JAYAPURA-World Wide Fund for Nature (WWF) Indonesia merilis Provinsi Papua dengan luas 31.406.664 hektar, merupakan salah satu provinsi yang memiliki tutupan hutan alam luas dan berkontribusi aktif terhadap peningkatkan emisi CO2 disebabkan perubahan penggunaan lahan.Khususnya yang berasal dari perubahan tutupan lahan (Land Use Change).
Direktur WWF Indonesia Program Papua, Benja Victor Mambai menyebutkan Provinsi Papua saat ini menghadapi banyak tantangan dalam tata kelola hutan. Termasuk deforestasi dan degradasi hutan akibat pembalakan liar. Sehingga upaya pembangunan rendah emisi diharapkan mampu menjawab masalah tersebut.
“Komisi Daerah (KOMDA) Perubahan Iklim dan Pembangunan Berkelanjutan (PIPB) Provinsi Papua bermitra dengan WWF Indonesia, sepakat bahwa dua Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di wilayahnya akan menjadi proyek percontohan persiapan untuk pembangunan yurisdiksi rendah karbon (emisi) yakni Biak Numfor-Supiori dan Yapen”.
Program ini, lanjut Benja, bisa sekaligus memberi ruang dalam mengakomodir nilai-nilai budaya orang Papua dengan mempertimbangkan karakteristik lahan, tipe dan fungsi hutan. Selain itu, kondisi daerah aliran sungai, sosial, budaya dan ekonomi serta lembaga adat, termasuk hukum adat serta batas wilayah adat juga menjadi pertimbangan karakteristik.
Pemerintah Provinsi Papua dan WWF-Indonesia melakukan pertemuan awal membahas pengaturan kelembagaan dan intervensi strategis untuk pembangunan yurisdiksi rendah karbon guna menjalankan kesepakatan yang dicapai dalam forum para gubernur mengenai iklim (Governor Climate Forum/GCF).
GCF yang beranggotakan 38 gubernur dari berbagai negara termasuk Indonesia, Afrika, Amerika Latin dan Amerika Serikat berkomitmen menahan peningkatan emisi karbon dioksisa (CO2) yang berasal dari perubahan tutupan lahan.
Editor: HANS AL
Komentar