MERAUKE | PAPUA TIMES- Penjabat Gubernur Provinsi Papua Selatan, Prof Apolo Safanpo sebut Papua Selatan mengalami persoalan besar untuk Bahan Bakar Minyak (BBM). Pasalnya, antrian BBM di daerah itu terus terjadi.
Safanpo juga mengungkapkan penyalahgunaa BBM dengan berbagai cara dilakukan para pemilik kendaraan. Seperti penimbunan BBM hingga pembelian BBM oleh oknum-oknum tertentu melalui tangka-tangki buatan.
“Masalah BBM ini adalah masalah besar buat kita. Kita coba evaluasi tahun lalu, ternyata banyak sekali saudara-saudara kita yang dalam tanda kutip agak nakal. Ketika kita cari truk untuk projek, itu orang cari truk untuk angkut pasir atau tanah timbun tidak ada. Truknya lagi antri di SPBU, tapi ternyata di bawah truk itu mereka tambahkan tanki buatan. Mereka isi banyak-banyak lalu mereka jual. Dia pikir kalau dia kerja projek dia hanya dapat satu dua juta, tapi kalau dia antri BBM dia bisa dapat 60 sampai 90 juta per hari tanpa kerja,” ungkap Apolo dalam pertemuannya dengan masyarakat Semangga Merauke.
Penyalahgunaan BBM subsidi inilah yang mengakibatkan kelangkaan BBM dan kenaikan harga barang sehingga terjadi inflasi.
Apolo mengatakan, ada dua sebab terjadinya kenaikan inflasi di daerah yaitu produk banyak di pasar tetapi peredaran uang di masyarakat sangat sedikit sehingga tidak mampu membeli.
Alhasil nilai barang menjadi turun jauh yang membawa kerugian bagi petani dan nelayan. Selanjutnya kondisi di saat uang ada tetapi tidak ada barang atau produk pangan. Situasi ini akan mengakibatkan melonjaknya harga jual.
“Tugas pemerintah adalah menjaga keseimbangan antara sektor produksi dan sektor pasar supaya produsen tidak rugi dan konsumen tidak kesulitan harga. Oleh karena itu kita sering tertibkan teman-teman kita yang nakal ini, kita imbau terus-menerus di media masa tapi tidak bisa. Makanya saya rapat dengan bapak Kapolda dan pak Danrem kita minta diterbitkan kalau masih nakal kita tangkap saja, bikin susah rakyat saja. Bukan hanya truk, mobil angkutan penumpang ke Boven Digoel juga sama. Penumpang kesulitan mendapatkan transportasi ke Boven karena mobilnya mengantri di SPBU,” ucap Apolo.
Lanjut dikatakan, jika tahun-tahun sebelumnya dianggap sebagai sebuah kesalahan karena ketidaktahuan, maka tahun ini langsung pada penindakan karena dianggap sebagai penjahat, sudah tahu tetap berbuat curang dan menyusahkan rakyat.
Edi Mangun selaku Area Manager Comm, Rel CSR Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku mengataka ada indikasi penyalahgunaan BBM subsidi hanya untuk menindaklanjuti adalah ranah dari aparat penegak huhuk. Bahkan operator SPBU mendapatkan intimidasi dari kelompok tertentu yang memanfaatkan BBM bersubsidi untuk mendapatkan keuntungan.
“Kalau kami Pertamina secara kuota tidak masalah. Kuota ini ditentukan oleh BPH Migas, maka kami wajib memenuhi itu, kalau kemudian terjadi penyalahgunaan maka itu menjadi ranah penegak hukum,” pungkas Edi.
Edi juga menyebut penyalahgunaan BBM subsidi terjadi dari tahun ke tahun. “Mungkin ketika subsidi ini dicabut, baru masalah ini bisa selesai,” tutupnya.
Pewarta | RUDIS
Komentar