JAKARTA | Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) mengapresiasi perombakan Kabinet Merah Putih yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto.
Namun, FWK mengingatkan agar reshuffle besar-besaran menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran itu benar-benar berdampak pada kinerja pemerintah dan mewujudkan janji Asta Cita.
Hal itu mengemuka dalam Diskusi Kebangsaan FWK di Jakarta, Kamis (1/10/2026). “Jujur saja, sebagian rakyat, terutama emak-emak, tidak peduli ada reshuffle atau tidak. Kehidupan mereka sedang tertekan karena daya beli merosot dan harga kebutuhan pokok naik,” ujar mantan Wakil Ketua Dewan Pers 2019-2021, Hendry Ch Bangun.
FWK secara khusus menyoroti pengangkatan Kepala BNN Jenderal Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri baru. Ini menjadi perombakan pertama Presiden Prabowo yang menyentuh sektor kepolisian, diplomasi, dan industrialisasi.
Diharapkan pergantian ini bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan momentum meningkatkan profesionalisme Polri, memulihkan kepercayaan publik, dan memperbaiki pelayanan.
Di hadapan DPR, Suyudi sebelumnya menjanjikan program “Polisi Bersama Masyarakat” sebagai fokus kerja.
Selain Kapolri, FWK juga menyambut positif penunjukan diplomat karier Arrmanatha Nasir sebagai Menteri Luar Negeri.
Arrmanatha memiliki rekam jejak panjang di Kemlu, antara lain sebagai Dubes RI untuk PBB di New York (2021-2024) dan Dubes RI untuk Prancis, Andorra, Monako & UNESCO (2019-2021). Sejak 21 Oktober 2024, ia menjabat sebagai Wakil Menteri Luar Negeri.
Suyudi dan Arrmanatha merupakan dua dari 18 pejabat yang dilantik Presiden Prabowo di Istana Negara pada Kamis (1/10). Total, Presiden melantik tiga Menko, dua Menteri, satu Wakil Menko, empat Wakil Menteri, serta sejumlah kepala lembaga setingkat menteri.
Di antaranya, Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Komjen Dedi Prasetyo sebagai Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN), dan Komjen Muhammad Fadil Imran, mantan Asops Kapolri, sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pantai Utara Jawa.
Diskusi yang dihadiri wartawan senior M. Nasir, Yesayas Oktovianus, dan Dr. Budi Nugraha itu berlangsung hangat.
FWK mempertanyakan banyaknya perwira tinggi Polri yang menduduki jabatan sipil di pemerintahan. Wartawan senior Kompas, Yesayas Oktovianus, bahkan menyindir dengan nada bergurau terkait penunjukan Fadil Imran.
“Mungkin karena berhasil meraih dua medali emas bulutangkis di Asian Games 2026, Fadil Imran didapuk jadi Wakil Kepala Badan Otorita Pantai Utara Jawa. Kalau pertimbangannya itu, seharusnya ini juga keberhasilan Menpora Erick Thohir,” ujarnya.
Sementara itu, M. Nasir dan Budi Nugraha mengingatkan tugas berat kabinet baru, yakni melindungi daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian geopolitik, lonjakan harga minyak, dan pelemahan rupiah terhadap dolar AS.
FWK juga mempertanyakan urgensi pembentukan kementerian dan badan baru seperti Kemenko Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi serta BRAN, yang dinilai bertolak belakang dengan semangat efisiensi anggaran yang digaungkan Presiden.
Koordinator Bidang Ekonomi FWK, Herry Sinamarata, berharap penunjukan dua Wakil Menteri Keuangan baru, Luky Afirman dan Nurkolisoh Ibnu Aman, dapat mengoptimalkan pelaksanaan APBN 2026 dan pembahasan APBN 2027, dengan fokus utama menjaga daya beli masyarakat dari guncangan geopolitik, termasuk perang di Timur Tengah.
Editor: TIM REDAKSI | SMSI NETWORK
