oleh

DPMK Minta Satgas Awasi Ketat Dana Desa

JAYAPURA (PTIMES)- Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Provinsi Papua mensiyalir pengelolaan Dana Desa (Dandes) oleh para kepala kampung tak sesuai dengan peruntukannya. Hal itu ditandai dengan tidak signifikannya program Dandes terhadap pertumbuhan pembangunan di kampung-kampung yang ada di tanah Papua.
Kepala DPMK Provinsi Papua, Donatus Mote,SE.MM mengatakan mandeknya program Dandes juga disebabkan lemahnya pertanggungjawaban aparatur mengelola dana desa. “Belum lagi kendala lain, aparat kampung (kepala kampung), sama sekali tidak mau di intervensi,”ungkap Mote kepada pers di Jayapura, Selasa (6/8/2019).
Alhasil dari kondisi tersebut, Kepala DPMK meminta Satuan Tugas (Satgas) Dandes untuk lebih proaktif dalam pengawasan pengelolaan Dandes di kampung-kampung. Satgas Dandes dibentuk Pemerintah Pusat yang bertugas mengawasi penggunaan dana desa/kampung di setiap daerah.
“Satgas yang dibentuk pusat harus benar-benar bekerja. Apalagi sudah ada penandatangan MoU antara Kementerian Desa dengan Kepolisian dan Kejaksaan. Dari pengamatan kami action di lapangan oleh Satgas ini yang belum terlihat. Padahal keberadaan mereka sangat membantu pemerintah dalam memantau perjalananan dana desa di Papua. Untuk itu, kita harap hal ini agar bisa jadi perhatian,”harap mantan Kepala Kantor Pos Jayapura itu.
Mote mengingatkan para kepala kampung bahwa penggunaan Dandes meliputi empat hal yakni pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pembangunan kemasyarakatan dan pemerintah kampung.
Pengelolaan Dandes harus didahului kedalam sebuah program kerja. Ironisnya, sebagian kepala kampung menggunakan dana desa sesuai keinginan sendiri sehingga dampaknya kepada masyarakat dan pembangunan di kampung belum optimal.
Beberapa tahun terakhir hanya Kabupaten Jayapura, Kepulauan Yapen, Sarmi, dan Kabupaten Jayawijaya yang program Dandesnya kelihatan wujudnya di kampung-kampung. Sedangkan Kabupaten lain belum terlihat, padahal dana ini untuk menopang pembangunan di kampung.
“Sebenarnya kami ingin membantu aparat kampung, Cuma kami terkadang dikira mau mengintervensi atau mengatur-atur. Padahal program inovasi pedesaan masih rendah, bahkan di bawah 50 persen,”ungkap Donatus Mote.

BACA JUGA  Kemendagri Mutakhirkan Database Dukung Tiga DOB Papua

Editor: ERWIN RIQUEN

Komentar