JAYAPURA | PAPUA TIMES- Pemerintah Provinsi Papua bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Sosialisasi Anti Korupsi dan Survei Penilaian Integritas (SPI), Selasa pagi, 4 Juli 2023, bertempat di Hotel Horison Ultima Entrop, Jayapura.
Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Papua, Dr. M Ridwan Rumasukun,SE,MM mengatakan Sosialisasi Anti Korupsi dan Survei Penilaian Integritas (SPI) miliki hubungan erat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Sosialisasi Anti Korupsi bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya pencegahan korupsi
“Sedangkan SPI bertujuan untuk mengukur tingkat integritas dan transparansi dalam suatu lembaga.Sosialisasi anti korupsi dan survei penilaian integritas saling melengkapi dalam upaya menciptakan pemerintah provinsi Papua yang bersih transparan dan bebas korupsi,”jelas Rumasukun.
Dia mengatakan kedua upaya ini merupakan langkah konkret dalam membangun tata kelola yang baik dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah atau instansi.
“Melalui sosialisasi ini diharapkan kami bisa menyebarkan informasi, nilai-nilai dan prinsip yang berkaitan dengan pencegahan korupsi dalam berbagai sektor kehidupan dan sosialisasi anti korupsi ini juga bertujuan untuk menciptakan budaya yang menilok korupsi dan mendorong praktik-praktik yang bersih transparan dan akuntabel,”papar Ridwan.
SPI bertujuan untuk memetakan risiko korupsi, menilai pengelolaan anggaran dan mengukur efekfivitas pencegahan korupsi yang dilakukan masing-masing intansi. Semakin rendah nilai SPI menunjukkan semakin tinggi risiko korupsinya.
Ada tujuh elemen pengukuran dalam SPI yaitu transparansi, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan anggaran, integritas dalam pelaksanaan tugas, perdagangan pengaruh, pengelolaan pengadaan barang dan jasa dan sosialisasi antikorupsi.
Responden SPI terdiri dari internal yaitu pengawai di lembaga, eksternal yaitu publik penerima layanan dan ekspert yaitu kalangan ahli.
Gubernur menambahkan, penguatan tata kelola pemerintahan merupakan salah satu prioritas pembangunan dearah Papua dalam mewujudkan visi Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera yang berkeadilan.
Dimana sejak 2016 pendampingan KPK bagi Papua adalah dalam rangka upaya pencegahan korupsi terkait dengan perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, perijinan, penguatan APIP, manajemen ASN, pengelolaan pendapatan dan manajemen aset.
“Dengan demikian, kegiatan hari ini sangat penting sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran pemahaman kepada semua pihak terkait, mengenai pentingnya pencegahan dan pemberantasan korupsi.”
Gubernur mengapresiasi tim penyuluh anti korupsi dan tim direktorat monitoring kedeputian bidang pendegahan dan monitoring KPK yang giat mendampingi Pemprov Papua dalam meningkatan tata Kelola pemerintah.“Kami menyampaikan terima kasih untuk terus mendampingi Pemprov Papua,”ucapnya.
Editor | HANS BISAY
