FPPG Tolak Plh Jadi Pj Gubernur Papua

JAYAPURA | PAPUA TIMES- Penolakan terhadap Penjabat (Pj) Gubernur non asli Papua terus bergulir. Gabungan organisasi masyarakat (Ormas) tingkat nasional dan lokal Papua secara tegas menolak Sekretaris Daerah (Sekda) yang juga Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Papua, Dr. M Ridwan Rumasukun,SE.,MM menjadi Pj Gubernur Papua.

Penolakan Ormas yang tergabung dalam Forum Peduli Penjabat Gubernur Papua (FPPG) disampaikan dalam rilis resmi yang dikeluarkan, Sabtu, 2 Agustus 2023 di Jakarta.

SIAPA CALON GUBERNUR PAPUA 2024-2029, PILIHAN ANDA
  • Add your answer
Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Alasan penolakan FPPG dilatarbelakangi keberadaan Plh Gubernur Papua yang bukan Orang Asli Papua (OAP), serta penilaian mereka atas kinerja dan layanan di Pemerintah Provinsi Papua yang dinilai tidak maksimal.

Tokoh Agama, Pdt. Alexander Mauri menegaskan roda pemerintahan di Provinsi Papua harus dipimpin Orang Asli Papua. Ia meminta pejabat non OAP harus menghargai aspirasi rakyat Papua yang mengingikan pemimpinnya merupakan representasi dari OAP.

Penegasan yang sama juga disampaikan Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Gerakan Cinta Indonesia (DPN-Gercin), Hendrik Yance Udam. “Mewakili sebagian besar masyarakat asli Papua menolak hasil keputusan Tim Penilai Akhir (TPA) yang menunjuk saudara Ridwan Rumahsukun sebagai Pejabat Gubernur Papua,”ujarnya menambahkan.

Kepemimpinan Plh Gubernur Papua, kata Hendrik Udam, tidak berdampak positif terhadap rakyat Papua. “Kami menolak dengan tegas. Pj Gubernur harus OAP,”ujar HYU yang dikonfirmasi, Minggu malam, 3 September 2023.

Ketua Lempeng Papua, Pastor Catto Maury menegaskan pengelolaan keuangan di Pemprov Papua sejak dipimpin Plh Gubernur mendapat sorotan tajam. Terbukti, hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan Pemprov Papua memberi predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Padahal sebelumnya, Pemprov Papua mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara berturut-turut.

Catto juga bilang dalam kepemimpinannya sebagai Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua, Ridwan Rumasukun tidak mampu menangani keuangan daerah maupun dana hibah yang digunakan dalam kegiatan PON XX Tahun 2022 di Papua, sehingga ada dugaan dan indikasi penyalahgunaan keuangan negara.

Ketua Kompaja, Jan Piet Sada juga menyampaikan hal sama yang menyoroti kepemimpinan Plh Gubernur dalam pengelolaan keuangan di Pemprov Papua. Senada juga dikemukakan Victor Muabuay, selalu Sekertaris IMAFOR 2000 CPNS 1996 yang menyorot kisruh perekrutan Majelis Rakyat Papua (MRP).

FPGG mengeluarkan penyataan sikap sebagai berikut;
1. Bahwa masyarakat Papua sangat mencintai Bapak Presiden RI, Bapak Joko Widodo, karena Bapak Presiden sangat mencintai Papua, Hal ini terbukti selama 2 Periode kepemimpinannya telah mengunjungi Papua sebanyak 17 kali,

2. Bahwa dengan rasa kecintaan bapak tersebut masyakarat Papua merasa dilukai dengan mengangkat pejabat Gubernur, Papua yang bukan orang asli Papua, sehingga pada saat diakhir periode kepemimpinannya bapak Presiden ini kami harapkan dapat meninggalkan legacy yang baik, karena bapak telah mengangkat harkat dan martabat orang asli Papua,

3. Kami meminta hal tersebut, karena kami yakin bahwa apa yang telah bapak deklarasi di ufuk timur Indonesia di Kabupaten Merauke pada tanggal 30 Desember 2015 dalam 7 point’ yang langsung ditulis dengan tangan bapak sendiri dan akan tersimpan dalam kapsul waktu yang akan dibuka pada tahun 2085 nanti.

Hingga berita ini diterbitkan belum ada pernyataan resmi pihak berwenang dari Pemerintah Provinsi Papua.

Editor | TIM