP sebesar 3,53 %
Dinas Kominfo 2,34 % atau sekitar Rp 23,8 milliar.
Hingga berita ini di terbitkan, belum ada pejabat Kominfo Papua yang memberikan keterangan resmi terkait desakan Anggota DPR Papua dan dukungan Pemred OAP agar dilakukan pergantian pimpinan di instansi tersebut.
Sebelumnya, Anggota DPRP Thomas Sandegau mendesak Pemprov Papua untuk mengganti Kadis Kominfo.
Protes terhadap Kominfo juga disampaikan pimpinan dan sejumlah anggota DPRP saat Rapat Paripurna pekan lalu. Diantaranya, Wakil Ketua DPRP, Yunus Wonda, Nioluen Kotouki dari Fraksi Gabungan Keadilan Nurani dan Sinut Busup, Ketua Fraksi PAN DPR Papua.
Mereka menilai Dinas Kominfo Provinsi Papua tidak becus dalam melakukan pekerjaannya untuk membuat video hasil pembangunan Lukas Enembe selama 10 tahun pemimpin Papua.
Penasehat Fraksi Demokrat DPR Papua, Yunus Wonda juga sangat kecewa dengan video yang ditampilkan. Menurutnya, Ini kegagalan dari Dinas Kominfo Papua yang tidak bisa membuat satu rekaman yang baik, mereka kerjanya main-main. Ini menjadi catatan bagi pihak eksekutif.
Kata Yunus, semua Kepala OPD, maupun Plh Sekda ada karena gubernur Lukas Enembe. “Kami sangat kecewa dengan Kepala Dinas Kominfo Papua sangat tidak produktif dalam bekerja,” tegasnya.
Editor | TIM
