BERITA UTAMA

DPR Desak Usut Tuntas Penembakan Ibu Hamil di Intan Jaya

42
×

DPR Desak Usut Tuntas Penembakan Ibu Hamil di Intan Jaya

Sebarkan artikel ini
Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion prihatin atas kematian seorang ibu hamil beserta bayi yang dikandungnya akibat konflik bersenjata.

JAKARTA | Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion meminta pemerintah melakukan investigasi menyeluruh atas tewasnya Melkiana Duwita, ibu hamil delapan bulan yang tertembak di rumahnya di Kampung Wandoga, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Kamis (2/7/2026).

“Kematian seorang ibu hamil beserta bayi yang dikandungnya akibat konflik bersenjata merupakan pelanggaran HAM. Penembakan ini harus diusut tuntas melalui investigasi independen, transparan, dan akuntabel,” ujar Mafirion dalam keterangan resmi di Jakarta.

Peristiwa terjadi di rumah orang tua korban yang lokasinya tidak jauh dari sejumlah kantor pemerintahan serta pos aparat. Satu peluru menembus dinding kayu rumah dan mengenai kepala korban. Melkiana dan bayi yang dikandungnya tidak terselamatkan.

Komando Operasi Habema membantah terlibat dan menyatakan tembakan berasal dari kelompok bersenjata.

Mafirion menegaskan pengusutan penting untuk memberikan keadilan bagi korban sekaligus mencegah impunitas. “Setiap warga negara berhak hidup dan memperoleh rasa aman. Negara tidak boleh membiarkan hilangnya nyawa warga sipil berlalu tanpa kepastian hukum,” katanya.

Ia menilai konflik berkepanjangan di Papua menimbulkan penderitaan bagi warga sipil, termasuk kehilangan akses pendidikan, layanan kesehatan, dan mata pencaharian. “Yang paling dirugikan adalah masyarakat sipil yang hidup dalam bayang-bayang kekerasan. Konflik ini harus diakhiri lewat dialog, penegakan hukum, perlindungan HAM, dan kesejahteraan,” ujarnya.

Politikus PKB itu menyoroti kerentanan perempuan dalam konflik bersenjata. Ia meminta pemerintah memperkuat perlindungan warga sipil dengan meningkatkan pengamanan permukiman, memastikan layanan kesehatan dan bantuan kemanusiaan tetap berjalan.

“Perlindungan HAM harus jadi prinsip utama penanganan konflik di Papua,” kata Mafirion.

Editor | MUHAMAD HASAN | PAPUA GROUP

Comment

error: COPYRIGHT © PAPUA TIMES 2023 | KARYA JURNALISTIK DILINDUNGI UNDANG-UNDANG