BPKP Kawal Pengelolaan Keuangan DOB Papua Barat Daya

SORONG | PAPUA TIMES- Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mengapresiasi peran dan fungsi BPKP selama ini. BPKP Diharapkan dapat terus mengawal penyelenggaraan Daerah terutama dalam pengelolaan keuangan daerah mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran di DOB tersebut.

Hal itu dikemukakan Gubernur Musa’ad disela-sela pertemuan dengan dengan Plt. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat, Lepot Setyanto dan tim, dalam rangka perkenalan pejabat baru BPKP sekaligus menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan BPKP Semester I Tahun 2023 dengan tema Mengawal Akuntabilitas, Mendorong Pembangunan Daerah Otonomi Baru di Provinsi Papua Barat Daya di Kota Sorong, pekan kemarin.

SIAPA CALON GUBERNUR PAPUA 2024-2029, PILIHAN ANDA
  • Add your answer
Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Musa’ad menyampaikan dukungan BPKP sangat penting dalam meningkatkan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah dan aparatur pengawasan intern pemerintah (APIP) daerah.

Dengan masih terbatasnya SDM, baik jumlah, kapasitas maupun kualitasnya, pembinaan, pendampingan dan asistensi oleh BPKP sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.

“Mengingat Provinsi Papua Barat Daya masih Daerah Otonomi Baru, saya berharap BPKP sebagai APIP terus melakukan pengawalan atas program-program strategis yang ada di Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan juga terus melakukan pembinaan, pendampingan, asistensi dan bimbingan teknis kepada kami,” ujar Gubernur Musa’ad.

Plt. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat, Lepot Setyanto, dalam kesempatan tersebut memperkenalkan diri sebagai pejabat baru dan mengatakan bahwa pada prinsipnya BPKP siap membantu, bekerja sama dan mendukung penyelenggaraan DOB Provinsi Papua Barat Daya, terutama dalam peningkatkan tata kelola pemerintahan agar menjadi lebih baik dan bersih.

“Begitu juga sebaliknya, kami membutuhkan dukungan berupa komitmen dari pimpinan daerah dan jajaran untuk mau mewujudkan tata kelola pemerintahan, pengelolaan keuangan secara lebih baik, transparan, dan akuntabel. Sehingga hadirnya daerah otonomi baru dengan terbentuknya Provinsi Papua Barat Daya dapat memenuhi harapan dan tujuan bersama, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Papua Barat Daya,” kata Lepot.

Selain mengenai kesiapan BPKP membantu Pemerintah Provinsi PBD, Lepot juga menyampaikan bahwa BPKP sedang melakukan evaluasi perencanaan dan penganggaran (evran) pada seluruh pemda termasuk pada pemda-pemda yang berada di wilayah Provinsi Papua Barat Daya.

Dijelaskan Lepot, pelaksanaan evran akan fokus pada lima sektor yaitu pengentasan kemiskinan, percepatan penurunan stunting, peningkatan ketahanan pangan, pemberdayaan UMKM, dan peningkatan daya saing pariwisata.

Plt. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat dan tim dengan didampingi oleh Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua Barat Daya, Yakobus Tandung, pada hari yang sama juga menyempatkan untuk meninjau rencana lokasi Kawasan Perkantoran Terpadu Provinsi Papua Barat Daya di Jalan Sorong – Klamono KM 16, Kabupaten Sorong, termasuk di dalamnya diperuntukkan untuk pembangunan gedung kantor instansi vertikal, termasuk untuk lokasi pembangunan gedung Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Daya.

Turut hadir pada acara tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat Daya, Adrian Howay, Korwas Kelompok JFA Bidang APD Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Fajar Nurfirmansyah, Auditor Madya Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat I Putu Alit Putrawan.

Editor | TIM