oleh

Koalisi Masyarakat Sipil Kecam Pernyataan Ketua MPR

JAYAPURA | PAPUA TIMES- Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) yang terdiri dari 12 lembaga non pemerintah mengecam pernyataan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia, Bambang Soesatyo, yang mendorong pemerintah untuk menurunkan aparat keamanan dengan kekuatan penuh ke Papua, tanpa mempertimbangkan aspek hak asasi manusia.

Dalam surat resminya, KMS menilai pernyataan Ketua MPR itu tidaklah mencerminkan kepribadian dan etika yang baik selaku pimpinan anggota MPR RI. Padahal secara etik, berdasarkan Keputusan MPR 2/2010 tentang Peraturan Kode Etik MPR, setiap anggota dituntut untuk juga menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia.

“Selain peraturan internal, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pedoman bernegara kita, juga memuat Pasal-Pasal berkaitan dengan hak asasi manusia yakni memberikan kewajiban kepada negara untuk memberikan perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia bagi setiap orang. Sehingga tidak ada alasan bagi setiap pejabat publik untuk tidak mengimplementasikan nilai ini,”ujar Ais Rumbekwan, Direktur WALHI Papua.

KMS berpendapat pernyataan Ketua MPR justru akan memperburuk kondisi kemanusiaan di Papua dan dikhawatirkan akan dijadikan legitimasi bagi aparat keamanan di Papua untuk bertindak sewenang-wenang dan tidak manusiawi.

“Perlu Bapak ketahui, akibat dari operasi keamanan bertahun-tahun di Papua, banyak sekali tragedi hak asasi manusia yang terjadi, seperti peristiwa Wasior dan pembunuhan ketua Presidium Dewan Papua Theys Eluay pada 2001 peristiwa Wamena tahun 2003, peristiwa Paniai 2014, Pembunuhan terhadap Luther Zanambani, Apinus Zanambani dan Pendeta Yeremia pada 2020. Kemudian berbagai tragedi hak asasi manusa lainnya yang mengancam keselamatan masyarakat sipil.”

KMS memahami bahwa yang menjadi korban tidak hanya masyarakat sipil tetapi juga aparat keamanan, termasuk insiden penembakan Kepala Badan Intelijen Nasional Daerah (Kabinda) Papua, Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Karya Nugraha. Atas peristiwa tersebut, tentu kami juga mengutuk keras dan mendorong pihak kepolisian untuk segera mengungkap dan menangkap pelaku yang bertanggungjawab.

BACA JUGA  Kans Kenius Kogoya Dampingi Gubernur Enembe Menguat

“Namun demikian tindakan yang dilakukan oleh negara, untuk mengungkap kasus tersebut, haruslah menggunakan pendekatan criminal justice system/sistem peradilan pidana. Proses penyelidikan/penyidikan yang dilakukan nantinya wajib mengedepankan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Kami juga menyayangkan pelabelan terhadap kelompok yang dituding menembak sebagai Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua,”ujar Ais.

Berkaitan dengan operasi keamanan di Papua, khususnya pengerahan personil TNI, sesungguhnya operasi tersebut juga patut dipertanyakan, sebab tidak ada akuntablitas dan transparansi terkait pengerahan tersebut. Padahal didasari pada UU 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, pengerahan kekuatan harus berdasarkan Keputusan Presiden.

Dalam suratnya koaslisi sipil tersebut menyebutkan kan bahwa Presiden tidak pernah mengumumkan dan tidak ada satupun dokumen yang dapat diakses oleh publik. Sebelumnya Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) pernah meminta keterbukaan informasi pengerahan kekuatan kepada TNI dan Polri, tetapi tidak dijawab sebagaimana mestinya.

Bahwa berbagai rentetan kekerasan yang terjadi di Papua, membuktikan pengerahan aparat keamanan dan menggunakan cara-cara kekerasan tidak menjawab akar persoalan. Negara harusnya membaca situasi di papua dengan melihat substansi masalah.

Merujuk temuan tim kajian LIPI tentang Papua,terdapat akar masalah yang menjadi pemicu teradinya konflik kekerasan di Kawasan Papua. Pertama, marjinalisasi terhadap masyarakat Papua. Kedua, kegagalan pembangunan. Ketiga, persoalan status politik Papua. Keempat, pelanggaran hak asasi manusia.

Alih-alih mendorong Pemerintah untuk mengerahkan kekuatan penuh ke Papua, sebaiknya Bapak selaku pimpinan MPR, mendesak Pemerintah untuk menindaklanjuti temuan LIPI tersebut dan mengupayakan cara-cara damai berupa pendekatan dialog untuk menyelesaikan akar permasalahan yang terjadi.

Upaya-upaya tersebut juga harus dibarengi dengan mengevaluasi operasi keamanan di Kawasan Papua. Sebab jika sekuritisasi terus dilakukan dan kekerasan masih terjadi maka upaya dialog juga tidak akan berhasil.

BACA JUGA  Menkominfo Harus Evaluasi Ulang Program KPCPEN

Selain evaluasi operasi keamanan, desakan terkait keterbukaan informasi di Kawasan Papua juga harus dilakukan, sebab selama ini masyarakat sipil termasuk jurnalis sulit mendapatkan informasi mengenai kondisi kemanusiaan yang terjadi di Kawasan Papua.

Hal penting lainnya adalah meluasnya pengungsian penduduk keluar daerah setempat ke daerah lain dan atau mengungsi ke tempat pedalaman hutan yang tidak terjangkau dari fasilitas sosial, kesehatan dan rentan terhadap pangan yang berkualitas. Situasi kemanusiaan ini harus segera mendapat perhatian negara, untuk memberikan rasa aman dan pelayanan yang layak dan memadai.

“Berdasarkan uraian dan penjelasan kami di atas, kami mendesak kepada Bapak H. Bambang Soesatyo, S.E., M.B.A. selaku Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk menarik pernyataan Bapak tersebut, menyatakan permohonan maaf secara terbuka kepada publik dan mendorong Pemerintah menyelesaikan akar masalah di Papua dengan cara-cara damai,”tandas Ais.

Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Papua antara lain Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, Jakarta, WALHI Papua, Greenpeace Indonesia, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Amnesty International Indonesia, SAFEnet, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI),
Yayasan Satu Keadilan, Perkumpulan JUBI, Imparsial, Jakarta dan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).

Editor | HANS B | LEPIANUS K

Komentar

News Feed