Benyamin Gurik Respon KSP Moeldoko, OAP Bukan Teroris

JAYAPURA | PAPUA TIMES- Para Menteri di Jakarta silih berganti mengeluarkan pernyataan terkait Gubernur Papua Lukas Enembe. Dari Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD kemudian Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan terbaru pernyataan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko.

Moeldoko kepada media Jakarta mengatakan ada kemungkinan pengerahan TNI untuk merespons unjuk rasa warga yang melindungi Gubernur Papua Lukas Enembe.

SIAPA CALON GUBERNUR PAPUA 2024-2029,PILIHAN ANDA?

View Results

Loading ... Loading ...

Merespon pernyataan mantan Panglima TNI itu, Tokoh Pemuda Papua, Benyamin Gurik memberikan jawaban menohok. Kata Benyamin, tokoh-tokoh Orang Asli Papua (OAP) yang saat ini menjabat di Papua bukan penjahat. Sehingga tidak perlu mengerahkan pasukan TNI.

Ia mengatakan tuduhan-tudahan kepada Gubernur Papua seolah-olah yang bersangkutan adalah teroris dan koruptor.

“Mantan Panglima TNI (Moeldoko-red) kembali membuat statement untuk pengerahan TNI dalam kasus Lukas Enembe, Kami bukan teroris sehingga harus pengerahan pasukan bersenjata,”tekan Gurik saat jumpa pers, Jumat siang (30/9/2022) di Jayapura.

Bung BG (panggilan akrabnya) menyatakan bahwa berbagai istitusi negara telah membentuk opini serta melakukan pembunuhan karakter terhadap Gubernur Papua.
Ia meminta tokoh-tokoh Nasional di Jakarta untuk hentikan membangun opini dan pembunuhan karakter terhadap pejabat Papua.

“Kami punya bukti, mantan Gubernur Papua Barnabas Suebu ditangkap KPK dan dihukum 7 tahun, baru dua bulan yang lalu bebas, padahal beliau tidak bersalah. Kasus Lukas Enembe ini bukan pertama kali, sudah beberapa kali usaha kriminalisasi secara sengaja dilakukan oleh KPK,”ungkap Ketua KNPI Papua itu.

Benyamin Gurik menjelaskan bahwa dugaan dana gratifikasi senilai Rp 1 Miliar yang disangkakan kepada Gubernur Papua ini adalah dana pribadi sehingga semua pihak tidak perlu mencari-cari kesalahan dan mencari panggung untuk menyerang Gubernur Enembe.

“Uang yang dipakai sebagai alat bukti untuk memeriksa bapak gubernur adalah uang pribadi,” katanya.

Editor | TIM

Komentar