WAMENA | Asisten III Bidang Administrasi Umum Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, Dr. Lukas Kosay, S.E., M.Si., mengingatkan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar memperkuat kapasitas aparatur internal dalam pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan daerah.
Penegasan itu disampaikan Lukas saat memberikan arahan pada Apel, Senin (5/10/2026) di halaman kantor Gubernur Papua Pegunungan, Wamena.
“Sesuai arahan Gubernur Papua Pegunungan, Dr. (H.C.) John Tabo, S.E., M.B.A., agar OPD tidak menjadikan konsultan sebagai tumpuan utama dalam penyusunan laporan keuangan,”tegas Kosay.
Menurut Lukas, setiap kepala OPD harus mampu mengoptimalkan sumber daya aparatur yang ada di lingkungan masing-masing. Langkah tersebut penting untuk membangun kemandirian OPD sekaligus meningkatkan kemampuan aparatur dalam memahami proses administrasi pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.
“Jangan sampai konsultan menjadi tumpuan utama. Staf yang ada di masing-masing OPD harus diberdayakan. Mereka harus diberikan kesempatan melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensinya,” ujarnya.
Penguatan kapasitas aparatur merupakan bagian dari upaya membangun sistem kerja pemerintahan yang profesional, tertib, transparan, dan akuntabel. Karena itu, Kosay mengingatkan para kepala OPD memastikan seluruh staf pengelola keuangan memahami dokumen, mekanisme administrasi, proses pencatatan, hingga pertanggungjawaban anggaran sesuai kewenangannya.
Lukas menekankan, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sangat dipengaruhi oleh ketertiban administrasi di setiap OPD. Jika administrasi dilakukan dengan baik sejak awal, proses konsolidasi laporan keuangan akan lebih mudah dan terukur.
Ia juga tegaskan pentingnya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).”Dua kali saya sebut ini, kita tetap mempertahankan WTP. Sebutannya memang gampang, tetapi untuk mempertahankan itu sulit. Karena itu dipersiapkan, sudah tinggal tiga bulan lagi,” ujarnya.
Mempertahankan WTP bukan tanggung jawab satu atau dua OPD, melainkan tanggung jawab seluruh perangkat daerah.
Untuk mendukung upaya tersebut, Lukas meminta seluruh OPD memastikan Dokumen administrasi tersedia dan lengkap sesuai kegiatan dan penggunaan anggaran.
Pertanggungjawaban kegiatan diselesaikan tepat waktu dan tidak menumpuk pada akhir tahun, data dan dokumen pendukung dapat ditelusuri sesuai dengan pelaksanaan kegiatan, hasil monitoring dan pemeriksaan.
“Tidak ada pekerjaan administrasi yang sengaja ditunda hingga akhir tahun anggaran,”kata Lukas Kosay.
Kepala OPD diinstrusikan meningkatkan pengawasan internal dan memperkuat koordinasi dengan jajaran staf. “Yang kita jaga bukan hanya penyelesaian pekerjaan, tetapi juga bagaimana seluruh prosesnya dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, mulai dari sekarang semua harus dipersiapkan dengan baik,” pungkasnya.
Editor | TIM REDAKSI | SMSI NETWORK
