JAYAPURA | Peningkatan konektivitas dan pemerataan pembangunan di Provinsi Papua Pegunungan menjadi fokus pembahasan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama Komisi V DPR RI dalam Kunjungan Kerja Reses di Jayapura.
Pembahasan mencakup penanganan jalan dan jembatan, sumber daya air, penataan bangunan dan kawasan, prasarana strategis, serta pengawasan pembangunan.
Di sektor konektivitas, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Papua–Papua Pegunungan, Denny Firmansyah, menyampaikan panjang Jalan Nasional di Papua Pegunungan mencapai 594,56 km dengan tingkat kemantapan 72,49 persen.
Pada ruas Jayapura–Wamena masih terdapat jalan tanah sepanjang 47,29 km yang ditangani melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Trans-Papua dengan target selesai April 2027.
Selain itu, terdapat 43 jembatan semi permanen di ruas tersebut yang perlu penanganan. Sebanyak 15 jembatan ditangani periode TA 2025–2027, 8 jembatan direncanakan TA 2027–2028, sementara 20 jembatan permanen lainnya belum memiliki alokasi anggaran dengan estimasi kebutuhan Rp344,8 miliar.
Plt. Dirjen Prasarana Strategis, Kuswara, memaparkan rencana pembangunan Sekolah Rakyat TA 2027 di Kabupaten Jayawijaya, Lanny Jaya, Pegunungan Bintang, Yalimo, dan Tolikara.
Khusus Jayawijaya, usulan lokasi di Distrik Hubikosi masih memerlukan tindak lanjut penetapan batas kawasan hutan lindung. Rencana survei di Yahukimo akan mempertimbangkan kondisi lapangan. Sementara Nduga dan Mamberamo Tengah belum mengajukan usulan.
Di sektor sumber daya air, Plt. Direktur Bina Teknik Ditjen SDA, Dani Hamdan, melaporkan sejumlah program TA 2026, di antaranya pembangunan pengendali banjir Sungai Wouma dengan anggaran Rp8,47 miliar progres 55 persen.
Melalui Program P3-TGAI senilai Rp14 miliar, telah selesai dibangun saluran irigasi tersier baru sepanjang 18 km untuk melayani lahan pertanian seluas 1.080 hektare.
Program lain meliputi pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) di Jayawijaya sepanjang 1,2 km anggaran Rp12 miliar dan penanganan longsor akibat banjir di Distrik Asotipo anggaran Rp4,33 miliar. Pada TA 2027 direncanakan pembangunan pengendali banjir Sungai Uwe di Distrik Wouma anggaran Rp12,5 miliar.
Plt. Direktur Bina Penataan Bangunan Ditjen Cipta Karya, Kusworo Darpito, menyampaikan kebutuhan anggaran pembangunan gedung perkantoran Kawasan Pusat Pemerintahan (KPP) Papua Pegunungan diperkirakan Rp699,70 miliar dan penataan kawasannya Rp432,71 miliar, sehingga total sekitar Rp1,13 triliun.
“Perencanaan KPP mencakup pembangunan gedung perkantoran dan penataan kawasan dengan memperhatikan aspek teknis, termasuk pengamanan tebing untuk mengantisipasi risiko longsor,” jelas Kusworo.
Dari aspek pengawasan, Inspektur Jenderal Maulidya Indah Junica mengatakan Inspektorat Jenderal melakukan reviu anggaran dan audit kinerja berbasis risiko untuk memastikan kegiatan infrastruktur berjalan sesuai kaidah penganggaran.
“Pendampingan ini kami lakukan untuk memastikan seluruh tahapan kegiatan, mulai dari perencanaan hingga serah terima, berjalan sesuai ketentuan, sehingga pembangunan dapat berjalan akuntabel dan tepat sasaran,” kata Maulidya.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI sekaligus Ketua Tim Kunker Reses, Robert Rouw, menekankan percepatan pembangunan infrastruktur di Papua Pegunungan harus mempertimbangkan tantangan geografis dan tingginya biaya konstruksi.
“Pembangunan infrastruktur perlu memperhatikan tantangan geografis Papua Pegunungan agar konektivitas dan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar semakin meningkat,” ujar Robert.
Melalui koordinasi Kementerian PU, Komisi V DPR RI, Pemda, dan K/L terkait, pembangunan infrastruktur di Papua Pegunungan diharapkan memperkuat konektivitas antarwilayah, memperlancar distribusi logistik, meningkatkan produktivitas pertanian, serta mendorong pemerataan pelayanan dasar.
Editor | TIM REDAKSI | SMSI NETWORK
