NABIRE | Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menekankan bahwa integritas dalam mengelola pemerintahan merupakan bagian penting dari upaya meningkatkan martabat dan kepercayaan masyarakat Papua.
Ia mengingatkan bahwa praktik membawa uang untuk mengurus kepentingan pemerintahan justru dapat memperkuat persepsi negatif terhadap Papua dan masyarakatnya.
Menteri Pigai menegaskan bahwa seluruh pelayanan administrasi dan tata kelola pemerintahan yang berkaitan dengan pembangunan Papua di tingkat pemerintah pusat tidak dipungut biaya.
Penegasan tersebut disampaikan saat berdialog dengan jajaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Tengah, Majelis Rakyat Papua (MRP), kepala suku, tokoh masyarakat, pemuda, dan mahasiswa di Kantor DPR Papua Tengah, Nabire.
Ia meminta seluruh jajaran pemerintahan di daerah memanfaatkan jalur birokrasi secara resmi dan menghentikan praktik membawa uang ke Jakarta dengan tujuan memengaruhi kebijakan pemerintah.
“Pelayanan pemerintahan di Jakarta itu gratis tanpa bayar. Jangan membiasakan mengantar uang ke Jakarta! Tidak ada kebijakan negara ini yang bisa dibeli dengan uang. Tidak ada kebijakan negara yang bisa dibeli dengan uang, tidak ada,” ungkap Menteri HAM dalam keterangan resminya yang diterima PAPUA TIMES, Jumat (21/08/2026)
Menurut Pigai, kebijakan pemerintah merupakan bagian dari pelayanan negara kepada masyarakat dan tidak semestinya diperlakukan sebagai komoditas yang dapat diperoleh melalui pemberian sejumlah uang kepada pejabat atau pihak tertentu.
Karena itu, ia mendorong perubahan budaya birokrasi melalui mekanisme pelayanan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik transaksional.
“Jadi, urusan administrasi tata kelola pemerintahan dan pembangunan yang terkait dengan Papua di Jakarta, gratis! Tidak bayar! Saya tidak tahu kalau urusan politik. Urusan partai politik dan pencalonan, itu wallahu a’lam. Itu urusan Tuhan dan urusan mereka, bukan kami. Tapi untuk pelayanan pemerintah di Jakarta, tidak ada yang bisa diuangkan,” kata Menteri Pigai.
Menteri HAM menekankan bahwa integritas dalam mengelola pemerintahan merupakan bagian penting dari upaya meningkatkan martabat dan kepercayaan masyarakat Papua.
Ia juga mengajak para pejabat daerah untuk tidak merasa perlu memberikan uang kepada pihak tertentu demi memperoleh pelayanan atau kebijakan pemerintah.
“Kebijakan tidak bisa dibayar, kebijakan itu gratis. Bapak-bapak bayar pajak, hasil pajak itu diberikan kepada kami sebagai gaji dan tunjangan, berdasarkan itulah kita berikan kebijakan. Buang jauh-jauh tradisi ‘ikan puri bayar ikan hiu’ itu,” lanjut Menteri HAM.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri HAM juga mendorong para wakil rakyat di Papua Tengah untuk menjalankan fungsi representasi secara lebih berani dengan menyuarakan kepentingan masyarakat, terutama terkait kesejahteraan, keadilan, kesehatan, dan pembangunan.
Ia menilai keberanian menyampaikan aspirasi masyarakat merupakan bagian dari amanat konstitusi selama dilakukan melalui mekanisme yang sah dan sesuai dengan hukum.
“Tapi kalau meminta rakyat sejahtera, adil, makmur, sehat, dan sentosa, memangnya kenapa? Kalian kan menjalankan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Jalankan itu! Jangan pernah takut untuk menyatakan ketidakadilan,” tegasnya.
Menteri HAM berharap perubahan tata kelola pemerintahan di Papua dapat dimulai dari komitmen bersama untuk membangun pelayanan publik yang bersih, adil, dan bermartabat.
Ia meyakini penguatan integritas birokrasi tidak hanya penting untuk mencegah praktik transaksional, tetapi juga untuk memastikan kebijakan pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Papua.
“Jika ada keadilan, kebenaran, dan kemanusiaan di Papua, maka kita akan melihat matahari keadilan itu muncul mulai dari Papua Tengah,” harap Menteri HAM.
Editor | HASAN HUSEN | PAPUA GROUP
Comment