JAKARTA | Memasuki tahun ketiga pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, visi besar Asta Cita yang menaungi program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dan Sekolah Rakyat (SR) dinilai berhadapan dengan realitas struktural yang mengkhawatirkan.
Jika tidak segera dievaluasi, postur tata kelola dua tahun terakhir dikhawatirkan justru memicu keretakan institusional.
Catatan tersebut terangkum dalam policy brief bertajuk “Evaluasi Kritis Dua Tahun Pemerintahan Prabowo: Relasi Pusat-Daerah, Tata Kelola Pemerintahan dan Hubungan Luar Negeri” yang diluncurkan Institut Peradaban, Rabu (21/10/2026).
“Catatan kritis ini kami susun berdasarkan pandangan para pakar dan tokoh yang kami undang untuk memberikan evaluasi atas jalannya pemerintahan dua tahun terakhir,” kata Ketua Yayasan Institut Peradaban, Dr. Dipo Alam, M.E.A.
Salah satu isu yang disorot adalah memburuknya relasi pusat dan daerah yang berpotensi bereskalasi menjadi konflik intensitas rendah atau low intensity conflict.
“Kami ingin memberikan peringatan keras atau red alert terhadap isu ini. Jika tak segera diantisipasi, risikonya bisa sangat berbahaya,” ujar Dipo.
Menurut Institut Peradaban, tuntutan pembiayaan raksasa atas program prioritas nasional mendorong pemerintah pusat mengambil jalan pintas berupa resentralisasi kewenangan dan pemotongan anggaran daerah. Kebijakan tersebut dinilai melumpuhkan tiga level pemerintahan, mulai dari provinsi, kabupaten/kota, hingga desa.
Direktur Eksekutif Institut Peradaban, Mohammad Cholid, menyebutkan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) terjadi secara ekstrem.
“Di tingkat kabupaten, misalnya, terjadi pemangkasan alokasi TKD yang luar biasa ekstrem, turunnya lebih dari Rp200 triliun, dari sebelumnya Rp919,9 triliun pada 2025 menjadi kisaran Rp649-Rp693 triliun pada APBN 2026,” ungkap Cholid.
Pemangkasan juga menyasar dana desa. Dari total Dana Desa yang dipangkas menjadi Rp60,6 triliun, sebesar Rp40 triliun dipotong langsung oleh pusat dengan dalih pembiayaan KDMP. Akibatnya, rata-rata tiap desa hanya mengelola dana otonom kurang dari Rp300 juta per tahun.
Tekanan fiskal ekstrem tersebut dinilai dapat menjadi pemantik krisis pelayanan dasar dan gejolak sosial.
“Kita hari ini menyaksikan sejumlah negara Eropa mengalami kerusuhan akibat masyarakatnya tidak lagi mampu menahan tekanan ekonomi dan politik. Kita tidak ingin hal semacam itu terjadi di sini. Melalui policy brief ini Institut Peradaban ingin ringing the bell. Segera perbaiki, segera evaluasi,” kata Dipo.
Untuk meredam potensi krisis, Institut Peradaban mendorong lima langkah strategis Relaksasi Fiskal dan Restorasi Tata Kelola Pusat-Daerah. Menghentikan pemotongan ekstrem pada TKD dan Dana Desa serta menerapkan tata kelola kolaboratif dengan melibatkan daerah sejak perencanaan.
Pembangunan Sistem Peringatan Dini Keamanan Publik. Polri, BIN, dan lembaga terkait diminta mengaktifkan deteksi dini untuk membaca titik didih gejolak sosial di daerah dengan kapasitas fiskal terburuk.
Rasionalisasi Kabinet dan Transisi ke Fase Outcome Delivery. Presiden diminta mengevaluasi struktur kabinet yang menghambat eksekusi dengan tolok ukur hasil nyata di masyarakat, bukan sekadar serapan anggaran.
Akselerasi Efisiensi Makro dan Perluasan Hilirisasi. Tim ekonomi fokus pada pembenahan kemudahan berusaha, pemberantasan pungli, serta hilirisasi yang menyentuh manufaktur produk akhir padat karya.
Perumusan Ulang Grand Strategy Politik Luar Negeri. Indonesia perlu mendefinisikan kembali politik luar negeri bebas aktif untuk memastikan ketahanan ekonomi dan politik yang berdaulat.
Editor | M HASAN | SMSI NETWORK
