MAKASSAR | Gejolak harga pangan kelompok bergejolak masih menjadi tantangan pengendalian inflasi. Bank Indonesia bersama pemerintah pusat dan daerah sepakat menjaga inflasi pangan bergejolak pada kisaran sasaran 3,0%-5,0%.
Komitmen tersebut disepakati dalam High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat (HLM TPIP) pada 29 Januari 2026 lalu, dan diperkuat dalam Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) 2026.
Kegiatan bertajuk “Memperkuat Konektivitas dan Rantai Pasok untuk Ketahanan Pangan Sulampua di Tengah Risiko Iklim” ini digelar di Makassar, Sulawesi Selatan, pada Kamis, 23 Oktober 2026.
Gelaran GPIPS Sulampua 2026 dibuka oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas A.M. Djiwandono, Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Drajad Hari Wibowo, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi.
Acara ini dihadiri Kepala Daerah se-Sulampua. Dalam forum tersebut, GPIPS Sulampua 2026 menghadirkan inovasi “Tallukarsa Pangan Sulampua” atau tiga daya upaya, yakni Karsa Daya, Karsa Sambung, dan Karsa Tata.
“Tiga kisah sukses daerah. Ke depan, peningkatan produksi hingga efisiensi rantai pasok agar direplikasi ke daerah lain sehingga inflasi terkendali dan berdampak bagi masyarakat,” ujar Thomas.
Wamenko Perekonomian menambahkan, fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat. Hal itu tercermin dari pertumbuhan ekonomi 5,45% pada semester I-2026 dan inflasi nasional yang terjaga 3,28% sesuai sasaran 2,5%±1%.
Dari sisi produksi, Menteri Pertanian menyampaikan Nilai Tukar Petani (NTP) mencapai 131,11, tertinggi dalam 34 tahun terakhir, dengan cadangan stok beras nasional per 23 Oktober 2026 sekitar 4,5 juta ton.
Karakteristik Papua dan Daerah Otonom Baru (DOB) dengan sentra produksi dan wilayah konsumsi yang tersebar di pesisir, kepulauan, hingga pegunungan menjadikan konektivitas dan rantai pasok sebagai kunci stabilitas harga pangan.
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua (KPw BI Prov. Papua) bersama TPID di Provinsi Papua dan DOB memperkuat sinergi pengendalian inflasi sejalan dengan Tallukarsa Pangan Sulampua;
Karsa Daya: Kapasitas produksi diperkuat melalui dukungan penyediaan sarana prasarana pertanian untuk mendukung peningkatan produksi komoditas cabai, bawang merah, dan beras, pendampingan hilirisasi olahan ikan dan cabai, business matching kelompok tani dan UMKM dengan ritel modern serta penguatan kapasitas dan pelatihan petani termasuk petani asli Papua bekerja sama dengan IPB Bogor.
Karsa Sambung: Diwujudkan melalui Kerja Sama Antar Daerah (KAD) Kabupaten Keerom-Kota Jayapura dan Kabupaten Enrekang-Kota Jayapura, penyangga KAD Kota Jayapura-Kabupaten Merauke, Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) dari sentra-sentra produksi, serta Gerakan Pangan Murah yang bersinergi dengan pemerintah daerah, Perum Bulog melalui penyaluran beras SPHP, TNI-Polri, Baznas, Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT), dan rumah ibadah melalui Gerobak Sentani dan Gerbang Kasih.
Karsa Tata: Terus diperkuat melalui kegiatan rapat koordinasi, FGD, dan High Level Meeting TPID, penguatan neraca pangan bersama Pemerintah Provinsi Papua dan tiga DOB, sinergi dengan BPS dan BMKG untuk mengantisipasi risiko iklim, serta edukasi belanja bijak kepada masyarakat, pelajar, dan mahasiswa.
Sinergi tersebut memberikan kontribusi positif bagi pengendalian inflasi di Papua dan DOB serta mendapat apresiasi bagi TPID Provinsi Papua dan TPID Kota Jayapura sebagai TPID Berkinerja Terbaik dalam pengendalian inflasi di Nusampua tahun 2026.
Rapat Koordinasi TPIP/TPID se-Sulampua dalam rangkaian GPIPS 2026 turut merumuskan “Panca Reso Sipatokkong Pangan Sulampua” sebagai lima komitmen bersama.
Lima komitmen itu yaitu penguatan hulu produksi yang adaptif iklim, hilirisasi untuk nilai tambah dan umur simpan, perluasan akses pembiayaan petani-nelayan, penguatan data stok dan operasi pasar berbasis Early Warning System dan Neraca Pangan, serta penguatan konektivitas antarpulau.
Komitmen tersebut menjadi pijakan bagi TPID se-Papua untuk memperluas KAD dan FDP serta menjaga ketersediaan pasokan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru.
KPw BI Prov. Papua menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Papua, pemerintah daerah di wilayah DOB, Perum Bulog, serta seluruh anggota TPID dan mitra strategis.
“Dengan semangat Sinergi Merah Putih, KPw BI Prov. Papua bersama seluruh pemangku kepentingan akan terus menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan, dan menjaga daya beli masyarakat hingga ke penjuru Papua demi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua, Warsono dalam keterangan persnya, di Jayapura, 27 Oktober 2026.
Editor | TIM REDAKSI | SMSI NETWORK
