Imigrasi Beri Layanan Eazy Passport Bagi PNS Papua

JAYAPURA | PAPUA TIMES- Jelang hari bhakti Imigrasi ke-71 tanggal 26 Januari 2021, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Provinsi Papua bersama Kantor Imigrasi Kelas I Jayapura membuka pelayanan Eazy Passport kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua.

Layanan Eazy Passport ini berlangsung di halaman Kantor Gubernur Provinsi Papua, Dok II Jayapura, Selasa (19/1/2021). Kegiatan serupa juga dilaksanakan secara serentak pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Keimigrasian di Kabupaten Mimika, Biak dan Merauke.

Kepala Divisi Keimigrasian Novanto Sulastono mengatakan layanan Eazy Passport ini menjadi inovasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua, yang diselenggarakan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura di masa pandemi Covid-9.
Layanan ini bertujuan untuk mempermudah para Aparatur Sipil Negara (ASN) Provinsi Papua serta masyarakat membuat paspor tanpa harus ke kantor Imigrasi.

Sulastono mengatakan layanan tersebut bisa diajukan secara kolektif untuk perkantoran, instansi peerintah, kompleks perumahan dan masyarakat umum. Petugas akan mendatangi pemohon untuk melakukan foto dan wawancara di lokasi yang telah ditentukan.

Pelaksana Tugas Sekda Provinsi Papua, Doren Warkerkwa,SH yang turut mengurus Passport Elektronik pada Layanan Eazy Passport mengatakan ini merupakan pertama kali dilaksanakan di Provinsi Papua. Para ASN juga sangat membutuhkan Passport Elektronik maupun biasa.

“Kami berharap semua Pegawai Negeri Sipil yang belum memiliki Passport bisa datang urus di sini supaya bisa memudahkan dalam perjalanan ke luar negeri, passport ini sangat penting,ujarnya.

“Passport elektronik ini sangat penting bagi semua anak-anak bangsa Indonesia yang ada disini. Kami memberikan ucapan terima kasih kepada Kakanwil Kemenkuham Pak Anthonius Ayorbaba yang juga merupakan anak asli Papua telah mendorong kita semua untuk memiliki passport,” ujarnya.

Sementara itu Kakanwil Kemenkumham Papua Anthonius Ayorbaba,SH.M.Si mengatakan Presiden Joko Widodo sudah menetapkan bebas Visa bagi 169 Negara bisa masuk ke wilayah indonesia.

“Sehingga rakyat Indonesia juga harus tau, ada 32 Negara dimana kita bisa pergi bebas Visa. Konsep yang dilakukan oleh Presiden, tentu memberikan kesempatan kepada daerah ada peningkatan investasi di daerah juga mendorong peningkatan di bidang pariwisata,” ungkpanya.

Kata Ayorbaba, Papua memiliki banyak potensi wisata yang juga harus didorong dan didukung. Hari ini merupakan langkah awal untuk kita bisa bersinergi dengan Pemerintah Daerah dan Kanwil Kemenkumham Papua akan mengidentifikasi hal tersebut.

“Kita juga sudah bersepakat dengan Sekda Provinsi Papua untuk kolaborasi dan bersinergi untuk memberikan investasi tetapi juga mendorong Pemerintah daerah dalam peningkatan daya saing daerah,”tandasnya.

Editor | HERMON K |GEISLLER M

Komentar