JAKARTA | PAPUA TIMES- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) diminta berkoordinasi dengan meskapai penerbagan nasional untuk memberikan harga khusus dan extra flight (penerbangan tambahan) bagi kontingen PON se-Indonesia yang akan berlaga di PON XX Papua.
Hal itu mengemuka saat Rapat Koordinasi (Rakor) DPD RI dengan Gubernur Se-Indonesia dan Stakeholder Kementerian/Lembaga, KONI Pusat dan Daerah, PB PON XX Papua Membahas Kesiapan Papua sebagai tuan rumah PON XX dan Peparnas XVI Papua, di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (1/4/21).
Rakor yang berlangsung secara tatap muka dan dalam jaringan (daring) itu mendapatkan atensi yang cukup luas dari pengurus KONI dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) se-Indonesia. Pengurus KONI Banten misalnya, meminta dengan tegas kepada pemerintah agar harga tiket ke Papua selama PON diturunkan termasuk juga harga tiket antar kabupaten penyelenggara (kluster) PON yakni Jayapura, Merauke dan Mimika.
“ Harus ada pengurangan harga tiket ke Papua selama PON. Kemudian terkait surat antigen bagi atlet, sebaiknya atlet cukup divaksin dua kali dan memiliki sertifikat,”ujar Ketua KONI Banten Rumiah Kartoredjo.
Permintaan yang sama disampaikan KONI Nusa Tenggara Barat yang mengakui mendapatkan anggaran untuk PON sebesar Rp3 milliar sedangkan biaya untuk transportasi dan lainnya ke Papua membutuhkan dana Rp6 milliar. Untuk itu, KONI NTB meminta Kemenhub mengeluarkan harga khusus tiket pesawat saat PON XX.
Perwakilan Pemprov Maluku dan Pemprov Lampung mengusulkan penambahan ekstra flight ke Papua, penggunaan kapal Pelni sebagai alternatif akomodasi serta payung hukum bagi Pemprov se-Indonesia untuk pembiayaan PON. “Transportasi ke Papua agar dipermudah dan harus difasilitasi pemerintah pusat kemudian aturan alokasi anggaran hibah untuk KONI harus dipermudah sehingga kontingen dapat mengikuti PON di Papua”.
Menanggapi aspirasi KONI dan Pemprov se-Indonesia, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Dr. H. Zainudin Amali, S.E., M.Si menegaskan bahwa pihaknya segera akan berkoordinasi dengan Kemenhub untuk menurunkan harga tiket pesawat ke Papua.
“Untuk transportasi, akan dilakukan koordinasi dengan kemenhub untuk menurunkan harga tiket. Sedangkan vaksinasi, Kemenpora telah berkoordinasi Kementerian Kesehatan untuk melakukan vaksinasi secara bertahap kepada atlit dan ofisial,” kata Menpora.
Sementara itu Menteri Dalam Negeri yang diwakili Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kemendagri Dr.Mochamad Ardian menjelaskan untuk pembiayaan kontingen PON, Pemerintah Provinsi dapat mengalokasikan dana hibah sesuai dengan undang-undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja yang mengatur penerimaan hibah sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah.
“Dasar hukum untuk penerimaan hibah sudah ada dalam undang-undang 23 Tahun 2013. Itu menjadi dasar hukum bagi pemerintah provinsi menganggarkan dalam APBD. Sedangkan besaran anggarannya, harus ada diskusi antara KONI dengan Gubernur. Perlu juga diketahui bahwa hibah diatur dengan termin, kecuali untuk pilkada.,”jelas Ardian.
Dia menekankan bahwa pemerintah pusat dan Kemendagri mendukung penuh pelaksaan PON. Oleh karenanya, Gubernur se-Indonesia wajib menopang kegiatan ini dengan mengirimkan duta-duta terbaiknya di iven nasional tersebut.
Dalam waktu dekat, kata Dirjen Mochamad Ardian, Mendagri akan mengeluarkan edaran guna mempermudah Pemprov se-Indonesia dalam hal penganggaran dan pertanggungjawaban anggaran daerah, termasuk melakukan pengoptimalkan hibah untuk KONI di masing-masing provinsi.
“Pemerintah daerah tidak perlu khawatir dengan rendahnya alokasi biaya tak terduga dari APBD karena daerah dapat melakukan kebijakan ulang,”tandasnya.
Editor | HASAN H | HANS B
Komentar