Prima Dukung Penolakan Eksploitasi Blok Wabu

JAYAPURA | PAPUA TIMES- Dukungan kepada masyarakat Intan Jaya untuk menolak menolak eksploitasi tambang gunung emas di Blok B Wabu dan menolak rencana holding BUMN pertambangan MIND ID melakukan penambangan Blok Wabu, Intan Jaya Papua terus bergulir.

Aktivis Aktivis Hak-Hak Sipil Papua , Melianus Duwitau menegaskan alasan penolakan tambang investasi blok Wabu tak lain karena investasi tersebut sarat dengan kepentingan oligarki yang cenderung mengutamakan eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) dan bertentangan dengan cita-cita Rakyat Adil Makmur sebagaimana amanat Pancasila.

SIAPA CALON GUBERNUR PAPUA 2024-2029, PILIHAN ANDA
  • Add your answer
Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

“Penolakan tambang investasi blok Wabu tak lain karena investasi tersebut sarat dengan kepentingan oligarki,”ujar Melianus yang juga Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten Parta Rakyat Adil Makmur (PRIMA), dalam keterangan tertulisnya, Rabu (30 /3/2022).

Dikemukakannya, masyarakat Intan Jaya menolak keberadaan investas Blok B Wabu di Intan Jaya Papua. Oleh karena itu pemerintah harus menghentikan proses investasi tersebut.

Dia juga menyatakan mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Papua, Lukas Enembe,SIP,MH yang telah mengeluarkan rekomendasi kepada menteri ESDM untuk menghentikan sementara tambang tersebut.

Ia juga mendukung Tim Advokasi masyarakat adat intan jaya (TIVAMAIVA) yang telah merespon baik tuntutan masyarakat Kabupaten Intan Jaya yang menolak eksploitasi Blok Wabu di Intan Jaya Papua.

“Sebagai Ketua Prima Kabupaten Intan Jaya dan juga sebagai anak adat Intan Jaya, saya mengapresiasi bapak Gubernur dan atas respon baik terhadap aspirasi yang masuk ke DPR Papua atas tuntutan masyarakat Papua lebih khusus masyarakat Intan Jaya atas penolakan eksploitasi Blok B Wabu di Intan Jaya Papua,”ujarnya.

“Ini sikap yang patut dipuji dan saya salut dan saya harap kepada pemerintah pusat dan investor agar menghargai aspirasi masyarakat Intan Jaya Papua dan investasi jangan dipaksakan, agar tidak menambah konflik di Intan Jaya,” pungkasnya.

Editor | HERMO K | ENDI BERO