KENYAM | PAPUA TIMES- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nduga meminta pemerintah setempat memprioritaskan pemenuhan dan pelayanan dasar masyarakatnya. Kebutuhan-kebutuhan seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kerakyatan hendaknya menjadi fokus utama dalam realisasi anggaran tahun 2021.
Ketua DPRD Nduga, Ikabus Gwijangge,SE mengatakan pelayanan kepada masyarakat Nduga harus lebih ditingkatkan, sehingga rakyat bisa merasakan dampak dari pembangunan yang sedang dilakukakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nduga.
“Kami minta Bupati dan jajaran untuk memprioritaskan program dan pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan rakyat Nduga,”ungkapnya di kantor DPRD Nduga.
IKabus juga meminta seluruh anggota dewan untuk bersatu padu dan berkoordinasi mengawasi dan mengontrol dengan ketat proses pembangunan di Nduga. Dewan telah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Nduga tahun 2021 sebesar Rp960 milliar lebih, sehingga perlu diawasi pengelolaannya supaya memenuhi kebutuhan dasar rakyat Papua di Kabupaten Nduga.
“Kami telah menetapkan APBD Nduga tahun 2021 sebesar Rp960 milliar lebih. Dewan terus mengawasi dan mengontrol realisasinya. Sehingga tujuan dari pengelolaan APBD ini harus benar-benar memenuhi kebutuhan rakyat Papua di Nduga, terutama kebutuhan dasar mereka sehingga masyarakat bisa merasakan pembangunan dan sejahtera,”bilang kader Partai Golongan Karya (Golkar) itu.
Ketua Fraksi Partai Persatuan Indonesia (Perindo) DPRD Nduga, Leri Gwijangge,mengatakan dalam beberapa waktu belakangan ini, Kabupaten Nduga mendapat berbagai tantangan dan masalah yang datang silih berganti. Oleh karenanya, dia meminta Bupati Nduga dan jajarannya mengelola APBD tahun ini sesuai program dan tepat waktu.
“Kita di Kabupaten Nduga ini hadapi masalah nya luar biasa. Tetapi kita harus membangun daerah dan masyarakat kita. Kita tidak boleh ketinggalan dengan daerah lain. Bupati dan jajarang harus kelola APBD sesuai program dan tepat waktu,”pintanya.
Leri menambahkan meski situasi keamanan dan ketertiban di Nduga belum sepenuhnya kondusif, namun kerjasama pemerintah, dewan, bersama gereja, lembaga masyarakat adat, tokoh perempuan, pemuda dan seluruh elemen masyarakat harus terus dijalin untuk mewujudkan Nduga aman sehingga proses pembangunan bisa berlangsung.
Ia juga menyinggung penanganan masyarakat Nduga yang tinggal di pengungsian, wajib mendapat perhatian khusus. Pemkab Nduga harus membangun perumahan khusus untuk mereka dengan jaminan keamanan.
“Jaminan hidup mereka lebih utama. Kami dewan bersama pemerintah harus atur bagaimana pengungsi ini dikembalikan ke Nduga dengan memberikan jaminan hidup dan pelayanan kesehatan, perumahan serta ekonomi mereka,”tegasnya.
Editor | LEPIANUS K | HANS B
