JAKARTA | Komisi III DPR RI meminta Kapolri beserta jajaran menerapkan pasal makar terhadap tersangka kasus penyadapan, akses ilegal (illegal access), dan penghilangan data elektronik.
Komisi III menilai tindakan tersebut merupakan perbuatan makar sehingga perlu ditangani secara serius melalui penegakan hukum yang profesional, transparan, dan akuntabel.
Penegasan itu menjadi salah satu kesimpulan Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto dalam Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
“Komisi III DPR RI menegaskan bahwa tindak pidana penyadapan atau illegal access dan atau penghilangan data elektronik yang dilakukan oleh para tersangka merupakan tindakan makar. Oleh karena itu, Komisi III DPR RI meminta Kapolri beserta jajaran agar para tersangka dikenakan pasal makar dan terus mengusut kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain,” ujar Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman.
Habiburokhman mengapresiasi langkah tegas Kapolri beserta jajaran dalam mengungkap tindak pidana tersebut. Namun, Komisi III menegaskan penanganan perkara tidak berhenti pada pengungkapan tersangka, melainkan juga mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain.
Legislator Fraksi Partai Gerindra itu juga menekankan penanganan perkara harus dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel agar seluruh proses penegakan hukum berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Anggota Komisi III DPR RI, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, mendorong Polri membuka secara transparan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia dan ke mana informasi yang diperoleh para tersangka dialirkan.
“Saya ingin bertanya secara tegas, hasil sadapan itu larinya ke mana? Apakah informasi tersebut hanya berhenti di tangan para tersangka, atau diberikan kepada kelompok politik maupun orang-orang tertentu di republik ini? Atau justru dikirim ke luar negeri? Siapa saja yang menikmati dan menggunakan data hasil sadapan tersebut?” kata Habib Aboe.
Politisi Fraksi PKS ini juga mengapresiasi keberanian Kapolri mengungkap dan menangkap para tersangka. Ia menilai langkah tersebut merupakan bagian dari semangat Bhayangkara yang harus didukung, seraya mengingatkan pengungkapan perkara harus dilanjutkan hingga seluruh jaringan dan aktor di belakangnya terungkap.
“Saya mengapresiasi keberanian Kapolri mengungkap dan menangkap para pelaku. Ini semangat Bhayangkara yang patut kita dukung. Tetapi jangan berhenti pada pelaku yang sudah ditangkap. Bongkar sampai ke akar-akarnya, telusuri siapa yang mengendalikan, apa motifnya, dan siapa yang mendapatkan manfaat dari informasi tersebut,” tegasnya.
Menurut Habib Aboe, penyadapan ilegal terhadap kepala negara merupakan ancaman serius terhadap keamanan nasional dan stabilitas pemerintahan. Karena itu, tidak boleh ada ruang bagi pihak mana pun untuk secara melawan hukum mengintervensi, memata-matai, atau mengendalikan informasi strategis milik Presiden dan negara.
Menutup pernyataannya, Habib Aboe mengingatkan Kapolri dan seluruh jajaran kepolisian agar memegang teguh nilai Satya Haprabu, yakni kesetiaan kepada pimpinan yang sah, konstitusi, dan kedaulatan negara.
“Jangan pernah ragu dan jangan gentar menghadapi tekanan dari pihak mana pun. Pastikan proses hukum berjalan secara transparan, profesional, dan tanpa pandang bulu. Marwah kepala negara serta kedaulatan hukum Republik Indonesia harus berdiri tegak,” pungkasnya.
Habib Aboe menegaskan, Komisi III DPR RI akan mengawal langkah Polri dalam menuntaskan perkara tersebut demi tegaknya hukum dan keadilan di Indonesia.
Editor | TIM REDAKSI | SMSI NETWORK
Comment