Wapres Minta K/L Perhatikan Gereja

JAYAPURA | PAPUA TIMES- Kehidupan bermasyarakat di Papua tidak lepas dari gereja yang memiliki peranan penting di dalamnya.

Hal ini ditunjukkan dengan adanya unsur “wakil-wakil agama” di dalam Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

SIAPA CALON GUBERNUR PAPUA 2024-2029, PILIHAN ANDA
  • Add your answer

Data kependudukan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2021 mencatat persentase pemeluk agama Kristen Protestan di Papua sebesar 69,39% dan Katolik sebesar 15,63%.

Untuk itu, Wakil Presiden (Wapres) K. H. Ma;’ruf Amin meminta agar aspirasi gereja dapat menjadi perhatian, khususnya bagi kementerian/lembaga (K/L) di dalam merumuskan agenda-agenda strategis.

“Beberapa agenda strategis kementerian/lembaga terus dikawal agar dilaksanakan dengan tetap memperhatikan aspirasi gereja,” ungkap Wapres saat menerima jajaran pengurus Persekutuan Gereja-Gereja Papua (PGGP), Persekutuan Gereja-Gereja Papua Barat (PGGPB), dan Papua Christian Centre (PCC) di Ruang Youtefa, Lantai Mezzanine, Suni Hotel and Convention Abepura, pekan lalu.

Lebih lanjut, Wapres menyebutkan mitra-mitra strategis pemerintah di Papua, seperti Persekutuan Gereja-Gereja Papua (PGGP), Persekutuan Gereja Gereja Papua Barat (PGGP), dan Papua Christian Center (PCC) sebagai wadah untuk mendukung agenda strategis otonomi khusus.

“Gereja melalui wadah PGGP, PGGPB, dan PCC agar konsisten menjadi mitra strategis dari pemerintah untuk mewujudkan berbagai agenda strategis otonomi khusus. Kolaborasi pemerintah dan gereja akan terus diperkuat,”ucap Wapres.

Wapres juga menekankan pemerintah akan terus meningkatkan kerja sama dan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan, khususnya dalam mempercepat pembangunan kesejahteraan di Tanah Papua. “Pemerintah akan terus meningkatkan kerja sama dan kolaborasi dengan gereja, baik PGGP, PGGPB, maupun dengan berbagai sinode,” jelas Wapres.

“Upaya percepatan pembangunan Papua tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri. Untuk itu, dibutuhkan gerakan kolaborasi dengan berbagai simpul sosial yang ada di Tanah Papua ini,” imbuhnya.

Wapres mengungkapkan bahwa peran tokoh agama menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan Papua yang lebih maju dan sejahtera. “Peran para pimpinan agama, pimpinan gereja, para pendeta, itu menjadi kunci atau kata orang sekarang game changer,” tutur Wapres.

Peran penting para pemuka agama terdapat pada keberadaannya yang dekat dengan masyarakat. Melalui kedekatan tersebut, maka komunikasi yang terjalin diantara keduanya pun dinilai dapat berjalan secara efektif. Utamanya, dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat, baik melalui edukasi maupun sosialisai.

“Menurut saya, pendeta atau para pimpinan agama, saya anggap sebagai salah satu pimpinan masyarakat yang memiliki pengaruh yang besar di dalam rangka membimbing dan memberikan pemahaman-pemahaman kepada masyarakat,” papar Wapres.

Wapres pun meyakini, peran penting tokoh agama ini dapat semakin memberikan dampak kuat di masyarakat apabila diiringi dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan tokoh adat. Dengan demikian, ke depan misi percepatan pembangunan kesejahteraan di Tanah Papua akan dapat tercapai secara optimal.

“Kalau kita betul-betul berjuang bersama membangun masyarakat, saya kira pasti akan sukses. Itu keyakinan saya,” pungkas Wapres.

Sebelumnya Uskup Jayapura Yunuarius You menyampaikan salah satu tugas dari para pemuka agama selain di bidang keagamaan, juga menggerakkan kemanusiaan, memperjuangkan keadilan, kesejahteraan, serta kedamaian di tengah masyarakat Papua.

“Kami juga punya panggilan untuk pro kemanusiaan, supaya ada keadilan, kesejahteraan, dan kedamaian di Tanah Papua ini, yang mana tidak bisa dilepas dari tugas kami,” ujar Uskup You.

Editor | TIM

Komentar