JAKARTA | Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, menjelaskan sosok berinisial TK yang disebut Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto dalam pengembangan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Sosok tersebut merupakan perwira tinggi Polri berpangkat Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol).
Sebelumnya, Kapolri mengungkap dugaan keterlibatan Brigjen Pol. TK dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026). Dalam pemaparannya, Kapolri menyebut tersangka Irjen Pol. Ahrie Sonta diduga tidak hanya meneruskan perintah penyadapan kepada operator, tetapi juga memerintahkan Brigjen Pol. TK untuk melakukan pengawasan atau surveillance.
“Keempat, AS, yang menjabat sebagai Plt. Kabagmon pada 7 Oktober 2025 sampai dengan 1 Oktober 2026, diduga menerima perintah dari Jenderal LSP, kemudian meneruskan perintah kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik, kemudian melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan TK untuk melakukan surveillance,” ungkap Suyudi.
Menanggapi hal tersebut, Johnny menyampaikan yang bersangkutan saat ini tengah menjalani pemeriksaan oleh Biro Wabprof Divisi Propam Polri terkait dugaan pelanggaran profesi. Selain itu,
keterangannya juga didalami dalam proses penyidikan dugaan tindak pidana yang melibatkan empat tersangka sebelumnya.
“Yang bersangkutan saat ini sedang menjalani pemeriksaan oleh Biro Wabprof Divisi Propam Polri. Keterangannya juga didalami dalam proses penyidikan untuk mengungkap secara utuh peran masing-
masing pihak dalam perkara ini,” ujar Johnny di Jakarta.
Johnny menegaskan proses pemeriksaan internal dan penyidikan pidana terus berjalan untuk memastikan seluruh fakta dan keterlibatan pihak-pihak terkait dapat terungkap secara menyeluruh.
“Sekaligus kami tegaskan bahwa sosok berinisial TK yang disebut dalam perkara ini merupakan seorang perwira tinggi Polri berpangkat bintang satu atau Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol),” tutup Johnny.
25 Perwira Tinggi Dimutasi
Sementara itu, mutasi dan rotasi di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia terus berlanjut. Sebanyak 25 perwira tinggi (Pati) dan perwira menengah (Pamen) pekan ini dimutasi sebagai bagian dari penyegaran organisasi dan penguatan pelaksanaan tugas kepolisian.
Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2515/XI/KEP./2026 tertanggal 9 November 2026.
Dalam mutasi kali ini, sejumlah jabatan strategis di lingkungan Mabes Polri mengalami perubahan, di antaranya pada Bareskrim Polri, Densus 88 Antiteror Polri, dan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri.
Dua perwira tinggi berpangkat Komisaris Jenderal Polisi, yakni Komjen Pol. Drs. Syahardiantono, M.Si. dan Komjen Pol. Yuda Gustawan, S.I.K., S.H., M.H., mendapat penugasan baru sebagai Analis
Kebijakan Utama di Lemdiklat Polri. Syahardiantono ditempatkan pada bidang Jianbang, sedangkan Yuda Gustawan pada bidang Gadikwa.
Pada jajaran Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Moh. Irhamni, S.I.K., M.H., M.Han. yang sebelumnya menjabat Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri diangkat sebagai Penyidik Tindak Pidana Utama Tingkat II Bareskrim Polri. Posisi tersebut selanjutnya diisi oleh Kombes Pol. Dr. Bismo Teguh Prakoso, S.H., S.I.K., M.H. yang sebelumnya menjabat Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya.
Selain itu, Kombes Pol. Yuyan Priatmaja, S.I.K., M.H. yang sebelumnya bertugas sebagai Pamen Bareskrim Polri dengan penugasan pada BNN diangkat sebagai Kepala Subdirektorat I Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri.
Sementara pada lingkungan Densus 88 Antiteror Polri, Kombes Pol. Fachrul Sugiarto, S.I.K. mendapat penugasan sebagai Dosen Kepolisian Madya Tingkat II Akpol Lemdiklat Polri. Jabatan Kepala Subdirektorat Monitoring Direktorat Intelijen Densus 88 Antiteror Polri selanjutnya diemban oleh Kombes Pol. Ervindo Maulana, S.E., M.M.
Mutasi juga mencakup penempatan sejumlah personel pada jabatan baru di berbagai Polda, antara lain Polda Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Papua, Papua Tengah, Papua Barat, Papua Barat Daya, Sulawesi Barat, dan Maluku.
Kadiv Humas Polri, Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, mengatakan mutasi merupakan bagian dari dinamika organisasi dan pembinaan karier personel yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi serta prinsip meritokrasi.
“Mutasi jabatan merupakan bagian dari pembinaan karier dan penyegaran organisasi. Penempatan personel dilakukan dengan mempertimbangkan meritokrasi, kompetensi, kapabilitas, dan integritas agar setiap pejabat yang diberikan amanah mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional serta mendukung peningkatan kinerja organisasi,” ujar Johnny.
Ia juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada para pejabat sebelumnya atas dedikasi, pengabdian, serta sumbangsih yang telah diberikan selama menjalankan tugas. Kepada para pejabat yang mendapat penugasan baru, ia berharap agar segera beradaptasi dengan lingkungan kerja dan tanggung jawab masing-masing.
“Kami ucapkan terima kasih kepada para pejabat sebelumnya atas dedikasi yang telah diberikan kepada institusi Polri. Kepada pejabat yang mendapat amanah baru, diharapkan segera menyesuaikan diri, memperkuat soliditas, sehingga pelaksanaan tugas kepolisian dapat semakin optimal,” tutupnya.
Melalui mutasi tersebut, Polri diharapkan semakin memperkuat kinerja organisasi dan meningkatkan profesionalisme personel dalam memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat.
Editor | M HASAN | SMSI Network
Comment