WAMENA | Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyalurkan bantuan dana hibah bagi pelaku ekonomi kreatif (Ekraf) di daerah itu.
Penerima bantuan adalah pelaku usaha Ekraf yang berada di 8 Kabupaten se-Papua Pegunungan. Bantuan ini bersumber dari Dana Otonomi Khusus (Otsus) Tahun Anggaran 2026.
Bantuan diserahkan secara simbolis oleh Gubernur Papua Pegunungan, Dr. (H.C.) John Tabo, S.E., M.B.A., usai apel pagi di halaman Kantor Gubernur, Wamena, Senin, 12 Oktober 2026.
Gubernur John Tabo menegaskan pemanfaatan dana Otsus harus tepat sasaran, dikelola secara transparan, dan memberikan dampak nyata bagi perekonomian masyarakat.
Ia meminta para penerima memanfaatkan bantuan untuk mengembangkan usaha secara berkelanjutan, bukan sekadar menghabiskan dana tanpa hasil yang jelas.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, pada pagi hari ini saya akan memberikan bantuan melalui dinas terkait yang sudah menyiapkannya. Selanjutnya, gunakan bantuan ini dengan baik,” ujar Tabo.
Menurutnya, penyaluran bantuan harus disertai evaluasi dan pembinaan agar pemerintah dapat mengetahui perkembangan usaha masyarakat.
“Tidak hanya menggunakan uang, lalu langsung habis. Gunakan dengan baik. Lakukan evaluasi terus-menerus, mana mama-mama yang bergerak dan mana yang berhasil. Yang berhasil diberikan tambahan lagi, sedangkan yang masih kurang perlu dibina dan didampingi. Kita mau maju, bukan mau tinggal di sini saja,” tegasnya.
Tabo menjelaskan, pemanfaatan dana Otsus harus menjangkau berbagai sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Selain pariwisata dan ekonomi kreatif, program pemberdayaan juga perlu diperkuat melalui sektor pertanian, pendidikan, keagamaan, pelayanan sosial, dan pendidikan tinggi.
Ia meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait segera menyiapkan program sesuai tugas dan kewenangannya agar pelaksanaan anggaran berjalan tepat sasaran.
“Secara keseluruhan, dana otonomi khusus ini harus digunakan untuk memberdayakan rakyat,” katanya.
Tabo menekankan pemberdayaan masyarakat tidak cukup hanya dengan menyalurkan bantuan. Pemerintah harus memastikan program berjalan, penerima mendapat pendampingan, dan hasilnya dirasakan secara berkelanjutan.
Karena itu, ia mendorong dinas yang menangani pariwisata, ekonomi kreatif, dan pertanian untuk terus meningkatkan program yang mendukung produktivitas dan kemandirian ekonomi masyarakat.
Tabo juga meminta sektor keagamaan, pelayanan sosial, pendidikan, dan pendidikan tinggi menyiapkan program yang diperlukan agar selaras dengan pembangunan daerah.
Tabo menegaskan pentingnya kerja sama antara Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dan delapan pemerintah kabupaten agar program pembangunan dan pemberdayaan berjalan terpadu.
Dia berharap bantuan tersebut dapat menjadi modal untuk mengembangkan usaha, meningkatkan kapasitas produksi, dan membuka peluang ekonomi baru, terutama bagi pelaku usaha kecil dan mama-mama Papua. “Karena itu, pemerintah harus terus memberikan motivasi kepada rakyat,” ujarnya.
Ia mengingatkan seluruh perangkat daerah agar tidak hanya berfokus pada penyaluran anggaran, tetapi juga memperhatikan hasil pelaksanaan program dan manfaatnya bagi masyarakat.
Editor | BERTI PAHABOL | SMSI NETWORK
