BANDUNG | Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menekankan pentingnya pendekatan geokultural, multiaktor, dan kodeterminatif dalam mewujudkan pembangunan Papua yang damai, bermartabat, dan berkelanjutan.
Menurutnya, pembangunan di Tanah Papua harus memperhatikan karakteristik sosial budaya, kondisi geografis, serta kebutuhan masyarakat agar kebijakan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata.
Hal tersebut disampaikan Ribka saat menghadiri Seminar Nasional Perwira Siswa (Pasis) Pendidikan Reguler (Dikreg) LXVIII Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) bertema “Pendekatan Geokultural, Multiaktor, dan Kodeterminatif dalam Mewujudkan Pembangunan Papua yang Damai, Bermartabat, dan Berkelanjutan” di Gedung Seskoad, Bandung, Jawa Barat.
Dalam kesempatan itu, ia menegaskan perdamaian merupakan harapan utama masyarakat Papua. “Masyarakat Papua menginginkan ada perdamaian,” ujarnya.
Ribka menjelaskan, pendekatan geokultural menjadi penting karena Papua memiliki keragaman suku, bahasa, adat istiadat, dan struktur sosial yang perlu dipahami dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Pemahaman terhadap karakteristik masyarakat setempat menjadi kunci agar kebijakan dan program pembangunan dapat diterima dan menjawab kebutuhan warga. Selain keragaman sosial budaya, kondisi geografis Papua juga membutuhkan pola pembangunan yang disesuaikan dengan karakteristik setiap wilayah.
Daerah pegunungan, pesisir, kepulauan, perkotaan, hingga perbatasan memiliki tantangan berbeda, terutama dalam transportasi, konektivitas, distribusi logistik, dan akses pelayanan publik. Karena itu, kebijakan pembangunan tidak dapat diseragamkan tanpa mempertimbangkan kondisi wilayah masing-masing.
Ia menambahkan, pendekatan multiaktor perlu diwujudkan melalui keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah (Pemda), TNI-Polri, tokoh adat, akademisi, dunia usaha, hingga masyarakat. Setiap unsur perlu memiliki peran dan kontribusi yang saling melengkapi.
“Kalau ini semua sudah terjadi, semua merasa bahwa sudah terwadahi, ada peran, ada kontribusi dari masing-masing sektor atau masing-masing stakeholders,” jelasnya.
Ribka juga mengingatkan pentingnya menjaga konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Aspirasi masyarakat yang telah dihimpun melalui proses perencanaan harus tetap menjadi acuan ketika program dilaksanakan. Dengan demikian, kebijakan tidak berubah arah dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Lebih lanjut, ia menegaskan penguatan pembangunan Papua juga membutuhkan koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat dan Pemda, termasuk dalam pelaksanaan kebijakan afirmasi dan penyelenggaraan otonomi khusus. Sinergi antarpemangku kepentingan diperlukan agar berbagai program berjalan selaras dan tidak terhambat ego sektoral.
Ribka menekankan kewenangan yang telah diberikan kepada Pemda perlu dioptimalkan melalui penguatan koordinasi dan kolaborasi. Menurutnya, sinergi menjadi landasan penting untuk mendorong perubahan dan mempercepat pembangunan di Papua.
“Bagaimana kita memberikan visi kepada daerah, kewenangannya sudah ada, kemudian bagaimana pemanfaatannya, semua kembali pada Pemda … Ini menjadi titik pertama untuk perubahan pembangunan,” tegasnya.
Ia berharap pendekatan geokultural, multiaktor, dan kodeterminatif dapat menjadi landasan bersama dalam memperkuat pembangunan Papua. Dengan kebijakan yang sesuai karakteristik wilayah serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, pembangunan di Tanah Papua diharapkan mewujudkan kehidupan masyarakat yang damai, bermartabat, dan sejahtera.
Sementara itu, Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo menegaskan Pemerintah Provinsi Papua Selatan mendukung pendekatan geokultural dalam mewujudkan pembangunan Papua yang damai dan berkelanjutan.
Kehadiran Safanpo pada seminar tersebut sebagai bentuk dukungan nyata Pemerintah Provinsi Papua Selatan terhadap pembangunan di wilayah paling timur Indonesia, sekaligus dukungan terhadap penguatan pemikiran, kolaborasi, dan sinergi lintas sektor.
“Pendekatan Geokultural Multiaktor Kodeterminatif dalam Mewujudkan Pembangunan Papua yang Damai, Bermartabat, dan Berkelanjutan”. Tema ini dinilai relevan dengan kondisi dan karakteristik wilayah Papua yang memiliki keragaman geografis, sosial budaya, ekonomi, ekologis, serta aspek keamanan.
Keberagaman tersebut membutuhkan pendekatan pembangunan yang kontekstual, terintegrasi, dan tidak dapat diseragamkan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya.
Dalam kerangka seminar, pendekatan Geokultural Multiaktor (GMK) menekankan penyesuaian kebijakan pembangunan berdasarkan karakteristik wilayah, penguatan sinergi antarpemangku kepentingan, serta keterlibatan Orang Asli Papua (OAP) secara bermakna dalam proses pengambilan keputusan.
Hal ini penting mengingat pembangunan Papua masih menghadapi berbagai tantangan, di antaranya kesenjangan pelayanan dasar, perbedaan akses antardaerah, dinamika keamanan yang tidak merata, serta perlunya penguatan koordinasi antarpemangku kepentingan.
Seminar juga membahas sinergi multiaktor antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI-Polri, lembaga adat, perguruan tinggi, dunia usaha, organisasi masyarakat sipil, serta masyarakat.
Salah satu substansi penting adalah penguatan peran Orang Asli Papua dalam penetapan prioritas pembangunan, pengambilan keputusan, pengawasan, evaluasi, hingga penerimaan manfaat pembangunan.
Dengan demikian, masyarakat adat tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga harus mendapatkan ruang partisipasi yang bermakna dalam menentukan arah pembangunan di wilayahnya.
Gubernur Apolo Safanpo mengatakan Pemerintah Provinsi Papua Selatan berkomitmen mendukung berbagai ruang dialog dan pertukaran gagasan yang dapat menghasilkan rekomendasi strategis bagi pembangunan Papua.
Melalui kolaborasi antara pemerintah, TNI-Polri, akademisi, lembaga adat, dan seluruh elemen masyarakat, diharapkan tercipta kesamaan perspektif dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang memperhatikan kondisi geografis, sosial budaya, serta kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah.
Adapun hasil yang diharapkan meliputi terbangunnya pemahaman bersama tentang pentingnya pembangunan Papua yang kontekstual, penguatan sinergi multiaktor, peningkatan partisipasi OAP, serta tersusunnya rekomendasi implementatif untuk pembangunan Papua dalam jangka pendek, menengah, dan panjang.
Melalui dukungan dan keterlibatan pemerintah daerah dalam forum strategis seperti ini, pembangunan di seluruh wilayah Papua, termasuk Provinsi Papua Selatan, diharapkan terus diarahkan pada terwujudnya kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera, aman, damai, bermartabat, dan berkelanjutan.
Editor | M HASAN | RUDIS S KEO | SMSI NETWORK
