Pemilu 2024, ASN dan TNI Polri Wajib Netral

DEIYAI | PAPUA TIMES- Aparatur Sipil Negara (ASN) Jajaran TNI, Polri, dan di Papua Tengah terlebih khusus di Kabupaten Deiyai diminta untuk menjaga netralitas menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif, Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), 2024 mendatang.

Hal itu disampaikan PJ Gubernur Papua Tengah, Dr. Ribka Haluk, S.Sos., MM dalam dialog bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai bersama unsur masyarakat, saat berkantor di Wagete Ibukota Kabupaten Deiyai, Selasa,01 Agustus 2023.

SIAPA CALON GUBERNUR PAPUA 2024-2029, PILIHAN ANDA
  • Add your answer

Mama Gubernur mengatakan salah satu agenda yang mendapat perhatian adalah kesiapan masing-masing kabupaten menghadapi agenda nasional yakni Pemilu, Pilpres dan Pilkada yang akan digelar secara serentak.

“Kita akan berdiskusi dan mengevaluasi pelaksanaan pemilu di masing-masing daerah. Sehingga dengan bekal pelaksanaan pemilu sebelumnya, untuk bisa diperbaiki dan disempurnakan di Tahun 2024,” tuturnya.

Mantan PJ Bupati Yalimo itu menegaskan pemerintah daerah Deiyai dan TNI Polri serta masyarakat harus mengambil peran penting dalam meningkatkan stabilitas keamanan yang saat ini sudah sangat baik dari kabupaten lain di Provinsi Papua Tengah.

“Saya sangat bahagia tinggal disini, orangnya baik dan ramah-ramah dan tingkat kejahatannya rendah. Akan tetapi kita tidak boleh lengah akan situasi ini, karena kedepan kita akan menghadapi pemilu 2024 dan diharapkan para pemangku kepentingan harus tetap profesional dalam bekerja, nah ini merupakan salah satu tantangan terbesar untuk kita pemerintah,” katanya.

“Pemilu kali ini, sedikit berbeda dengan Pemilu-Pemilu sebelumnya. Kalau sebelumnya masing-masing daerah melakukan Pemilu sendiri, hanya pemilihan Presiden dan Pileg yang berbeda. Tapi kali ini akan dilakukan serentak. Nah ini perlu mendapat perhatian bagi kita,” ujarnya.

Ia mengingatkan seluruh ASN untuk netral dan tidak terlibat politik praktis. “Mama ingatkan ASN harus tetap netral. Tidak ikut-ikutan, tidak terprovokasi dan tidak memberikan sumbangan kepada salah satu kandidat. Jadi saya tegaskan kita harus tetap netral dan fokus bekerja melayani rakyat,” tegasnya.

Khusus untuk TNI dan Polri, kata Gubernur, sebagaimana aturan perundang-undangan yang berlaku, kedua institusi tersebut tidak memiliki hak pilih. Oleh karena itu peran TNI-Polri yang utama dalam mengawal Penyelenggaraan Pemilu adalah dengan menjaga keamanan dan ketertiban.

“Perlu saya ingatkan bahwa ASN memang memiliki hak suara berbeda dengan TNI Polri, akan tetapi diharapkan kita tetap akan netral. Tetapi diberikan kesempatan untuk tetap memberikan hak pilihnya sesuai dengan keinginannya kepada paslon yang menurutnya layak membangun daerahnya,” paparnya.

Mama Ribka Haluk berpesan kepada ASN yang ingin menjadi kepala daerah atau berpolitik harus patuh pada aturan.

“Saya tidak menolak apabila ada ASN yang ingin menjadi Bupati dan Wakil Bupati atau menjadi anggota DPRD, tetapi harus mengundurkan diri. Kita boleh mencalonkan diri tetapi harus mengundurkan diri itu adalah aturan,”pungkasnya.

Editor | TIM

Komentar