NABIRE | PAPUA TIMES- Penjabat Gubernur Papua Tengah, Dr. Ribka Haluk,S.Sos,MM mengatakan pembangunan pusat kantor pemerintah Provinsi Papua Tengah berbasis smart and green city.
Konsep smart city ini merupakan upaya inovatif untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan komunitas setempat serta yang terpenting adalah kepedulian terhadap pelestarian lingkungan.
“Kami memiliki desain untuk pembangunan kantor lokasi wilayah perkantoran Provinsi Papua Tengah dengan pengembang kotanya berbasis green smart city, jadi kawasan hijau yang kami kembangkan di lokasi ini,”ungkap Ribka, di Nabire.
Ia mengatakan proses pembangunan pusat pemerintahan di daerah itu telah dilakukan. Tahapannya antara lain, penyiapan kawasan pusat pemerintahan dan pengadaan lahan atau tanah untuk pembangunan.
Ribka optimis tahapan ini berjalan lancar dan mendapat dukungan dari masyarakat Papua Tengah, sehingga pelaksanaan pembangunan kawasan pusat pemerintahan bisa terealisasi.
Tahapan lain yang juga sudah dilakukan adalah manajemen ASN dan pembentukan perangkat daerah; dasar hukum APBD Provinsi Papua Tengah; pengalihan personil, pembiayaan sarana, prasarana, dan dokumen dari Provinsi Papua (Induk) ke Provinsi Papua Tengah; penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan sementara; serta pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah, Kamis 27 Juli 2023 secara resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Papua Tengah tentang Penetapan Lokasi (Penlok) Pengadaan lahan Kantor Pusat Pemerintahan kepada Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua.
Penyerahan SK berlangsung di di Hotel Suny Garden Like Sentani, Kabupaten Jayapura, oleh Plh. Sekda Provinsi Papua Tengah, Anwar Harun Damanik, SSTP, MM kepada Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPPN Provinsi Papua, Dr. Roy Eduard Fabian Wayoi, S. Sos, M.MT.
Dengan penyerahan dokumen-dokumen Penlok pengadaan ini, maka proses selanjunya Kanwil BPN Papua akan ke Nabire untuk melakukan identifikasi lahan.
Sebelumnya, Wakil Presiden Ma’ruf Amin meletakkan batu pertama penetapan lokasi pusat pemerintahan Provinsi Papua Tengah di Kabupaten Nabire, pada Kamis, 13 Juli 2023. Peletakan ini dilakukan setelah delapan bulan Kabupaten Nabire resmi menjadi Ibu Kota Provinsi Papua Tengah.
Wapres menyebutkan salah satu bentuk kehadiran negara bagi masyarakatnya dapat dilihat dari ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan. Hal tersebut tidak terkecuali diimplementasikan di Provinsi Papua Tengah.
“Ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran merupakan salah satu simbol kehadiran negara untuk menjalankan fungsi pelayanan publik, kemasyarakatan, dan pembangunan,” ujar Wapres
Menurut Wapres, adanya pembangunan kawasan sentra perkantoran pemerintahan yang baru dapat dicapai melalui semangat kebersamaan yang kuat bagi para pemangku kepentingan.
“Kebersamaan yang terjalin kiranya makin memperkukuh fondasi kerja untuk segera merampungkan perencanaan dan pembangunan kawasan sentra perkantoran pemerintahan baru yang bernuansa kearifan lokal, etnik, dan hijau,” terangnya.
Provinsi Papua Tengah ditetapkan sebagai salah satu provinsi baru berdasarkan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022. Keberadaan provinsi bertujuan mendukung tercapainya percepatan pembangunan kesejahteraan bagi masyarakat Papua dengan Ibu Kota di Kabupaten Nabire.
Editor | HANS B | LAMBERT P
