JAKARTA | Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago meminta pemerintah pusat dan daerah bergerak cepat mempercepat pemulihan pascakonflik sosial di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua Pegunungan.
Penegasan itu disampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Penanganan Pascakonflik di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Rabu (9/9/2026).
“Jangan biarkan rakyat menunggu terlalu lama, artinya semua harus bergerak cepat,” ujar Djamari.
Djamari meminta setiap unsur pelaksana memiliki penanggung jawab yang jelas agar pemulihan efektif dan tidak tumpang tindih. Penanganan harus fokus pada kebutuhan mendasar yang dilaporkan pemerintah daerah.
“Saya tadi melihat para pembicara membahas soal perumahan, sekolah, dan lain sebagainya. Namun yang harus dikerjakan yang utama adalah yang dilaporkan oleh Bupati, yaitu ada 333 rumah, 1 jembatan, 2 sekolah, 2 ruang sekolah SD, dan 1 PAUD,” katanya.
Terkait administrasi, ia meminta surat kepada Menteri Sekretaris Negara segera disiapkan. Koordinasi antarkementerian dan lembaga juga harus memastikan pembagian tugas, penanggung jawab, serta target waktu pelaksanaan yang jelas.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menekankan pemulihan pascakonflik tidak hanya soal pembangunan infrastruktur, tetapi juga pemulihan kehidupan sosial dan pencegahan konflik berulang.
“Ini memang PR berat kita ke depan, sehingga pendekatan kultural menjadi lebih penting,” kata Pratikno.
Menurutnya, langkah jangka pendek harus memulihkan kehidupan masyarakat secepatnya, sementara jangka menengah diarahkan untuk menyelesaikan akar persoalan konflik.
Untuk itu, Pratikno meminta pemerintah daerah melakukan pendataan cepat dan akurat.
“Gubernur dan Bupati lakukan pendataan di lapangan secara cepat dan akurat. Kalau pendataan tidak akurat, verifikasi tidak cocok, itu akan butuh waktu lama. Tadi para kementerian/lembaga sudah siap anggarannya. Tapi pendataan ini sangat penting, jangan sampai ada duplikasi dan jangan ada yang tertinggal,” ujarnya.
Ia juga mengusulkan pembentukan tim teknis untuk memperjelas pembagian pekerjaan, termasuk yang dapat ditangani Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Dana Siap Pakai (DSP). Setiap pekerjaan harus memiliki time frame yang jelas.
“Ini bukan sekadar kesanggupan, tapi time frame, kapan dimulai, kapan selesainya,” kata Pratikno.
Bupati Jayawijaya Atenius Murip menyampaikan penanganan konflik di wilayahnya telah memasuki tahap rehabilitasi dan menunggu rekonstruksi. Dengan keterbatasan keuangan daerah, Pemkab Jayawijaya belum mampu membangun kembali 333 rumah warga terdampak yang tersebar di tiga distrik, yakni Wouma, Wamena Kota, dan Hubikiak.
“Kami berharap Menko Polkam beserta seluruh kementerian dan lembaga dapat membantu kami dalam proses pemulihan ini,” kata Atenius.
Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk mengapresiasi koordinasi tersebut dan menilai percepatan pembangunan kembali rumah dan fasilitas warga merupakan wujud kehadiran negara.
“Satu hal yang ingin kami sampaikan, dari Kemensos untuk santunan jiwa. Ini sebagai bentuk rasa penghormatan terhadap saudara-saudara kita yang berpulang. Kemudian, Gubernur dan Pemerintah Daerah setempat agar bisa segera menyiapkan data yang akurat,” kata Ribka.
Editor | M HASAN | SMSI NETWORK
Comment