JAKARTA | Anggota DPR-RI Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Barat Daya, Robert Joppy Kardinal menyoroti skala operasional tambang bawah tanah PT Freeport Indonesia yang menurutnya berdampak pada kerusakan ekosistem pesisir dan mata pencaharian nelayan di Kabupaten Mimika, Papua Tengah.
Hal itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IV DPR RI dengan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Tengah (DPRPT) dan perwakilan masyarakat Kabupaten Mimika, di Senayan, Jakarta.
“Underground sekarang ini sudah hampir 2.000 meter di bawah tanah. Keluar tanahnya itu 240.000. Bisa kita bayangkan 240.000 tanah itu kan tidak semua diambil untuk kelola, diambil tembaga dan masnya itu. Sebagian besar itu dibuang ke sungai,” ujar Robert.
Politisi Fraksi Partai Golkar ini menyebut material tersebut dibuang melalui sungai sepanjang 23-25 kilometer dari gunung hingga ke pantai. Robert menuturkan sejumlah komoditas khas Mimika seperti kepiting bakau dan labi-labi (kura-kura air tawar) turut terdampak akibat kerusakan ekosistem mangrove.
Dalam paparan yang disampaikan DPR Papua Tengah dan perwakilan masyarakat pada RDPU tersebut, area pengendapan tailing ModADA (Modified Ajkwa Deposition Area) disebutkan mencapai 23.000 hektare, dengan ketinggian endapan sekitar 10 meter lebih tinggi dari permukaan Kota Timika.
Masyarakat mengadukan berbagai keresahan, mulai dari pendangkalan sungai dan wilayah pesisir, kerusakan hutan mangrove, menyusutnya sumber pangan lokal (sagu, ikan, dan kepiting), hingga terganggunya akses transportasi nelayan setempat.
Sejumlah dampak turut dipaparkan, di antaranya perubahan aliran Sungai Yamaima dan Aikwa yang menyebabkan jalur migrasi ikan terganggu dan hutan sagu hilang, perubahan kualitas air sumur warga di Otakwa, kematian massal ikan pada 2020, serta gangguan kesehatan kulit pada anak-anak dan masyarakat adat di sejumlah kampung terdampak.
Robert turut menyoroti kesenjangan antara nelayan tradisional Papua dan kapal-kapal besar dari luar daerah yang menangkap ikan di perairan Laut Arafura hingga Fakfak dan Sorong.
“Tetapi hasilnya orang Papua tidak melihat. Tidak mungkin mereka, nelayan tradisional ini, berlawanan dengan nelayan-nelayan yang datang dari Pulau Jawa ke sana, dengan kapal-kapalnya besar itu,” katanya.
Kardinal mendorong agar Komisi IV membentuk tim kunjungan langsung ke lapangan untuk memastikan temuan sebelum menyusun rekomendasi ke komisi-komisi lain sesuai kewenangan masing-masing.
“Saya kira yang adil kita semua ini, kita sepakat, kita bentuk tim, kita turun, kita fokus pada kewenangan Komisi 4 dengan mitranya saja. Apa yang kita temukan di lapangan, masalah kesehatan, nanti kita merekomendasikan ke Komisi IV. Masalah tambang, nanti kita rekomendasikan ke Komisi XII. Masalah infrastruktur, nanti kita rekomendasikan kepada Komisi V,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI Sonny T. Danaparamita menilai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) soal dugaan dampak tailing PT Freeport Indonesia terhadap masyarakat Mimika sudah dua kali digelar tanpa hasil konkret selain kunjungan, dan mendesak agar kali ini menghasilkan rekomendasi resmi ke kementerian teknis terkait.
“Tidak elok kalau sudah sampai disini dua kali, nanti hasilnya cuma kunjungan. Menurut saya tidak ada progresivitas,” ujarnya dalam RDPU Komisi IV DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Panggah Susanto bersama Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Tengah (DPRPT) dan perwakilan masyarakat Kabupaten Mimika, di Senayan, Jakarta.
Dalam paparannya, perwakilan masyarakat menyampaikan sejumlah dampak yang dialami warga di 23 kampung pada tiga distrik terdampak, yakni Agimuga, Jita, dan Mimika Timur Jauh.
Di antaranya, pendangkalan Sungai Yamaima yang menjadi jalur transportasi utama warga, kerusakan pulau-pulau yang dianggap keramat oleh masyarakat adat, krisis air bersih, hingga gangguan kesehatan pada anak-anak di Kampung Oyotya. Masyarakat juga melaporkan kapal perintis yang sempat beroperasi pada 2025 kini terhenti akibat pendangkalan alur menuju Dermaga Sipu-Sipu, Distrik Jita.
Sonny mendorong agar Komisi IV DPR RI tidak berfokus mencari pihak yang harus bertanggung jawab, melainkan segera merumuskan rekomendasi konkret sesuai kewenangan kementerian teknis masing-masing.
“Kalau bicara ada sungai yang rusak, saya kira Komisi IV bisa merekomendasikan kepada Kementerian Kehutanan untuk segera melakukan pembenahan. Kalau terkait sagu yang hilang, ini soal ketahanan pangan, Komisi IV bisa merekomendasikan untuk mencari solusinya kepada Menteri Pertanian. Kalau soal laut yang sekarang menjadikan transportasi utama karena sungai sudah tidak bisa dilewati, karena pelabuhan juga sudah tidak ada, saya kira Komisi IV bisa merekomendasikan kepada Kementerian KKP untuk segera membangun yang dibutuhkan oleh masyarakat,” katanya.
Ia turut menyoroti realisasi kesepakatan sebelumnya pada 2023 yang menurutnya baru menghasilkan satu poin konkret, yakni pembangunan rumah singgah, sementara sejumlah tuntutan lain termasuk pembangunan smelter di Timika belum terealisasi.
Sonny meminta agar hasil RDPU kali ini tidak berhenti sebagai catatan rapat semata, melainkan menjadi rekomendasi resmi Komisi IV kepada kementerian-kementerian terkait.
“Saya kira perlu ada kesimpulan atau paling tidak catatan rapat, yang itu nanti secara internal kita pastikan beberapa hal itu bisa direkomendasikan baik kepada KKP, baik kepada Kementerian Pertanian, baik kepada Kementerian Kehutanan,” pungkasnya.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Panggah Susanto menegaskan bahwa persoalan lingkungan dan kehidupan masyarakat di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.
Isu krusial yang diduga berkaitan erat dengan dampak tailing PT Freeport Indonesia tersebut membutuhkan kepastian hukum dan langkah nyata agar masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas ekonomi secara layak.
“Masyarakat membutuhkan kepastian. Persoalan ini menyangkut hajat hidup orang banyak dan kelestarian lingkungan, sehingga tidak boleh dibiarkan tanpa adanya penyelesaian yang jelas,” ujar Legislator Dapil Jawa Tengah V ini
“Komisi IV akan membentuk tim untuk melakukan peninjauan langsung ke lapangan (Mimika). Nantinya, tim ini akan menyusun rekomendasi komprehensif yang akan kita sampaikan kepada pihak-pihak terkait agar segera ditindaklanjuti,” pungkas Panggah.
Editor | MUHAMAD HASAN | PAPUA GROUP
Comment