JAKARTA | Papua Selatan menjadi salah satu wilayah yang perlu diwaspadai dalam puncak Kebakaran Hutan Dan Lahan (Karhutla) September 2026, seiring masih bertahannya fenomena El Niño yang diprediksi berlanjut hingga awal 2027.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengungkapkan potensi pertumbuhan awan hujan pada periode 6–13 September 2026 masih relatif rendah di sebagian besar wilayah Indonesia, termasuk Papua Selatan.
Hal itu dipaparkan Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan dan Penanganan Puncak Karhutla Tahun 2026 di Graha Marinir Panti Perwira, Kantor Kemenko Polkam, Jakarta.
“Periode September ini masih menjadi fase kritis yang membutuhkan kesiapsiagaan bersama,”ujar Faisal dalam keterangan resminya, Selasa (8/9/2026).
Rapat yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago itu turut dihadiri jajaran menteri, pimpinan lembaga, gubernur, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Menurut BMKG, ada tiga faktor utama yang membuat fase kritis ini harus diwaspadai. Pertama, kondisi kering yang masih dominan di sebagian besar Indonesia. Kedua, tingginya potensi karhutla terutama di Sumatera dan Kalimantan. Ketiga, mulai terdeteksinya sebaran asap di sejumlah wilayah.
Selain Papua Selatan, BMKG mencatat kondisi ini sejalan dengan wilayah lain seperti Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sumatera bagian selatan, dan sebagian Sulawesi yang peluang hujan alaminya masih terbatas.
Hujan yang terjadi, kata Faisal, umumnya bersifat lokal dan belum mampu memperbaiki kondisi kekeringan secara merata.
Dampak El Niño terlihat dari semakin panjangnya hari tanpa hujan di berbagai daerah. Selain di wilayah Papua, wilayah yang masih menjadi perhatian utama pengendalian karhutla adalah Sumatera Selatan, Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.
BMKG juga mendeteksi peningkatan konsentrasi partikulat halus (PM2.5) akibat sebaran asap karhutla yang berpotensi mengganggu kualitas udara dan kesehatan masyarakat.
“Kondisi ini perlu menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan kualitas udara dan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, pengendalian sumber kebakaran harus dilakukan sedini mungkin,” tegas Faisal.
Sebagai bentuk dukungan, BMKG memperkuat layanan informasi cuaca, iklim, kualitas udara, peringatan dini, serta Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) bersama BNPB, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN, dan pihak terkait.
“OMC tidak hanya digunakan untuk mitigasi karhutla, tetapi juga mendukung pengelolaan sumber daya air dan ketahanan pangan nasional. Operasi dilaksanakan secara adaptif berdasarkan kondisi atmosfer dan kebutuhan masing-masing wilayah,” jelasnya.
Sementara itu, Menko Polkam Djamari Chaniago menegaskan penanggulangan karhutla adalah tanggung jawab bersama secara moral, profesi, dan hukum.
“Upaya pencegahan dan penanganan karhutla bukan hanya tanggung jawab kelembagaan, tetapi juga tanggung jawab moral, profesi, dan hukum yang harus dipatuhi oleh seluruh pihak,” tegas Djamari.
Kepala BNPB Suharyanto menambahkan, pemantauan hotspot dilakukan harian berdasarkan data satelit dari BMKG dan Kementerian Kehutanan.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyebut pihaknya berkaca pada kejadian 2015 agar luas karhutla tahun ini dapat ditekan semaksimal mungkin.
Editor | TIM REDAKSI | SMSI NETWORK
