JAYAPURA | PAPUA TIMES- Lima provinsi di kawasan Indonesia Timur masuk dalam daerah yang kurang inovatif dan tidak dapat dinilai yakni Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan.
Oleh karena itu, Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bakal terus berupaya melakukan pembinaan terhadap daerah-daerah yang kurang inovatif.
- Dr. BENHUR TOMI MANO | YERMIAS BISAI,S.H 53%, 55539 votes55539 votes 53%55539 votes - 53% of all votes
- KOMJEN POL MATHIUS D FAKHIRI,SIK | ARYOKO RUMAROPEN 47%, 50051 vote50051 vote 47%50051 vote - 47% of all votes
Upaya pembinaan dilakukan guna meningkatkan kinerja dan kreativitas daerah dalam membangun ekosistem inovasi yang lebih baik. Terkait hal itu, BSKDN menggandeng Kementerian/Lembaga (K/L) lain untuk bersama-sama melakukan pembinaan yang komprehensif dan berkelanjutan.
Demikian disampaikan Kepala BSKDN Kemendagri, Yusharto Huntoyungo disela-sela Focus Group Discussion (FGD) dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pembinaan Inovasi Daerah secara Lintas K/L pada Daerah dengan Predikat Kurang Inovatif dan Tidak Dapat Dinilai, Kamis (20/6/2024) di Swiss Bell Hotel, Jayapura.
Dikemukakan Yusharto Huntoyungo,upaya pembinaan dilakukan guna meningkatkan kinerja dan kreativitas daerah dalam membangun ekosistem inovasi yang lebih baik. Terkait hal itu, BSKDN menggandeng Kementerian/Lembaga (K/L) lain untuk bersama-sama melakukan pembinaan yang komprehensif dan berkelanjutan.
“Pembinaan inovasi tahun ini akan dilaksanakan di 5 wilayah yaitu Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Badung Provinsi Bali, Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Jayapura Provinsi Papua, dan Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan,” ungkap Yusharto.
Dia menekankan, keterlibatan K/L lain dalam proses pembinaan inovasi diharapkan dapat memotivasi daerah untuk terus berinovasi, khususnya bagi daerah yang kurang inovatif dan tidak dapat dinilai. Adapun K/L yang terlibat dalam proses pembinaan meliputi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Sosial (Kemensos), Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan Kementerian PPN/Bappenas.
“Keterlibatan K/L [dalam pembinaan inovasi] ini dimaksudkan agar dapat meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan sinergisitas dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, Yusharto juga mengungkapkan ihwal bonus demografi yang dimiliki Indonesia pada periode 2020-2030. Ia berpesan, momentum baik ini agar dimanfaatkan secara optimal untuk mempercepat pembangunan di daerah melalui pengembangan inovasi yang lebih masif.
Menurutnya, inovasi daerah dapat berperan sebagai instrumen strategis untuk memacu pembangunan inklusif yang menghadirkan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, serta mengurangi kesenjangan antarkelompok wilayah.
“Kami harap kegiatan ini mampu memacu dan memotivasi pemerintah daerah, untuk mampu melihat permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan mindset think out of the box sekaligus memecahkan masalah secara kreatif, solutif, dan inovatif,” tegasnya.
Yusharto juga mengimbau daerah yang berpredikat kurang inovatif agar menggali ide-ide kreatif yang dapat dihimpun sebagai database inovasi di masing-masing daerah. Pada saat melaporkan inovasi kepada pemerintah pusat, daerah dapat memilih inovasi dari database yang ada, dengan catatan inovasi tersebut sudah memiliki tingkat kematangan yang cukup.
Editor | HASAN HUSEN
Komentar