Wapres Himpun Aspirasi Papua Sebagai Evaluasi Kebijakan

JAYAPURA | PAPUA TIMES- Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin pekan kemarin berkunjung ke Tanah Papua. Rangkaian kegiatan ditujukan di Provinsi Papua, dari 9 hingga 12 Oktober 2023.

Berbeda dengan kunjungan kerja ke Papua sebelumnya yang dilaksanakan pada akhir 2022 dan Juli 2023, kunjungan ke negeri mutiara hitam dari timur Indonesia kali ini menggunakan konsep berkantor di Jayapura.

SIAPA CALON GUBERNUR PAPUA 2024-2029, PILIHAN ANDA
  • Add your answer
Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Berkantor di Papua, Wapres menampung aspirasi masyarakat Papua. Aspirasi ini penting sebagai bahan masukan sekaligus bahan evaluasi bagi pemerintah untuk melakukan berbagai penyesuaian langkah-langkah yang diperlukan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.

“Dan, ini tentu akan terus kita lakukan dalam rangka melakukan evaluasi-evaluasi ya,” ucapnya dalam keterangan pers usai berdialog dengan para tokoh olahraga Papua, di Stadion Lukas Enembe, Nolokla, Kecamatan Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua.

Wapres mengemukakan, peningkatan kesejahteraan di Papua diupayakan dari berbagai aspek, seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Di samping itu, tambahnya, pemerintah juga tetap mengedepankan pendekatan keamanan, guna memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat Papua dari segala macam gangguan keamanan.“Dan [perlindungan keamanan] itu, kita harus bisa memberikan jaminan itu,” tegas Wapres.

Ia menekankan, pendekatan keamanan dimaksudkan semata-mata untuk menjaga stabilitas keamanan, sehingga implementasi program-program peningkatan kesejahteraan rakyat bisa berjalan secara lancar.

“Bukan untuk memerangi siapa-siapa, tapi untuk menjaga, memelihara, dan untuk juga mengawal supaya program kesejahteraan untuk berjalan dengan baik,” imbuh Wapres.

Untuk itu, lanjutnya, daerah-daerah otonomi baru di Papua perlu dilengkapi dengan alat-alat negara untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat seperti kepolisian daerah.“Jadi, keamanan itu arahnya ke sana,” ujarnya.


Optimalisasi Pembangunan Olahraga

Sebagai Ketua Tim Koordinasi Desain Besar Olahraga Nasional (DBPN), Wakil Presiden (Wapres) K. H. Ma’ruf Amin bertanggung jawab penuh atas pengembangan industri olahraga agar, baik di bidang prestasi, rencana pengembangan, hingga sisi infrastruktur. Untuk itu, saat bertemu dengan para tokoh olahraga Papua, secara khusus Wapres meminta agar pembangunan olahraga dapat dioptimalkan.

“Saya pikir memang pembangunan olahraga di Papua itu harus dioptimalkan,” ucap Wapres.

Lebih lanjut, Wapres menyebutkan keberhasilan Papua pada penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Tahun 2021 silam yang berjalan sukses menjadi salah satu bukti ajang olahraga dapat terselenggara dengan baik.

“PON XX itu dianggap Papua sukses menyelenggarakan, yang dibuka oleh Presiden dan saya yang menutupnya. Saya menyaksikan sendiri bagaimana kehebatan Papua dalam menyambut olahraga, dan di Papua memang banyak talenta,” jelasnya.

Lebih jauh, Wapres juga meminta kepada masyarakat Papua agar dapat memanfaatkan Stadion Utama Papua Bangkit untuk dapat digunakan secara optimal.“Saya kira yang patut disyukuri stadion yang megah. Oleh karena itu, memang harus dimanfaatkan secara optimal,” terang Wapres.

“Lapangan sebesar dan semegah ini mungkin kita bisa manfaatkan dengan cara-cara kreativitas yang tinggi” imbuhnya.

Di sisi lain, Wapres menyadari adanya kendala dalam pemeliharaan stadion olahraga, sehingga Wapres meminta kepada para pemangku kepentingan agar dapat dijaga dan dirawat dengan baik. “Memang di mana-mana kendalanya itu bagaimana memelihara, memanfaatkan stadion-stadion yang dibangun,” tutur Wapres.

“Saya minta Kementerian Pemuda dan Olahraga, juga Pak Menko, Wamen, ini kita bicarakan bagaimana. Persoalan utamanya adalah persoalan dana pasti itu,” tambahnya.

Wapres menyetujui pentingnya penyelenggaraan kegiatan dalam skala besar untuk dapat menjadi sumber pendapatan tambahan untuk industri olahraga di Papua.

“Oleh karena itu, selain dana yang dari pemda dan juga dari dana otsus, juga memang harus dicari dana-dana selain itu, yaitu dari industri olahraga itu sendiri. Saya setuju sekali perlu ada event-event besar dan memang perlu dikelola secara profesional,” pungkas Wapres.

Sebelumnya, Ketua KONI Papua Kenius Kogoya menyebutkan perlu adanya penyelenggaraan ajang olahraga, namun selama ini terkendala kurangnya respons dari masyarakat mengenai kegiatan-kegiatan olahraga ini.

“Kami butuh ada event-event yang kita lakukan di daerah Pak. Karena kabupaten-kabupaten itu mungkin belum begitu merespons aktivitas olahraga ini dengan baik, sehingga mau melakukan event di provinsi kesulitan,” jelas Kenius.

“Oleh karena itu pada kesempatan ini, kami minta supaya mungkin rencana Papua sebagai provinsi olahraga bisa diwujudkan, karena itu memperkuat dan menjadi instrument untuk kemudian pembinaan prestasi olahraga itu diinstruksikan sampai ke tingkat bawah,” tambahnya.

Bentuk DBOD Papua

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) merupakan rencan induk yang berkelanjutan dalam lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga prestasi, dan industri olahraga pada periode 2021-2045.

Dalam rangka mendorong percepatan pembangunan di Papua, Wakil Presiden (Wapres) K. H. Ma’ruf Amin memerintahkan kepada agar dibentuk jajaran komite di daerah untuk mendukung sinkronisasi pemerintah pusat dan daerah melalui pembentukan Desain Besar Olahraga Daerah (DBOD).

Lebih lanjut, Wapres akan meminta para pemangku kepentingan dapat meningkatkan koordinasi guna mempererat jalinan kerja sama dalam menyikapi ragam persoalan olahraga di Papua.

“Saya minta itu nanti diolah oleh Kementerian (Pemuda dan Olahraga) maupun oleh Menko (Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan) bahwa ada persoalan yang harus dihadapi. Dan kebetulan saya memang ditugaskan untuk mengoordinasikan,” jelas Wapres.

Wapres juga mendengarkan aspirasi dari Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Cendrawasih Try Setyo Guntoro yang menyampaikan harapannya agar Provinsi Papua dapat dikukuhkan menjadi provinsi olahraga untuk semakin meningkatkan pengembangan dan keunggulan di bidang olahraga.

“Mohon kalau bisa dasar hukum Provinsi Papua sebagai provinsi olahraga dapat sesegera mungkin diwujudkan. Kenapa ini kami sampaikan? Karena ini akan menjadi modal lanjutan yang sangat berharga pasca PON XX bagi Papua untuk membangun dan mengembangkan diri menjadi lebih unggul dan tangguh di bidang olahraga,” jelasnya.

“Fasilitas olahraga yang ada di Papua ini perlu dimanfaatkan dan digunakan optimal agar mendukung status sebagai provinsi olahraga. Dengan adanya dasar hukum yang formal, maka status sebagai provinsi olahraga akan semakin jelas arahnya,” imbuh Try Setyo.

Hadir mendampingi Wapres dalam keterangan pers ini, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo, Pj. Gubernur Papua M. Ridwan Rumasukun, dan Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Papua Kenius Kogoya.

Editor | TIM