oleh

Paripurna DPRD Sumbar Alot

PADANG | PAPUA TIMES- Paripurna DPRD Sumbar tentang pengambilan keputusan terhadap ranperda pertanggungjawaban APBD tahun 2020 menjadi alot, karena dari 7 Fraksi yang ada, 3 menyatakan menolak, 3 menyetujui dan 1 fraksi lagi terbelah, sehingga sidang harus ditunda.

Adapun fraksi menolak Demokrat, Gerindra, PDI-PKB, sementara yang menerima PKS,PAN, PPP-Nasdem, dan fraksi memiliki dua opsi atau terpecah Golkar, maka pimpinan sidang ketua DPRD Sumbar Supardi, terpaksa harus men-skor rapat selama 15 menit untuk melakukan pembicaraan kembali dengan semua fraksi.

Setelah rapat dibuka kembali, disepakati untuk dilakukan foting terbuka untuk mendapatkan keputusan terhadap APBD 2020, dengan hasil 28 menerima dan 22 menolak, maka ditetapkan untuk menerima dan ditanda tangani bersama antara Pimpinan DPRD dengan wakil gubernur Audy Joinaldy.

Ketua DPRD mengatakan, dengan disetujui peraturan daerah 2020, maka selanjutnya akan dikonsultasikan pada Mentri dalam negri, untuk dikoreksi, selanjutnya akan ditetap dalam lembaran Perda.

‘Selama tiga hari setelah pengambilan keputusan bersama, maka harus diserahkan kepada Mendagri, agar tidak menjadi permasalahan dikemudian hari,” ulas Supardi.

Sekaitan dengan alotnya paripurna, Sekretaris Fraksi Demokrat yang juga sekretaris komisi 1 DPRD Sumbar, HM. Nurnas pada media mengatakan, mereka menolak karena ada beberapa hal yang tidak bisa diterima dalam laporan pertanggung jawaban tersebut, sehingga perlu untuk ditindak-lanjuti, untuk kepentingan masyarakat Sumatera Barat.

“Saat ini merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, dan tetap berbentuk Perda, dimana 3 Fraksi menolak walaupun akhirnya kalah pada foting,” ulas Nurnas.

Ditambahkan Nurnas, alasan 3 fraksi menolak, karena ada temuan BPK adanya kemahalan, ada penawaran yang sama, orang melaksanakan tidak ada credebilitas.

BPK juga menemukan secara reguler pada BPBD ada RP 7,631 M, meskipun sudah dikembalikan dalam bentuk uang tunai Rp.1,1M dan sertifikat tanah luas 300M3 beserta isi dengan nilai Rp.6 M lebih, artinya kerugian materi selesai, namun BPK meminta agar ada sanksi tegas gubernur padan kalaksa BPBD, namun sampai saat paripurna belum ada tindakan.

“Paripurna saat ini sebenarnya menindak lanjuti hasil pemeriksaan khusus BPK kinerja atas efektifitas infrastruktur gedung dan bangunan tahun 2020, dimana pelaksanaan belum mempunyai target penyelesaian, tidak sesuai kesepakatan kontrak, dan tidak mengukur serta mempertimbangkan kemampuan keuangan negara, termasuk mitigasi juga tidak diperhitungkan,” ulas Nurnas, Selasa (30/6/2021).

Demokrat selama ini nyinyir agar pembangunan dilengkapi dokumen, namun beberapa gedung belum memenuhi dokumen diantaranya, Gedung stadium utama Lubuk Alung, OK sentral Ahmad Muchtar, gedung kebudayaan dan lainnya.

“Stadium utama tadinya dibuat untuk persiapan PON 28 tahun 2024, dimana rancangannya mengatakan sebagian besar dari APBN, ternyata PON gagal di Sumbar, pada waktu itu sudah ditanyakan partai Demokrat karena anggarannya besar, sementara sampai saat ini baru selesai 32,85% maka BPK meminta agar ada kajian komprehensif,” tambah Nurnas.

Selain itu, gedung kebudayaan menelan dana Rp. 340 M lebih, dengan tiga zona yang akan sangat mewah, namun apa manfaatnya, dan dokumennya juga tidak lengkap baik IMB maupun surat tanah, kalaupun ada IMB tahun 2017 sementara pembangunan sudah dilaksanakan pada 2016, sementara 2 zona lainnya tidak memiliki IMB sama sekali.

“Kita mau semua bermanfaat untuk pemerintah dan masyarakat, apa lagi kita sudah melakukan repokusing, kami menyadari hal tersebut, namun ketika Demokrat bertanya kemana anggaran itu dihabiskan, namun pemerintah hanya memberikan secara global, karena tidak ada kejelasan maka kami menolak,” tegas Nurnas lagi.

Lebih jauh dikatakannya, Demokrat selalu mengingatkan, namun tiap tahun selalu terjadi kesalahan berulang-ulang, diantaranya proses lelang dan lainnya.

“Kita mitra, karena itu sering kita ingatkan, namun setiap tahun pengerjaan proyek tidak tepat waktu, selain itu kekecewaan mendasar Demokrat dimana pada sebelumnya Sumbar menjadi contoh penangan covid-19, namun hari ini semakin bertambah bukan semakin mereda, sepertinya gubernur dan wakil tidak bisa berkordinasi dengan kabupaten dan kota, padahal TNI dan Polri sudah tunggang langgang, padahal kita sudah punya Perda AKB, dimana Gubernur dan wagub karena ini menyangkut jiwa dan nyawa warga Sumbar,” tegas Nurnas lagi.

Kedepan Nurnas meminta, dibawah kendali Mahyeldi dan Audy agar bisa menuntaskan kendala lama, dengan melakukan evaluasi terhadap OPD, dimana ada 58 kegiatan yang tidak bisa menyerap anggaran dengan baik.

“Kita tidak benci pada siapapun, maka kita akan tetap melakukan koreksi meskipun itu hasil kepala daerah lama, maka menjadi pembelajaran bagi kepala daerah saat ini,” tutup Nurnas.(fwp-sb)

Padang – Ketua umum Pemuda Gebu Minang Wahyu Anugerah Lestari mengatakan, perang tidak lagi memakai senjata, tidak lagi melalui kontak fisik akan tetapi dengan cara tidak terlihat langsung tapi berefek jangka panjang yaitu merusak bagian dalam suatu bangsa yaitu generasi penerus.

“Diantara caranya adalah melalui narkoba dan pergaulan bebas dua hal tersebut adalah hal yang sangat berkaitan,” ujar Wahyu Anugerah Lestari melalui keterangan tertulis kepada media di Padang, Sumatera Barat, Senin, 28 Juni 2021

Menurut Wahyu Anugerah Lestari, pergaulan bebas ini malah dijadikan sebagai budaya menjadi hal biasa bagi generasi muda sekarang, memang efek tidak terlihat sekarang akan tetapi 10 tahun atau 20 tahun kedepan.

“Nah, pada hari anti narkotika internasional tahun 2021 ini menjadi sebuah moment bagi sama- sama memgingatkan kita akan bahaya narkoba dan pergaulan bebas,” ujar Wahyu dikenal ramah bersahaja ini.

Lanjut Wahyu akrab disapa Haji Wahyu ini, nah, sangat dibutuhkan dukungan dari segala bidang segala aspek yang muda mau belajar dan tua harus mau mengajarkan.

“Apalagi dimasa pandemi, info yang didapat pengguna lebih banyak dan meningkat, setelah ditelurusi ternyata alasannya adalah kebingungan ketidaktenangan kehabisan akal karena berbagai permasalahan terutama permasalahan ekonomi,” ujar Wahyu berbadan atletis ini.

Ditambahkan Haji Wahyu, untuk itu hal ini menjadi perhatian juga bagi pemerintah, tapi kita kembali , bahwa tidak hanya pemerintah saja, tapi semua golongan baik itu dari masyarakat, pemuda dan kemudian sangat dibutuhkan tokoh agama.

“Memberikan dukungan moral, seperti siraman rohanilah kepada pemuda- pemuda masyarakat yang kebingungan dimasa pandemi ini mencari ketenangan, bukan ketenangan sementara,” ujar Wahyu mengakhiri sembari tersenyum.

Editor | CHANDRA

Komentar

News Feed