JAYAPURA | PAPUA TIMES- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua berencana menggandeng pihak ketiga (swasta) dalam pengelolaan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Papua.
Kerjasama antara Pemprov Papua dan swasta ini diharapkan dapat meningkatkan Pendapata Asli Daerah (PAD) dan menekan biaya operasional PPI.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Papua, Ir. Iman Djuniawal mengatakan rencana kerjasama dengan pihak ketiga bertujuan untuk memaksimalkan pengelolaan PPI.
Menurutnya, jika pengelolaan PPI oleh swasta maka seluruh biaya operasional PPI tak lagi dibebankan kepada pemerintah daerah. Kemudian pemasukan dari PPI dapat menambah PAD Pemprov Papua.
“Dengan kerjasama dan pengelolaan oleh swasta maka seluruh kerusakan maupun resiko perawatan fasilitas PPI kini menjadi tanggung jawab pihak ketiga. Kemudian ada pemasukan berkesinambungan yang menjadi PAD bagi pemda,” terang Iman di Jayapura, Selasa (24/8/2021).
Kata Iman, saat ini sejumlah PPI di berbagai wilayah di Indonesia telah mulai dikelola pihak ketiga. Salah satu contohnya adalah PPI Bungus, di Sumatera Barat. PPI tersebut berkontribusi menyumbang PAD cukup besar untuk daerah setempat.
PPI Bungus dikelola pihak ketiga dengan menyewa keranjang, sewa cool storage, sewa lahan, sewa parkir.
Iman mengatakan pengelolaan PPI dapat terwujud apabila didukung instansi terkait serta seluruh pemerintah kabupaten dan kota yang memiliki PPI.
Editor | TIM
