WAMENA | Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) Provinsi Papua Pegunungan menyiapkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA) periode 2027-2045 sebagai pedoman pengembangan kawasan strategis pariwisata di delapan kabupaten.
Hal itu dipaparkan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Papua Pegunungan Hulu Bahabol, SE., MM dalam dialog pembangunan yang digelar Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Papua Pegunungan bekerja sama dengan RRI, Kamis (16/7/2026), di Wamena.
Menurut Hulu Bahabol, penyusunan RIPPARDA menjadi program prioritas untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dokumen tersebut nantinya akan ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda).
“Melalui RIPPARDA, seluruh destinasi wisata unggulan akan dipetakan dan ditetapkan sebagai kawasan strategis sehingga memiliki dasar hukum dalam pengelolaan serta mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD,” kata Hulu.
Ia menjelaskan, pengembangan pariwisata mengacu pada visi misi Gubernur Papua Pegunungan Dr. (HC) John Tabo, S.E., MBA, yaitu pembangunan berlandaskan Tiga Tungku: Adat, Agama, dan Pemerintah. Untuk penyusunannya, pemerintah akan melibatkan akademisi, praktisi, dan pemangku kepentingan guna melakukan inventarisasi, identifikasi, serta pemetaan potensi wisata.
Sementara itu, Kepala Bidang Pariwisata Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Papua Pegunungan Alfrida Asso, S.IP., M.AP mengatakan, sesuai kewenangan provinsi, pihaknya fokus pada promosi pariwisata di tingkat nasional dan internasional.
Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah partisipasi dalam pameran pariwisata di Yogyakarta. Dalam pameran tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan mempromosikan potensi alam, kekayaan budaya, serta produk ekonomi kreatif unggulan.
Produk yang dipromosikan meliputi kerajinan tangan, fesyen berbasis budaya lokal, seni lukis, musik tradisional, kuliner olahan pangan lokal seperti ubi dan keladi, kopi Papua Pegunungan, serta olahan buah merah dan nanas.
“Promosi tersebut menjadi langkah awal membangun jejaring kerja sama dengan pemerintah daerah lain, pelaku usaha, akademisi, dan komunitas dalam mendukung pengembangan sektor pariwisata,” ujar Alfrida.
Ia menambahkan, saat ini tercatat sekitar 300 pelaku ekonomi kreatif di Papua Pegunungan yang bergerak di subsektor kriya, kuliner, seni pertunjukan, dan fesyen. Pemerintah akan memperkuat pembinaan melalui pelatihan, pendampingan usaha, pemberian bantuan modal, serta monitoring dan evaluasi.
Alfrida menyebut, pengembangan pariwisata masih menghadapi tantangan akses transportasi, keamanan, dan pengelolaan destinasi. Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat untuk mewujudkan pariwisata berkelanjutan.
Kegiatan dialog tersebut turut dihadiri Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Dr. Isak Yando, S.E., M.Si dan Staf Ahli Gubernur Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Deli Wandik, S.Pd., M.Si.
Editor | TIM REDAKSI | PAPUA GROUP
Comment