Gubernur Waterpauw Apresiasi BPKP

MANOKWARI | PAPUA TIMES- Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Papua Barat, Paulus Waterpauw, mengapresiasi peran dan fungsi BPKP dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan di Provinsi Papua Barat.

“Sebagai APIP, saya minta BPKP terus melakukan pengawalan atas program-program strategis yang ada di Pemerintah Provinsi Papua Barat” ujar Paulus Waterpauw disela-sela pertemuan dengan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat dan tim, pekan kemarin di Mansinam Beach Hotel Manokwari.

SIAPA CALON GUBERNUR PAPUA 2024-2029, PILIHAN ANDA
  • Add your answer
Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi Papua Barat akan memberikan bantuan dana hibah kepada KPU dan Bawaslu guna mendukung penyelenggaraan Pilkada tahun 2024 berjalan dengan lancar. Dana hibah tersebut akan dianggarkan di tahun 2023 dan 2024.

“Pada prinsipnya kami selalu mendukung pelaksanaan Pemilu dan Pilkada, hanya saja kami perlu rasionalitas dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Saya berterima kasih kepada BPKP yang selama ini telah membantu memberikan pendampingan kepada kami” tambah Gubernur Waterpauw.


Pada pertemuan tersebut juga dibahas rencana pemberian dana hibah dari Pemerintah Provinsi Papua Barat kepada KPU Provinsi Papua Barat dan Bawaslu Provinsi Papua Barat untuk pelaksanaan Pilkada tahun 2024,

Plt. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat, Lepot Setyanto, dalam kesempatan tersebut memperkenalkan diri sebagai pejabat baru dan mengatakan bahwa siap membantu dan bekerja sama dalam peningkatan tata kelola pemerintahan, pengawasan keuangan dan pembangunan di Provinsi Papua Barat.

Lepot juga menyampaikan bahwa Pemerinah Provinsi Papua Barat berkewajiban untuk mengalokasikan dana hibah untuk pelaksanaan Pilkada tahun 2024 kepada KPUD dan Bawaslu Provinsi Papua Barat. Dirinya menambahkan adanya hibah dari pemerintah daerah memiliki risiko-risiko akuntabilitas yang perlu dilakukan mitigasi sejak awal.

Selain mengenai kesiapan BPKP membantu Pemerintah Provinsi Papua Barat, Lepot juga menyampaikan bahwa BPKP sedang melakukan evaluasi perencanaan dan penganggaran (evran) pada seluruh pemerintah daerah termasuk pada Pemerintah Provinsi Papua Barat.


Dijelaskan Lepot, pelaksanaan evran akan fokus pada lima sektor yaitu pengentasan kemiskinan, percepatan penurunan stunting, pemberdayaan UMKM, peningkatan daya saing pariwisata, dan peningkatan ketahanan pangan.

Turut hadir pada acara tersebut, Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat, Jacob Fonataba, Plt. Kepala BPKAD Provinsi Papua Barat, Agus Nurrodi,Korwas Bidang APD Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Fajar Nurfirmansyah, Korwas Bidang IPP Fahmi Atvidyan, Auditor Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat I Putu Alit Putrawan dan Reynaldi Ahmad Yusuf.

Editor | TIM