WAMENA | Seiring pencairan Dana Otonomi Khusus (Otsus) tahap kedua, seluruh OPD se-Provinsi Papua Pegunungan diinstruksikan untuk bekerja cepat sekaligus menyiapkan pertanggungjawabannya.
Selain penyerapan dana Otsus, para kepala OPD diingatkan mempersiapkan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.
“Papua Pegunungan sudah duluan menerima (Dana Otsus) bersama Papua Selatan, dan sekarang kita sudah ajukan tahap ketiga. Jadi penyerapannya segera dilaksanakan,” kata Gubernur Papua Pegunungan, Dr. (H.C.) John Tabo, S.E., M.B.A mengingatkan para kepala OPD pada Apel Pagi, Senin (21/9/2026).
Menurut Gubernur, proses pencairan Dana Otsus telah melalui pemeriksaan dan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri serta pemerintah daerah di Tanah Papua.
Gubernur Tabo mengapresiasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Bappeda, Badan Keuangan, dan Inspektorat yang telah menuntaskan tahapan perubahan dan tambahan anggaran.
“Perubahan sudah selesai, anggaran tambahan juga sudah selesai. Jadi realisasinya harus cepat. Kegiatan-kegiatan di instansi segera penyerapannya,” tegas Tabo.
Gubernur juga meminta jajaran pemerintah mulai melakukan penyesuaian untuk penyusunan APBD 2027 setelah kapasitas fiskal dan Dana Alokasi Umum (DAU) diketahui.
“Kalau kita sudah dapat fiskal untuk DAU 2027, APBD 2027, kita sudah mulai menyesuaikan. Ada kabar baik, tapi nanti setelah ada baru saya umumkan,” katanya.
Gubernur menilai sistem kerja pemerintahan perlu terus diperbaiki. Menurutnya, Papua Pegunungan merupakan provinsi baru sehingga seluruh jajaran masih berada dalam proses membangun sistem pemerintahan yang semakin baik.
Ia meminta koordinasi tidak hanya dilakukan melalui grup WhatsApp, tetapi persoalan pekerjaan harus dibahas secara langsung melalui sistem kerja yang jelas.
“Sekarang jangan lagi pakai WhatsApp itu grup pengumuman saja. Bappeda dan TAPD duduk, panggil mereka, susun sarannya: ini salah, ini diperbaiki, ini masukkan ke sini, ini pindahkan ke sini. Supaya cepat,” ujarnya.
John Tabo mengatakan seluruh jajaran harus terbuka untuk belajar dan memperbaiki kekurangan. “Saya lihat kita sama-sama belajar. Ini provinsi baru, kita sama-sama belajar, tetapi sudah mulai membaik,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa teguran kepada ASN dan pimpinan OPD merupakan bagian dari tanggung jawabnya sebagai kepala daerah.
“Kalau saya bicara begini ada yang bilang saya marah-marah. Marah apa? Karena Anda salah, saya tegur kamu. Saya gubernur. Tetapi saya manusia biasa juga, pasti saya juga punya kekurangan,” ujarnya.
Menurut John Tabo, seluruh proses pemerintahan harus bermuara pada kepentingan masyarakat dan masa depan Papua Pegunungan.
“Kita bekerja untuk kita semua, untuk anak cucu masa depan, supaya Papua Pegunungan ini lebih mandiri dan kemajuan hari esok lebih baik daripada hari-hari yang kemarin kita lewati,” katanya.
Gubernur mendorong perbaikan koordinasi kerja yang lebih terstruktur, cepat, dan terukur. Sebagai provinsi baru, Papua Pegunungan dituntut membenahi tata kelola pemerintahan berbasis kerja sama tim yang solid dan profesional.
Editor | BERTI PAHABOL | PAPUA GROUP
Comment